Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan

Pemerintahan

Instrumen Desentralisasi dan Pembagian Kewenangan (Otonomi Daerah)

Instrumen Desentralisasi Sebagaimana telah dikemukakan di muka desentralisasi tidak hanya sekedar desentralisasi administrasi, untuk itu pe...

Pendapatan Nagari menurut Peraturan Perundang-Undangan

Nagari (desa) merupakan unit pemerintahan terendah di Negara Indonesia, oleh sebab itu terdapat campur tangan pemerintah dalam menentukan s...

Susunan Organisasi Badan Pertimbangan Kepegawaian

Seperti lembaga atau organisasi lainnya, dan dalam rangka untuk mempermudah serta memperlancar kerja para pegawai, maka Badan Pertimbangan K...

Tugas Pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian

Adapun tugas pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana telah dituangkan di dalam angka 2 (dua) Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 198...

Badan Pertimbangan Kepegawaian

Berdasarkan Pasal 23 ayat (02) UU No.43 Tahun 1999, disebutkan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pr...

Berlakunya Putusan Hukuman Disiplin

Menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 21/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada angka Rom...

Pejabat yang Mempunyai Wewenang Menghukum

Sebagaimana telah disampaikan di atas, Pegawai Negeri diangkat oleh Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang bai...

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

Dalam rangka memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, maka tindakan kepolisian sebagai penyidik terhadap Pegawai Negeri Sipil hendaknya ...

Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan pada sifat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka dapat diartikan bahwa sikap dan tindakan Pegawai Negeri Sipil di dl...

Dasar Hukum Pelaksananan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersi...

Definisi Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Di dalam Pasal 1 huruf (a) UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka ata...

Tata cara pembayaran Pajak Daerah

Tata cara pembayaran pajak Daerah diatur dalam pasal 11 UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : Kepala D...

Kriteria Penilaian Potensi Pajak Penerimaan Daerah

Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah, menurut Davey (1988:40) diperlukan beberapa kriteria yaitu antara lain : 1. Kecu...

Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Mamesah (1995:45) “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik...

Manajemen Strategis Meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah

Logika dasar dari manajemen strategis adalah bahwa dalam lingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tak menentu, suatu organisasi memerl...

Membangun Birokrasi Publik Melalui Pembaharuan Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah adalah sebuah proses memberi pengarahan terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha...

Pembaharuan Pembangunan Sumber Daya Birokrat (Manusia)

Pembangunan sumber daya birokrat merupakan komponen lain yang perlu diperbaharui dalam membentuk birokrasi publik melalui pendekatan NPM. P...

Membangun Birokrasi Publik Melalui Pembaharuan Struktur

Suatu struktur organisasi pada dasarnya menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagikan, dikelompokan dan dikoordinasikan secara formal. Dan...

Membangun Birokrasi Publik Melalui Pembaharuan Kultur.

Secara teoritis, kultur memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap penampilan suatu organisasi termasuk birokrasi publik. Hal ini mengacu ...

membangun birokrasi publik melalui pendekatan Model NPM (New Public Management)

Beranjak dari pemahaman terhadap teori-teori yang berhubungan dengan upaya membangun birokrasi publik melalui pendekatan NPM (New Public Ma...