Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kawasan Industri

Perkembangan suatu kawasan industri dalam perlaksanaannya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam hal ini faktor tersebut dapat dibagi menjadi 2 yaitu :

a. Faktor Intern Kawasan Industri
Faktor interen adalah faktor yang berasal dari dalam kawasan industri sendiri yang dapat berpengaruh terhadap cepat atau lambatnya perkembangan kawasan industri, faktor tersebut antara lain :

1) Faktor Lokasi, yang dimaksud faktor lokasi dalam hal ini adalah letak suatu kawasan industri dalam suatu daerah tertentu, letak ini sangat berpengaruh terhadap minat investor, mengingat dalam kegiatan industrinya para investor akan membutuhkan kemudahan, yang menyangkut faktor lokasi meliputi jarak kawasan industri dari berbagai sarana di perkotaan seperti dari pelabuhan laut, Bandar udara, pusat pemerintahan, bebas banjir, bebas macet, terdapat akses jalan menuju jalan utama yang menghubungkan kota-kota besar, dan lokasi kawasan industri berada dalam daerah industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

2) Permodalan, permodalan merupakan salah satu faktor penting bagi perkembangan kawasan industri, dengan modal yang cukup maka pembangunan kawasan industri dapat berjalan dengan lancar, hal ini adalah sesuatu yang wajar karena membangun suatu kawasan indusri memerlukan investasi yang sangat besar , mulai dari pembebasan tanah, pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas, dan operasionalnya. Semua itu harus di tanggung sendiri oleh pengembang kawasan industri, tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Sehingga bagi perusahaan kawasan industri hal ini merupakan sesuatu yang sangat berat, sehingga diperlukan adanya fasilitas pendanaan dari perbankan dengan memberikan insentif bagi perusahaan kawasan industri, fasilitas ini dapat berupa kemudahan bagi perusahaan kawasan industri untuk meminta dana pinjaman. Apabila fasilitas ini diberikan akan membantu meringankan beban pengembang kawasan industri dalam memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan dan pengembangan kawasan industri guna menciptakan kawasan industri yang lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh investor dalam menjalankan kegiatan industrinya.

3) Kelengkapan Fasilitas, kelengkapan fasilitas dalam kawasan industri, sangat berpengaruh terhadap perkembangan kawasan industri, kawasan industri yang menyediakan fasilitas yang lengkap akan menjadi daya tarik bagi investor untuk masuk ke dalam kawasan industri tersebut, sehingga pemasaran kawasan industri menjadi mudah dan kawasan industri akan cepat berkembang dengan dapat terjualnya kavling-kavling industri dan tersewanya bangunan siap pakai yang disediakan di dalam kawasan industri.
Fasilitas standar yang harus disediakan oleh suatu kawasan industri telah diatur dalam Keppres Tentang Kawasan Industri maupun Kepmen Tentang Izin Usaha Kawasan Industri.

4) Promosi, selain dari faktor lokasi, permodalan, dan kelengkapan fasilitas, yang tak kalah penting bagi perkembangan kawasan industri adalah faktor promosi, keberadaan suatu kawasan industri tidak akan diketahui atau dikenal dikalangan investor apabila tidak dilakukan upaya promosi, promosi di sini dilakukan dengan tujuan memperkenalkan keberadaan kawasan industri dan sekaligus upaya menarik investor agar mau menanamkan modalnya di dalam kawasan industri. Mengingat suatu kawasan industri diperuntukkan bagi perusahaan PMA maupun PMDN, maka dalam berpromosi , kawasan industri melakukan tidak hanya pada tingkat nasional melainkan juga tingkat internasional. Dengan demikian dalam hal promosi ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit, menggingat sebagian besar promosi kawasan industri di lakukan sendiri oleh perusahaan kawasan industri, kalaupun ada bantuan promosi dari pemerintah sifatnya hanya merupakan sampingan dan biasanya bukan tujuan utama untuk mempromosikan kawasan industri tetapi lebih mempromosikan potensi suatu daerah secara umum, meskipun apabila ada investor masuk suatu kawasan industri, dalam jangka panjang yang diuntungkan adalah pemerintah khususnya pemerintah daerah dimana kawasan industri berada.


