Jumat, 10 Juli 2015

Otonomi Daerah: Demokrasi Lokal Dalam Proses Perumusan Peraturan Daerah

Didalam konteks teoritis demokrasi selalu berkaitan erat dengan desentralisasi kekuasaan. Dan desentralisasi pada dasarnya diwujudkan dengan adanya otonomi pada tingkat lokal untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Indonesia memasuki babak baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dimana daerah memiliki wewenang yang lebih besar dalam mengatur dan mengurusi rumah tangganya sendiri, dan ini terlihat dari kewenangan pusat yang sudah dibatasi, yang selama ini tingkatan otonomi daerah asas dekonsentrasi serta meningkatkan kewenangan DPRD.
Makna dari desentralisasi itu sendiri dapat dilihat dari banyak sisi seperti yang dikemukakan oleh Ichlasul Amal dan Nasikun (1988) yang menyoroti dari sudut pandang kandungan yang dimilikinya yaitu “ desentralisasi administratif dan desentralisasi politik. Desentralisasi administratif pada umumnya disebut dekonsentrasi dan mempunyai pendelegasian sebagian wewenang pelaksanaan pada tingkat bawah. Pejabat-pejabat lokal hanya berdasarkan rencana dan anggaran yang sudah ditentukan oleh pusat, sedangkan desentralisasi politik berarti bahwa sebagian wewenang membuat keputusan dan kontrol atas sumber-sumber dana diserahkan pada pejabat-pejabat regional atau lokal”.
Bahkan menurut Sofian Effendi (1993) “ desentralisasi tidak sekedar pendelegasian otoritas formal dalam bentuk dekonsentrasi (pelimpahan wewenang implementasi kepada daerah) dan devolusi (pelimpahan sebagian wewenang pembuat kebijakan dan pengendalian sumberdaya kepada daerah)”.
Sedangkan menurut Warsito Utomo (1998) “otonomi atau desentralisasi bukanlah semata-mata bernuansa technical adminstration atau practical administration saja. Tetapi juga harus dillihat sebagai process of political interaction. Dan ini berarti bahwa desentralisasi atau otonomi sangat erat kaitannya dengan demokrasi, dimana yang diinginkan tidaklah hanya demokrasi pada tingkat nasional, tetapi juga demokrasi lokal yang arahnya kepada pemberdayaan atau kemandirian daerah”. Pendapat-pendapat diatas termasuk pendapat yang mungkin saja secara kontekstual, berbeda tentang desentralisasi yang diterjemahkan dalam konteks otonomi daerah dan memang itu dihubungkan karena otonomi itu sendiri sifatnya relatif dan tidak ada suatu wilayah baik negara atau daerah yang memiliki otonomi mutlak, karena interaksi yang terjadi dengan lingkungan disekitarnya. Namun persoalaannya dalam negara yang demokrasi, sejauh mana otonomi tersebut memberikan posisi yang lebih besar pada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi.
Bahkan Tim Lapera (2000) menyatakan bahwa “dalam konteks hubungan pusat dan daerah yang dibangun tidak saja kedaulatan daerah, namun harus ditopang oleh kedaulatan rakyat karena pemberian kedaulatan daerah sama dengan memberikan kekuasaan atau membagi kekuasaan bagi elit daerah. Tanpa suatu kontrol yang memadai, maka elit daerah masih sangat mungkin menjadi raja kecil, yang akan berperilaku sama dengan kekuasaan pusat”. Dan lebih lanjut Tim Lapera mengatakan “ukuran dasar dari otonomi, bukan terletak pada janji sejumlah komitmen, melainkan riel pada praktek : apakah otonomi benar-benar akan menempatkan rakyat pada posisi terhormat, ataukah rakyat tetap saja sebagai obyek dari elit politik”. Oleh karena itu melalui demokrasi lokal diharapkan dapat diwujudkan suatu kondisi dimana rakyat memiliki posisi yang sebenarnya yakni pemilik kedaulaytan tertinggi.
Dalam arti kedaulatan rakyat pada tingkat lokal akan memberikan konstribusi politik pada kedaulatan rakyat tingkat yang lebih besar, negara yang antara lain berhubungan dengan posisi rakyat dalam proses pemilihan pemimpin publik didaerah. Dimana rakyat memiliki kebebasan untuk berpendapat dan memilih agen-agennya yang duduk sebagai wakil-wakil mereka dilembaga Legislatif maupun pemimpin publik dilembaga Eksekutif pada tinngkat lokal dengan bebas dalam sistem demokratis.
Menurut Ichlasul Amal (2000) terbagi dalam tiga pola hubungan yakni : “dominasi Eksekutif, dominasi Legislatif, dan hubungan yang seimbang” dan lebih lanjut dikatakannya dalam suatu sistem politik satu negara ketiga pola hubungan tersebut tidak berjalan dengan tetap”.
Oleh karena itu untuk membangun pola hubungan yang ideal antara Legislatif dan Eksekutif dalam arati tercipatanya keseimbangan antara kedua lembaga tersebut sangat tergantung pada sistem politik yang dibangun. Semakin demokratis sistem politik itu maka hubungan antara Legislatif dan Eksekutif akan semakin seimbang. Sebaliknya semakin tidak demokratis sistem politik suatu negara maka yang tercipata dua kemungkinan yaitu dominatif Eksekutif yang mencipatakan rezim otoriter dan dominatif Legislatif yang mencipatakan anarki politik.
Dan dalam pola yang seimbang antara Legislatif dan Eksekutif itu pulalah hubungan yang hendak dibangun antara Legislatif dan Eksekutif daerah dalam melaksanakan demokrasi lokal. Dimana melalui keseimbang kekkuasaan antara Legislatif dan Eksekutif didaerah diharapakan mekanisme check and balances ditingkat lokal dapat direalisasikan dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Dan ini diawali dengan proses pemilihan pemimpin publik didaerah tidak saja menyangkut proses pemilihan kepala daerah, namun juga menyangkut keterwakilan rakyat dilembaga perwakilan, sejauh mana lembaga perwakilan tersebut mengartikulasikan mengagreasikan serta memperjuangkan kepentingan rakyat termasuk dalam pemilihan Kepala Daerah, bila tidak dipilih langsung melakukan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan makro (Peraturan Daerah, terminology Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999) termasuk kebijakan pusat yang dilaksanakan oleh Eksekutif untuk kepentingan rakyat.
Karena demokrasi lokal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi nasional, maka format demokrasi lokal sangat dipengaruhi oleh sistem politik nasional sehingga berkaitan dengan proses perumusan Peraturan Daerah (terminology UU Nomor 22 tahun 1999 untuk untuk kebijakan didaerah yang murni desentralisasi tanpa dekonsentrasi), tentunya tidak melampaui perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dalam perumusan Perturan Daerah haruslah mempunyai legitimasi, keabsahan tidak saja legitimasi dari sudut pandang penguasa tetapi juga dari sudut pandang rakyat.
Dipandang dari sudut penguasa sebagaimana dikatakan A.M. Lipset (Budiardjo, 1996) “legitimasi menyangkut kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk masyarakat itu”, sedangkan dari sudut pandang rakyat, sebagaimana diuraikan Miriam Budiardjo (1996) legitimasi atau “Keabsahan adalah kenyakinan dari anggota-anggota masyarakat masyarakat bahwa wewenangyang ada pada seseorang, kelompok atau penguasa adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu seseuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah, jadi mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah wajar Peraturan-Peraturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa harus dipatuhi.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top