Sabtu, 02 Mei 2015

Kekerasan terhadap Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan perwujudan hubungan kekuasaan yang secara historis timpang antara perempuan dan laki-laki, baik di tingkat individu maupun masyarakat. Tindakan dan ancaman kekerasan berperan penting dalam melanggengkan hubungan yang timpang ini, sekaligus menjadi dasar pelanggaran terhadap hak perempuan atas perlindungan hukum.
Kekerasan terhadap perempuan secara tegas telah disebutkan dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention of the Elimination of all Forms of Discrimination Againts Women – CEDAW) yang telah berlaku sejak tahun 1981. Konvensi PBB ini pun telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Selanjutnya Majelis Umum PBB No. 19 tahun 1992 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang berbasis jender merupakan salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan.
Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan amatlah penting bagi para perempuan karena merupakan pernyataan yang memuat nilai moral dan mengikat secara hukum. Deklarasi terebut terdiri dari 6 (enam) bagian dan 30 (tiga puluh) pasal :
  • Bagian pertama, mengenai pengutukan terhadap segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan upaya menegakkan asas persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam Undang-undang Dasar.
  • Bagian kedua, mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk membuat peraturan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya.
  • Bagian ketiga, mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk membuat peraturan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, tenaga kerja, kesehatan dan kehidupan sosial.
  • Bagian keempat, mengenai kewajiban negara-negara peserta memberikan warga perempuannya persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum, menghapus diskriminasi yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan.
  • Bagian kelima, mengenai pembentukan Komite Internasional untuk menilai kemajuan implementasi konvensi perempuan (CEDAW) dengan pangkal pertimbangan distribusi geografis yang tepat dan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban. Komite dipilih untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
  • Bagian keenam, konvensi tersebut tidak akan mempengaruhi ketentuan manapun bagi tercapainya persamaan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin terdapat dalam perundang-undangan di suatu negara. Disamping itu konvensi ini tidak bersifat kaku dan setiap negara berhak mengajukan keberatan-keberatannya.
Bicara mengenai kekerasan, khususnya kekerasan terhadap perempuan, secara sederhana bisa dibagi dalam dua bentuk, yakni kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. Kekerasan non-fisik biasanya justru memiliki kecenderungan memperkuat dan mengawali terjadinya kekerasan fisik. Kedua jenis kekerasan tersebut kemudian bertali-temali mengukuhkan kekuasaan si pelaku kekerasan. Kekerasan non-fisik misalnya memaki, merayu dengan kata-kata jorok, menyiul, menatap dan melontarkan lelucon berbau seks yang memiliki konotasi merendahkan perempuan. Kekerasan fisik adalah semua bentuk kekerasan yang menimbulkan penderitaan fisik bagi yang dikenai, misalnya memukul, menampar, mengikat, membenturkan.
Selain kekerasan fisik dan non-fisik, ada juga kekerasan seksual. Bisa jadi kekerasan seperti ini memang tidak ada bedanya dengan kekerasan fisik. Tetapi sebetulnya kekerasan seksual ini merupakan kekerasan atau serangan yang secara khusus ditujukan pada organ / alat reproduksi korban yang biasanya adalah perempuan. Tujuannya untuk merusak, menghancurkan, dan menghina korban, dan pada saat bersamaaan ini merupakan sisi balik dari upaya mempertontonkan otoritas, kekuasaan dan keperkasaan pelakunya.

Pustaka.
Setiadi dan Susi Eja Yuarsi (eds), Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Masyarakat Multietnik, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2002
Adriana Venny, Memahami Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2003
Nur Iman Subono, Negara dan Kekerasan Terhadap Perempuan, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2000
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top