Senin, 11 Mei 2015

Definisi atau Pengertian Umum Korupsi dan pandangan para ahli

Pengertian atau definisi korupsi ini merupakan himpunan pendapat atau pandangan berbagai ahli, peraturan perundang – undangan atau sumber yang masing – masing melihat dari segi pendekatan tertentu. Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio = penyuapan atau corruptus (Webster Student Dictionary : 1960). Kata corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpore = merusak, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti dalam bahasa Inggris : corruption, corrupt ; Perancis : corruption dan Belanda : corruptie.
Dapat dikatakan bahwa dari bahasa Belanda inilah kata “korruptie” ini turun menjadi bahasa Indonesia yaitu korupsi. Arti harafiah dari kata korupsi adalah dapat berupa kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata – kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. (The Lexicon Webster Dictionary). Black’s Law Dictionary menyebutkan definisi korupsi sebagai berikut :
“Corruption : The act of doing something with an intent to give some advantage inconsistent wit an official duty and rigths of others ; a fiduciary’s or official’s use of station or office to procure some benefit either personally or for someone else, contrary to the rights of others”.
Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya. Soedarsono menyimpulkan bahwa korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan korupsi sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan orang lain. Korupsi berasal dari kata korup yang berarti :
  1. Buruk ; rusak ; busuk
  2. Suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya ; dapat disogok (melalui kekuasaannya kepentingan pribadi)
Webster’s New Collegiate Dictionary memberikan pengertian Corruption are :
  1. A corrupting, or state of being corrup ; as decay, depravity, impurity ; bribery.
  2. An istance of making or becoming corrupt ; pervension
  3. An agency of influence that corrupts.
Soedjono Dirjosisworo mengutip dari John A. Gardiner dan David J. Olson dalam buku mereka “Theft of the City”, Readings on Corruption in urban America, memberikan pengertian tentang korupsi ini secara umum dari berbagai sumber dengan pengelompokkan sebagai berikut :
a. Dalam Oxford English Dictionary (OED) makna korupsi dikategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut :
  1. Secara fisik ; misalnya perbuatan pengrusakan atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal serta menjijikan.
  2. Moral ; bersifat politis yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup, dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat.
  3. Penyelewengan terhadap kemurnian ; seperti misalnya penyelewengan norma sebuah lembaga sosial tertentu, adat istiadat dan seterusnya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral.
b. Rumusan korupsi menurut perkembangan ilmu-ilmu sosial
Kelompok terbesar penulis ilmu-ilmu sosial mengikuti rumusan OED atau mengambil salah satu bentuk kategori dasar yang telah disebut para ilmuwan sosial pada umumnya mengaitkan definisi mereka tentang korupsi, terutama ditujukan pada kantor pemerintahan ( instansi atau aparatur ), sedangkan kelompok yang lebih kecil mengembangkan definisi yang dihubungkan dengan permintaan dan penawaran serta menekankan pada konsep-konsep yang diambul dari teori-teori ekonomi, dan sebagian lagi membahas korupsi dengan pendekatan kepentingan masyarakat.

c. Rumusan yang menekankan pada jabatan dalam pemerintahan
Definisi korupsi yang berkaitan dengan konsep jabatan dalam pemerintahan terlihat di dalam karya tiga pengarang sebagai berikut yaitu :
  1. Menurut Barley, perkataan “ korupsi “ dikaitkan dengan perbuatan penyuapan yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan sebagai akibat adanya pertimbangan dari mereka yang memegang jabatan bagi keuntungan pribadi.
  2. Menurut M.Mc.Mullan, seseorang pejabat pemerintah dikatakan “ korup “ apabila ia menerima uang yang dirasakan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu yang ia bias lakukan dalam tugas jabatannya, padahal ia selama menjalankan tugasnya seharusnya tidak boleh berbuat demikian.
  3. menurut J.S.Nye, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peranan jawatan pemerintah, karena kepentingan pribadi ( keluarga, golongan, kawan akrab ), demi mengejar status dan gengsi atau pencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.
d. Rumusan korupsi yang dihubungkan dengan teori pasar
perumusan ini dikembangkan oleh para ahli sebagai berikut :
  1. Jacob Van Klaveren, mengemukakan bahwa seorang pengabdi Negara ( pegawai negeri ) yang berjiwa “ korup “, menganggap kantor jawatannya akan diusahakan semaksimal mungkin. Besarnya hasil yang ia peroleh tergantung pada situasi pasar dan “ kepandaianya “ untuk menemukan titik hasil maksimal permintaan masyarakat.
  2. Robert Tilman, berkeyakinan bahwa korupsi meliputi suatu pergeseran dari model penentuan harga yang diperintahkan ke model pasaran bebas. Mekanisme yang dipusatkan menjadi cita-cita birokrasi modern yang dapat dipecah kedalam ketidaksamaan yang serius antara penawaran dan permintaan. Para langganan akan mengambil resiko yang sudah diketahui dan membayar harga yang lebih tinggi agar terjamin untuk memperoleh keuntungan yang dicita-citakan.
e. Rumusan yang berorientasi pada kepentingan umum
Penulis yang mengambil konsep ini antara lain
  1. Carl J. Friedrich, misalnya mempertahankan bahwa pola korupsi dapat dikatakan ada apabila seorang pemegang kekuasaan yang berwenang untuk melakukan hal-hal tertentu, seperti pejabat yang bertanggung jawab melalui uang atau semacam hadiah lainya yang tidak diperbolehkan oleh undang- undang (secara tidak sah), membujuk untuk mengambil langkah yang menolong siapa saja yang menyediakan hadiah dan dengan demikian benar-benar membahayakan kepentingan umum.
  2. Arnold A. Regan dan H.D. Lasswell mempertahankan bahwa suatu perbuatan yang korup menodai pertanggungjawaban bagi sedikitnya satu sistem dari tertib umum atau warga negara dan sudah tentu bertentangan dengan sistim tersebut. Sistim yang mengutamakan kepentingan umum atau warga negara lebih mengagungkan kepentingan umum diatas kepentingan khusus dan perkosaan terhadap kepentingan umum untuk memperoleh manfaat tertentu bagi dirinya adalah korup.

