Minggu, 10 Mei 2015

Sejarah berdirinya Baitul Mal Wattamwil (BMT)

Kegiatan operasional perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 melalui pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. (PT. BMI) atau 4 tahun setelah deregulasi pakto 88. Operasional perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Perbankan syari’ah di Indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang di sebut Bank Syari’ah. Dengan di awali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang di beri nama dengan Bank Mu’amalat Indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syari’ah, kini bank syari’ah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan.
Bank syaria’h mulai digagas di Indonesia pada awal periode 1980-an, di awali dengan pengujian pada skala bank yang relatif lebih kecil, yaitu didirikannya Baitut Tamwil-Salman, Bandung. Dan di Jakarta didirikan dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Berangkat dari sini, Majlis Ulama’ Indonesia (MUI) berinisiatif untuk memprakarsai terbentuknya bank syari’ah, yang dihasilkan dari rekomendasi Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, dan di bahas lebih lanjut dengan serta membentuk tim kelompok kerja pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jakarta pada tanggal 22-25 Agustus 1990. Awal berdirinya bank Islam, banyak pengamat perbankan yang meragukan akan eksistensi bank Islam nantinya. Di tengah-tengah bank konvensional, yang berbasis dengan sistem bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi Indonesia, bank Islam mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawaban itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, di mana Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 7% per tahun itu tiba-tiba anjlok secara spektakuler menjadi minus 15% di tahun 1998, atau terjun sebesar 22%. Inflasi yang terjadi sebesar 78%, jumlah PHK meningkat, penurunan daya beli dan kebangkrutan sebagian besar konglomerat dan dunia usaha telah mewarnai krisis tersebut. Indonesia telah berada pada ambang kehancuran ekonomi, hampir semua sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif. Sektor konstruksi merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan negatif paling besar, yaitu minus 40% karena di akibatkan tingkat bunga yang sangat tinggi, penurunan daya beli, dan beban hutang yang sangat besar. Sektor perdagangan dan jasa mengalami kontraksi minus 21%, sektor industri manufaktur menurun sebesar 19%. Semua berakibat dari implikasi krisis moneter yang mengguncang Indonesia.
Kondisi terparah ditunjukkan oleh sektor perbankan, yang merupakan penyumbang dari krisis moneter di Indonesia. Banyak bank-bank konvensional yang tidak mampu membayar tingkat suku bunga, hal ini berakibat atas terjadinya kredit macet. Dan non-performing loan perbankan Indonesia telah mencapai 70%. Akibat dari hal tersebut, dari bulan juli 1997 sampai dengan 13 Maret 1999, pemerintah telah menutup sebanyak 55 bank, di samping mengambil alih 11 bank (BTO) dan 9 bank lainnya di bantu untuk melakukan rekapitalisasi. Sedangkan bank BUMN dan BPD harus ikut direkapitalisasi. Dari 240 bank yang ada sebelum krisis moneter, hanya tinggal 73 bank swasta yang dapat bertahan tanpa bantuan pemerintah dan dinyatakan sehat, sisanya pemerintah dengan terpaksa harus melikuidasinya. Salah satu dari 73 bank tersebut, terdapat Bank Mu’amalat Indonesia yang mampu bertahan dari terpaan krisis ekonomi, yang nyata memiliki sistem tersendiri dari bank-bank lain, yaitu dengan memberlakukan sistem operasional bank dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syari’ah sangat berbeda dengan sistem bunga, di mana dengan sistem bunga dapat ditentukan keuntungannya diawal, yaitu dengan menghitung jumlah beban bunga dari dana yang di simpan atau dipinjamkan. Sedang pada sistem bagi hasil ketentuan keuntungan akan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keuntungan dari hasil usaha, atas modal yang telah diberikan hak pengelolaan kepada nasabah mitra bank syari’ah.
Pertimbangan perubahan Undang-undang tesebut dilakukan untuk mengantisipasi tantangan sistem keuangan yang semakin maju dan komplek serta mempersiapkan infrastruktur era globalisasi. Dengan adanya UU tersebut merupakan kesempatan emas bagi perbankan syariah untuk mengenalkan dan membumikan lembaga keuangan yang beroperasi dengan menggunakan sistem syariah. Menurut Arifin, berdirinya bank syariah ini merupakan lembaga keuangan yang disediakan untuk masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga, membuka peluang pengembangan usaha yang berdasar prinsip kemitraan, dan memenuhi kebutuhan produk barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif berupa peniadaan beban bunga, membatasi kegiatan spekulasi dan kegiatan usaha yang lebih memperhatikan unsur moralitas. Oleh karena itu dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim, maka bisa dimungkinkan bank syariah akan mempunyai prospek yang sangat menjanjikan. Baitul Mal Wattamwil (BMT) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Hadist. Baitul Mal Wattamwil (BMT) beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syari’ah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. Untuk menjamin operasi bank Islam tidak menyimpang dari tuntunan syari’ah, maka pada setiap bank Islam hanya diangkat manager dan pimpinan bank yang sedikit banyak menguasai prinsip muamalah Islam. Selain dari pada itu di bank ini di bentuk dewan pengawas syari’ah yang bertugas mengawasi operasional bank dari sudut syari’ahnya. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab bait yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Jadi secara etimologis (ma’na lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Secara yuridis formal keberadaan Baitul Mal Wattamwil (BMT) memiliki dasar-dasar hukum terhadap status dan kinerjanya, beberapa dasar hukum yang menjadi landasan bagi Baitul Mal Wattamwil adalah :
a. Dari segi hukum Islam
1) Menurut Al-Qur’an
Baitul Mal Wattamwil (BMT) dalam hukum Islam dapat bersumber pada pengaturan terhadap konteks hukum bisnis dalam Islam. Konsep Baitul Mal lebih bersifat umum dan tidak secara khusus ditegaskan di dalam Al-Qur’an, tetapi Al-Qur’an mengatur perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan harta benda yang digunakan (dinafkahkan) susuai tuntunan agama. Penjelasan di dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan Baitul Mal Wattamwil (BMT) diantaranya dapat ditemukan pada QS. Al-Baqarah ayat 261 yang artinya :
”Perumpamaan (nafkah) yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, dan pada tiap-tiap butir (menumbuhkan) 100 biji. Allah akan melipatgandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya
lagi Maha Mengetahui".
Sesuai ayat diatas Baitul Mal Wattamwil digunakan untuk kemaslahatan umat, yaitu dengan menjalin silahturahmi dalam mengadakan kerja sama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh.