b. Faktor Eksternal Kawasan Industri
1) Iklim Investasi
Kawasan industri dalam perkembangannya sangat dipengaruhi oleh iklim investasi, hal ini dapat dimaklumi bahwa suatu kawasan industri tidak akan dapat beroperasi kalau tidak ada investor yang mau membangun pabrik di dalam kawasan industri. Dengan demikian berkembangnya kawasan industri juga terkait dengan minat para investor tertarik menanamkan modalnya di suatu daerah dimana kawasan industri dibangun. Sedangkan minat investor untuk mau menanamkan modal di suatu wilayah atau daerah tergantung dengan baik tidaknya iklim investasi di daerah/wilayah tersebut. Iklim investasi di katakan baik atau kondusif apabila para calon investor dapat merealisasikan investasinya di suatu daerah dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan-hambatan yang berarti yang meliputi kurun waktu mulai dari proses perizinan sampai dengan operasional usahanya dan kelangsungan hidup usahanya sehingga tujuan utama sejak awal melakukan investasi untuk mencari keuntungan dapat tercapai.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ada lima kendala yang mengakibatkan iklim investasi di Indonesia belum kondusif. Pertama, soal proses perizinan, proses perizinan invetasi di Indonesia dinilai sangat lama dan berbeli-belit. Langkah yang diusulkan BKPM mengatasi lamanya proses perizinan ini adalah menghapus semua perizinan atau tetap memberlakukan izin tetapi ada pihak yang di tunjuk menjadi penanggung jawab. Untuk perizinan di daerah, pemerintah pusat harus menetapkan batas waktunya, jika tidak tepat waktu pemerintah pusat harus segera mengambilnya.

Hambatan kedua adalah tidak adanya rules of law. Penyelesaian tatanan hukum ini sangatlah penting dalam menciptakan iklim investasi.

Ketiga, masalah pemutusan hubungan kerja. Harus ada terobosan riil untuk implementasi Undang-Undang N. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Bagi BPKM, kondisi-kondisi ini mesti dilaksanakan. Dalam konteks ketenagakerjaan, jika tidak segera memberikan terobosan riil berupa safeguard unuk memberikan rasa aman, investor dalam maupun luar negeri bisa angkat kaki. Jangankan untuk menarik investor, investor lama pun bisa kabur.

Keempat, masalah infrastruktur , infrastruktur di Indonesia sudah berada pada titik nadir dan sangat sulit. Infrastruktur kita tidak terletak pada pasar, sehingga tidak terjadi distribusi investasi yang sehat.

Kelima adalah masalah insentif, undang-undang investasi tahun 1967 jelas sekali ditunjukkan aturan insentifnya kepada daerah yang menggalakkan ekspor dan usaha strategis. Namun, setelah tahun 1984, sebagian besar hasil bumi di Indonesia diproses di singapura terlebih dahulu, sebelum didistribusikan ke semua Negara.

Menyadari bahwa iklim investasi akan memacu investasi di Indonesia, maka pemerintah pada tahun 2006 memprioritaskan perbaikan iklim investasi . Perbaikan iklim investasi yang akan dilakukan antara lain menyatakan perang terhadap korupsi. Itu dilakukan tidak hanya melalui tindakan keras melawan korupsi, tetapi juga dengan meningkatkan integritas pejabat pemerintah, baik yang ada di daerah maupun pusat.

Di bidang perpajakan, pemerintah melakukan perbaikan pada sistem perpajakan, antara lain pajak penghasilan perusahaan akan dikurangi secara bertahap sehingga tahun 2010 tinggal 25 persen. Dengan ini diharapkan sistem perpajakan di Indonesia bisa kompetitif. Hal lain yang akan diperbaiki adalah undang-undang tentang perburuhan, undang-undang tentang bea dan cukai, serta revisi undang-undang investasi yaitu dengan mengganti UUPMA tahun 1967 dan UUPMDN tahun 1968 dengan UUPM yang baru yaitu UU No. 24 tahun 2007.

Jaminan investasi di Indonesia dinilai semakin memburuk karena rendahnya daya saing yang disebabkan oleh masalah-masalah insentif pajak, masalah perburuan, pelayanan birokrasi. Disamping itu juga masalah sosial politik dan keamanan yang kurang kondusif untuk berinvestasi. Penegakan hukum yang belum menjamin terwujudnya kepastian hukum serta semakin menurunnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah menjadi penyebab terhambatnya investasi asing masuk ke Indonesia.

2) Dukungan Pemerintah
Secara teknis kawasan industri lebih terintegrasi dan tertata apabila dibandingkan lokasi di luar kawasan industri . Hal ini tentunya lebih berpotensi untuk menarik minat investor. Namun untuk mengajak investor masuk ke suatu kawasan industri bukan sesuatu yang mudah. Faktor yang mempengaruhinya di antaranya harga tanah di dalam kawasan industri umumnya lebih mahal dibanding diluar, sehingga dapat mengakibatkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, untuk mendorong pengembangan kawasan industri Pemerintah harus memberikan dukungan. Dukungan dari Pemerintah tersebut dapat berupa stimulan yang diberikan kepada Pengembang/Pengusaha kawasan industri maupun kepada investor yang berlokasi di dalam kawasan industri.

