Selasa, 14 Juli 2015

Membangun Birokrasi Publik Melalui Pembaharuan Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah adalah sebuah proses memberi pengarahan terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran (Jacobs & Jacques dalam Gary Yukl, 1994 : 2). Pendekatan kepemimpinan melalui pemberdayaan merupakan gaya atau bentuk kepemimpinan yang khusus pada suatu organisasi yang khusus pula, sesuai dengan tingkat perkembangan organisasi dan tuntutan lingkungan dimana organisasi itu berada (Hackman dalam Gary Yukl, 194 : 389). Kepemimpinan dalam birokrasi publik juga harus diperbaharui khususnya yang berkaitan dengan ‘style’ kepemimpinan. Pemimpin birokrasi publik yang dibutuhkan dalam lingkungan yang selalu berubah dengan cepat adalah pemimpin yang memiliki kemampuan mentransformasi, yang mampu menginspirasi organisasi publik (termasuk bawahan) dengan visi dan misi baru kearah masa depan dan memotivasi mereka dalam memberikan pelayan publik yang terbaik bukan lagi pemimpin transaksional yang hanya bersandarkan pada otoritas semata dari jabatan yang dimilikinya dan bekerja atas dasar kebiasaan (Wright, et.al, 1996,218). Apalagi bila kepemimpinan yang dimaksud tersebut merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok ke arah tercapainya tujuan (Robbins, 1996, 39).
Kepemimpinan transformasional memiliki kemampuan sebagaimana diidentifikasi Tichy dan Devanna : recognize the need for change, create a shared vision, dan institutionalize the change, yang tidak hanya mengandalkan individu tertentu dari bawahan tetapi menciptakan suatu leadership team. Penggunaan Power yang dimiliki lebih diarahkan pada expertise dalam mempengaruhi dan memotivasi bawahan, control over Information yang menunjang pemimpin dalam mengakses segala informasi yang dibutuhkan dalam mewujudkan pelayan publik yang berorientasi pengguna, exchange yang memberikan kepercayaan penuh bawahan untuk terlibat dalam organisasi publik dan menumbuhkan rasa tanggung jawab bawahan, indirect influence dengan membangun sistem reward, charisma, coping with uncertainty dalam arti pemimpin harus mampu dengan cepat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah (Wright, et.al, 1996, 222-229). Bahkan pemimpin yang efektif harus menganut pemberian kuasa (empowerment), yang mau berbagi kekuasaan dan tanggung jawab dengan pegawai. Peran pemimpin yang memberikan kuasa adalah menunjukkan kepercayaan, memberikan visi, menyingkirkan penghalang kinerja, mengemukakan dorongan, memotivasi dan melatih pegawai (Robbins, 1996, 65)
Oleh karena itu, era otonomi daerah dengan lingkungan global yang berubah dengan cepat birokrasi publik di Kabupaten Kutai Kartanegara sangat membutuhkan kepimpinan yang transformational dan demokratis serta meninggalkan gaya kepemimpinan transaksional dengan sistem komando dan otoriter dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemimpin birokrasi publik di Kabupaten Kutai Kartanegara harus mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan staf pada setiap level agar dapat memasukan nilai-nilai baru, mengetahui kebutuhan bawahan dan pengguna secara wajar. Selain itu pemimpin harus berani menanggung resiko dan bertanggungjawab serta menciptakan suatu tim kerja yang kompak dan terkoordinir dengan baik.
Akhirnya, seluruh rangkaian pembaharuan birokrasi publik khususnya birokrasi publik di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pendekatan NPM di atas, yang dimulai dengan pembaharuan kultur, struktur, pembangunan sumber daya birokrat (manusia), dan kepemimpinan, bukan merupakan runtutan strategi yang harus dijalankan secara mutlak, namun dapat saja dimulai dari struktur atau kepemimpinan atau lainnya. Tapi yang jelas seluruh rangkaian pembaharuan itu harus bersinergi satu dengan lainnya dalam mentransformasikan birokrasi publik yang ada saat ini ke birokrasi publik yang diinginkan.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top