Senin, 11 Mei 2015

Definisi atau Pengertian Pembuktian (Konsep Hukum)

Pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Tujuan pemeriksaan perkara pidana adalah untuk menemukan suatu kebenaran materiil, kebenaran yang dikatakan dengan logika hukum. Pembuktian adalah salah satu cara untuk meyakinkan hakim agar ia dapat menemukan dan menetapkan terwujudnya kebenaran yang sesungguhnya dalam putusannya, bila hasil pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang ternyata tidak cukup untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan, sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan ( dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang yakni dalam pasal 184 KUHAP ) maka harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Masalah beban pembuktian merupakan salah satu bagian hal pokok yang berkaitan dengan pembuktian di samping hal pokok yang lainnya, yaitu alat-alat pembuktian (bewijsmiddelen), penguraian pembuktian (bewijsvoering), kekuatan pembuktian (bewijskracht), dan dasar pembuktian (bewijsgrond). Dari pengalaman selama ini ternyata dalam pemeriksaan khusus berindikasi Tindak Pidana Korupsi banyak mengalami kesulitan dalam pembuktian hal ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan pemberlakuan undang-undang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum tercapai yang penyebabnya adalah sama dengan penyebab 30 tahun yang lalu (UU No.24/Prp/1960 juga UU No.3 tahun 1971) yaitu kesulitan dalam pembuktian.

Dalam hukum acara pidana ada berbagai macam sistem pembuktian, namun yang mempunyai garis tegas yaitu :
a. Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka.
Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka ini disebut juga"conviction intime". Menurut teori ini, hakim dianggap cukup men dasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinannya belaka dengan tidak terikat pada suatu peraturan hukum, hingga dengan teori ini hakim dapat mencari dasar putusannya itu menurut perasaannya semata-mata. Dengan demikian atas dasar perasaannya itu dapat dipakai untuk menentukan apakah suatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak. Di dalam sistem atau teori ini hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai sebagai dasar putusannya. Namun demikian apabila hakim dalam putusannya itu menyebut alat bukti yang dipakai, maka hakim secara bebas dapat menunjuk alat bukti apa saja, termasuk alat bukti yang sekiranya sulit diterima dengan akal sehat. Misalnya adanya kepercayaan terhadap seorang dukun, yang setelah mengadakan upacara yang bersifat mistik dapat menentukan siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah dalam suatu kasus tertentu. Jadi, dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan yang memakai sistem jury (jury trial).
Menurut Wirjono Prodjodikoro, sistem tersebut pernah dianut juga di Indonesia.yaitu pada pengadilan distrik dan pengadilan kabupaten. Di dalam sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan dari medium atau dukun . Andi Hamzah juga mengatakan hal yang sama, pada pengadilan adat dan swapradja pun memakai sistem keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yangbukan ahli (berpendidikan) hukum.
Adapun keberatan terhadap sistem ini ialah karena di dalamnya terkandung suatu kepercayaan yang sangat besar terhadap ketepatan kesan-kesan pribadi seorang hakim (sangat bersifat subyektif). Di samping itu terhadap putusan-putusan atas dasar sistem pembuktian tersebut sukar untuk dilakukan penelitian bagi hakim atasan, sehingga tidak dapat mengetahui pertimbangan-pertimbangan hakim yang menjurus kearah terbitnya putusan. Oleh karena itu sistem ini sudah tak layak lagi dipakai dalam kehidupan hukum di Indonesia.
b. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang positif
Teori pembuktian ini disebut juga "positief wettelijk bewijs theorie" atau juga dikenal dengan teori pembuktian formil (formele bewijstheorie). Di dalam sistem atau teori ini undang-andang telah menentukan alat bukti yang hanya dapat dipakai oleh hakim, dan asal alat bukti itu telah dipakai secara yang telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus dan berwenang menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya itu, meskipun barangkali hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran dalam putusannya itu. Sebaliknya apabila tidak terpenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka hakim akan mengambil putusan yang sejajar, dalam arti bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan adanya, meskipun dalam hal ini sebenarnya hakim berkeyakinan atas hal tersebut.
Contoh yang dapat dikemukakan sehubungan dengan positief wettelijk bewijs theorie ini adalah ada dua orang saksi yang telah disumpah, yang mengatakan kesalahan terdakwa. Meskipun dalam hal ini hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tidak melakukan pelanggaran hukum, maka hakim tetap akan menjatuhkan putusannya yang menyatakan bahwa ada kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian sebaliknya, andaikata dua orang saksi itu mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka meskipun hakim sebenarnya yakin bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran hukum tersebut, ia harus membebaskan terdakwa.
Jadi, sistem ini hanya mendasarkan pada ukuran ketentuan Undang-undang saja dan meninggalkan nilai kepercayaan tentang diri pribadi hakim sebagai sumber keyakinan sehingga akan menimbulkan bentuk putusan yang dapat menggoyahkan kehidupan hukum karena kurangnya dukungan dalam masyarakat sebagai akibat putusan-putusan yang tidak dapat mencerminkan kehendak masyarakat yang akan tercermin dalam pribadi hakim.
c. Sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang yang negatif
Menurut sistem atau teori ini. hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya telah terdapat alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang dan masih ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut.
Teori pembuktian ini disebut "negatief wettelijke bewijstheorie“. Istilah wettelijk berarti sistem ini berdasarkan undang-undang, sedang istilah negatief maksudnya ialah bahwa meskipun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, hakim belum boleh menjatuhkan pidana sebelum ia memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa.
d. Sistem atau teori pembuktikan berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis.
Teori atau sistem ini menentukan bahwa hakim di dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusanannya, sama sekali tidak terikat pada alat-alat bukti sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu dilandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Sistem ini di dalam ilmu pengetahuan disebut juga sebagai teori "conviction raissonnee".
Jadi, menurut teori ini alat-alat bukti dan cara pembuktiannya tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidak berarti bahwa menurut teori ini tidak dikenal alat-alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya saja hal itu semua tidak secara pasti ditentukan dalam undang-undang seperi dalam sistem "negailefwettelijk" di atas. OIeh karena itu, dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas, dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan yang ada. Sehingga sistem atau teori ini disebut pula sebagai teori pembuktian bebas (vrije bewijstheorie).
Dapat disimpulkan di sini bahwa persamaan antara teori "negatief wettelijk" dengan teori pembuktian bebas (vrije bewijstheorie) ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah. Sedangkan perbedaannya adalah, bahwa dalam teori negatiefwettelijk sumber adanya keyakinan hakim datangnya dari alat-alat pembuktian yang secara limitatif telah ditentukan oleh undang-undang. Lain halnya dengan teori pembuktian bebas (vrije bewijstheorie), meski pun berpangkal tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan pada undang-undang, tetapi hakim secara bebas dapat mengadakan pemilihan alat-aiat bukti yang mana yang akan ia pergunakan
Dari beberapa teori atau sistem pembuktian di atas, maka di Indonesia sistem pembuktian yang dianut adalah sistem yang ke tiga, yaitu negatief wettelijke bewijstheorie, bahkan dapat dikatakan bahwa sejak zaman Hindia Belanda dahulu hingga sekarang, hukum acara pidana kita secara konsisten memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif (negatiefwettelijk). Hal ini dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengaturnya. Pasal 183 KUHAP menyatakan sebagai berikut :
"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memeperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya".
Nampak di sini bahwa pembuktian menurut KUHAP harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, di disamping itu disertai dengan keyakinan hakim yang hanya dapat diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Pustaka.
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, Djakarta, 1967
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top