Stimulan itu dapat berupa insentif Pajak Bumi bangunan (PBB) atau dukungan biaya pembangunan dan perawatan infrastruktur, serta kemudahan-kemudahan dalam perizinan seperti pelayanan satu atap dan lain-lain yang membedakan dengan melakukan investasi dengan membangun pabrik di luar kawasan industri.

Pemerintah harus membantu dengan cara mengharuskan para pengusaha yang telah memperoleh izin investasi untuk membangun pabriknya di dalam kawasan industri. Apabila ini bisa dijalankan secara konsisten akan membawa keuntungan bagi Pemerintah sendiri terutama dalam penataan rencana tata ruang yang serasi serta mengamankan aspek-aspek pencemaran lingkungan seoptimal mungkin. Sedangkan bagi pengelola kawasan industri hal ini juga sangat penting mengingat yang bersangkutan terkait dengan prinsip-prinsip bisnis di dalam membangun kawasan industrinya. Apabila pemerintah tidak membantu dengan cara membiarkan pabrik-pabrik dibangun di areal luar kawasan industri, maka upaya-upaya pengelolaan kawasan industri menjadi terganggu dan pada giliranya akan membuat kawasan industri tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan.

Hasil survey dari Asosiasi serikat pekerja (Aspek) Indonesia , permasalahan iklim usaha dan investasi di Indonesia adalah birokrasi dan perizinan biaya tinggi, dari survey lapangan yag dilakukan di daerah , rata-rata perusahaan mengalokasikan biaya lain-lain (other expenses) sebesar 19%-24% dari total biaya produksi, atau hampir dua kali lebih besar dari alokasi upah buruh yang rata-rata hanya 10%-12%. Sementara perizinan usaha di Indonesia setidaknya menghabiskan modal Rp. 10 juta. Itu belum dengan pengeluaran lain-lain jika produksi mulai berjalan. Atau ketika perusahaan nanti terlibat lebih dalam dengan pemerintah.

3) Ketersediaan Prasarana Umum
Pengeluaran Pemerintah dapat dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran investasi Pemerintah atau pembangunan. Pengeluaran rutin adalah pengeluaran Pemerintah untuk membiayai administrasi pemerintah, pengurusan harta benda negara seperti memperbaiki jalan lama, memelihara gedung pemerintah dan sebagainya dan membiayai tersedianya fasilitas sosial untuk keperluan penduduk. Sedangkan pengeluaran investasi adalah pengeluaran yang akan menambah modal sosial masyarakat yaitu barang-barang modal yang akan digunakan oleh masyarakat seperti jalan-jalan, pelabuhan dan jaringan jalan kereta api di dalam negara tersebut.

Kedua jenis pengeluaran Pemerintah ini sangat penting artinya dalam menentukan lajunya pembangunan daerah karena pengeluaran tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan sektor lain dalam sesuatu daerah. Tetapi pengaruh yang paling nyata dalam pembangunan daerah terutama berasal dari pengeluaran pembangunan, karena pengeluaran pembangunan akan memperbesar jumlah prasarana yang tersedia disuatu daerah dan sebagai akibatnya daerah tersebut akan menjadi lebih menarik sebagai tempat untuk mengadakan penanaman modal (investasi). Dengan adanya pengeluaran pemerintah disuatu daerah, prasarana umum yang penting artinya bagi industri seperti penyediaan tenaga air dan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan pengangkutan dan fasilitas pelabuhan akan bertambah baik keadaannya. Perbaikan dalam fasilitas-fasilitas tersebut menyebabkan perusahaan industri dapat dengan murah dan mudah memperoleh air dan tenaga listrik yang diperlukannya, memperoleh dan mengangkut bahan mentahnya dan menjual hasil produksinya keberbagai pasar di dalam maupun di luar daerah tersebut. Dengan demikian perbaikan prasarana akan membantu mempertinggi efisiensi berbagai industri.

Kegagalan suatu daerah untuk menarik modal ke daerahnya seringkali bukan disebabkan oleh terbatasnya pasar atau kekurangan bahan mentah maupun tenaga kerja, tetapi karena kekurangan berbagai jenis prasarana yang tersedia di daerah tersebut. Faslitas pelabuhan dan pengangkutan yang kurang memadai, buruknya jaringan pengangkutan, dan kurang sempurnanya keadaan komunikasi seringkali menyebabkan penanam modal enggan untuk mengekploiter modalnya disuatu daerah. Ketiadaan prasarana mempertinggi resiko atau kemungkinan kegagalan usaha tersebut. Berarti, industrialisasi daerah tidak mungkin tercapai apabila pemerintah gagal untuk menyediakan prasarana yang cukup memadai.

Pustaka.
Bisnis Indonesia, 4 Januari 2006
Realisasi Investasi, Kompas, 22 Januari 2006
Lima Kendala Serius Berinvestasi, Kompas, 11 Januari 2006