Kelima rumusan korupsi sebagaimana tersebut diatas, pada giliranya mewarnai perumusan dalam undang-undang pidana korupsi suatu negara tertentu. Namun setiap negara mempunyai perumusan masing-masing tentang tindak pidana korupsi, walaupun pada prinsipnya mempunyai unsur-unsur yang hampir sama.
Para ahli hukum lain yang memberikan pengertian korupsi dengan menggunakan pendekatan sosiologis, seperti :
a) Syed Hussein Alatas dan Robert C. Brooks
Inti korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Rumusan korupsi yang dikemukakan Brooks adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban, atau tanpa hak menggunakan kekuasaan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang sedikit bayak bersifat pribadi.

b) Nathaniel H. Left
Korupsi adalah suatu cara diluar hukum yang digunakan oleh perseorangan atau golongan-golongan untuk mempengaruhi tindakan-tindakan birokrasi.

c) Jose Veloso Abueva
Korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara (biasanya uang, barang-barang milik negara atau kesempatan) untuk memperkaya diri.

d) Transparancy International
Beerdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh lembaga Transparency International yang bermarkas di Berlin, Jerman bahwa korupsi adalah mencakup perilaku dari pejabat-pejabat disektor publik, apakah politikus atau pegawai negeri, dimana mereka secara tidak benar dan melanggar hukum memperkaya diri sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara menyalah gunakan kewenangan publik yang dipercayakan kepada mereka.
New World Dictionary of the American Language menjelaskan bahwa sejak abad pertengahan, Inggris dan Prancis menggunakan kata “corruption” yang mengandung arti :
- Perbuatan atau kenyataan yang menimbulkan keadaan yang bersifat buruk.
- Perilaku yang jahat dan tercela, atau kebejatan moral.
- Penyuapan dan bentuk-bentuk ketidakjujuran.
- Kebusukan atau tengik.
- Sesuatu yang dikorup, seperti kata yang dirubah atau diganti secara tidak tepat dalam suatu kalimat.
- Pengaruh-pengaruh yang korup.

Korupsi, menurut World Bank (1997), adalah menggunakan kewenangan publik untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat indifidu. Ada pula yang menyebut korupsi adalah mengambil bagian yang bukan menjadi haknya. Definisi lain, korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi juga berarti tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri.

Syed Husein Alatas mengatakan bahwa terdapat 3 (tiga) fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme. Ketiga hal ini tidaklah sama tetapi ada benang merah yang menghubungkan 3 tipe fenomena itu, yaitu penempatan kepentingan-kepentingan publik dibawah tujuan-tujuan privat atau pribadi dengan pelanggaran norma-norma tugas dan kesejahteraan, yang dibarengi dengan keserbarahasiaan, penghianatan, penipuan dan pengabaian yang kejam atas setiap konsekwensi yang diderita publik .

Pengertian korupsi secara sosiologis, lebih luas dan umum dibandingkan dengan pengertian korupsi secara yuridis formal berdasarkan hukum positif Indonesia. Hal ini akan sangat mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat terhadap aparat penegak hukum dalam menangani kasus korupsi.
Pada dasarnya korupsi dibentuk oleh perilaku kejahatan yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan umum (public service) dan hubungan kerja (public kontract) yang mendatangkan sumber keuangan. Korupsi terjadi melalui kelemahan sistim birokrasi penyelenggaraan pelayanan umum dan kelemahan sistim kontrol pada hubungan kerja yang mendatangkan sumber keuangan dengan memanfaatkan situasi tertentu dari siklus pertumbuhan negara, perkembangan sistim sosial dan keserasian struktur pemerintahan .

Pustaka.

Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer,IP3ES, Jakarta,1980
Mochtar Lubis dan James C.Scott, Bunga Rampai Karangan-karangan Etika Pegawai Negeri, Bharata Karya Aksara,1977
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 2002,
Poerwadarminta. Kamus Hukum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka,Jakarta 1976
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top