2) Menurut Hadits
Suatu perbuatan atas dasar mencari ridho illahi tentunya harus berlandaskan hukum Islam sebagai umat muslim tentunya dasar hukum dari perbuatan adalah Al-Qur’an dan Sunnah Rasul, begitu halnya terhadap Baitul Mal Wattamwil yang di dalamnya terdapat akad, suatu perjanjian untuk berbuat bisnis harus didasarkan pada kepercayaan para pihaknya hal ini dipertegas dengan Hadits Qudsi :
”Saya (Allah) pihak ketiga dari 2 (Dua) orang yang berserikat selama salah 1(satu) dari keduanya tidak mengkhianati yang lain Jika yang 1 (satu) mengkhianati temannya maka aku keluar dari keduanya”

3) Menurut Ijma’
Selain Al-Qur’an dan As Sunnah, Ijma’ yaitu (kreatifitas) dari sahabat nabi/para ulama/cendekia untuk hal ini (mungkin) diperlukan karena perkembangan Islam yang terus meningkat.Seperti halnya Al-Qur’an dan As Sunnah Ijma’ dapat dijadikan dasar hukum bagi Baitul Mal Wattamwil. Beberapa riwayat sahabat Nabi yang dapat dijadikan landasan hukum Baitul Mal Wattamwil :
a) Riwayat Abu Bakar Ash Shiddiq
Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal Wattamwil dalam arti yang lebih luas. Baitul Mal Wattamwil bukan sekedar berarti pihak (al- jihat) yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat (al-makam) untuk menyimpan harta negara. Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya berupa karung atau kantung (ghirarah) untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Hal ini berlangsung sampai kewafatan beliau pada tahun 13 H/634 M.

b) Umar bin Khatab
Selama memerintah, Umar bin Khathab tetap memelihara Baitul Mal Wattamwil secara hati-hati, menerima pemasukan dari sesuatu yang halal sesuai dengan aturan syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya. Dalam salah satu pidatonya, yang dicatat oleh lbnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), penulis sejarah dan mufasir, tentang hak seorang Khalifah dalam Baitul Mal Wattamwil, Umar berkata :
”Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seseorang di antara orang-orang Kuraisy biasa, dan aku adalah
seorang biasa seperti kebanyakan kaum muslimin.”

c) Ustman bin Affan
Kondisi yang sama juga berlaku pada masa Utsman bin Affan. Namun, karena pengaruh yang besar dari kaum keluarganya, tindakan Usman banyak mendapatkan protes dari
umat dalam pengelolaan Baitul Mal Wattamwil. Dalam hal ini, lbnu Sa’ad menukilkan ucapan Ibnu Syihab Az Zuhri, seorang yang sangat besar jasanya dalam mengumpulkan hadis, yang menyatakan :
”Usman telah mengangkat sanak kerabat dan keluarganya dalam jabatan-jabatan tertentu pada enam tahun terakhir dari masa pemerintahannya. Ia memberikan khumus (seperlima ghanimah)kepada Marwan yang kelak menjadi Khalifah ke-4 Bani Umayyah, memerintah antara 684-685 M dari penghasilan Mesir serta memberikan harta yang banyak sekali kepada kerabatnya dan Ia (Usman) menafsirkan tindakannya itu
sebagai suatu bentuk silaturahmi yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ia juga menggunakan harta dan meminjamnya dari Baitul Mal sambil berkata, ‘Abu Bakar dan Umar tidak mengambil hak mereka dari Baitul Mal, sedangkan aku telah mengambilnya dan membagi-bagikannya kepada sementara sanak kerabatku. Itulah sebab rakyat memprotesnya.”

d) Ali bin Abi Thalib
Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Talib, kondisi Baitul Mal Wattamwil ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya. Ali, yang juga mendapat santunan dari Baitul Mal Wattamwil, seperti disebutkan oleh lbnu Kasir, mendapatkan jatah pakaian yang hanya bisa menutupi tubuh sampai separo kakinya, dan sering bajunya itu penuh dengan tambalan. Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid (Al-Fatwa fi Haqqil ’Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid). Artinya, kedudukan fatwa bagi orang kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid. Kehadiran fatwa-fatwa ini menjadi aspek organik dari bangunan ekonomi Islami yang tengah ditata/dikembangkan, sekaligus merupakan alat ukur bagi kemajuan ekonomi syari’ah di Indonesia. Fatwa ekonomi syari’ah yang telah hadir itu secara teknis menyuguhkan model pengembangan bahkan pembaharuan fiqh muamalah maliyah.

Pustaka.
Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah; Wacana Ulama’ dan Cendekiawan, (Jakarta: Tazkia Institut dan Bank Indonesia, 1999).
Zainul Arifin. Memahami Bank Syari’ah; Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek, (Jakarta: Alvabet, 2000).
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top