Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pemerintahan. Tampilkan semua postingan
- Home
- Pemerintahan
Pemerintahan
Instrumen Desentralisasi dan Pembagian Kewenangan (Otonomi Daerah)
Instrumen Desentralisasi Sebagaimana telah dikemukakan di muka desentralisasi tidak hanya sekedar desentralisasi administrasi, untuk itu pe...
Pendapatan Nagari menurut Peraturan Perundang-Undangan
Nagari (desa) merupakan unit pemerintahan terendah di Negara Indonesia, oleh sebab itu terdapat campur tangan pemerintah dalam menentukan s...
Susunan Organisasi Badan Pertimbangan Kepegawaian
Seperti lembaga atau organisasi lainnya, dan dalam rangka untuk mempermudah serta memperlancar kerja para pegawai, maka Badan Pertimbangan K...
Tugas Pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian
Adapun tugas pokok Badan Pertimbangan Kepegawaian sebagaimana telah dituangkan di dalam angka 2 (dua) Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 198...
Badan Pertimbangan Kepegawaian
Berdasarkan Pasal 23 ayat (02) UU No.43 Tahun 1999, disebutkan bahwa Badan Pertimbangan Kepegawaian yang dibentuk dengan Surat Keputusan Pr...
Berlakunya Putusan Hukuman Disiplin
Menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Nomor 21/SE/1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, pada angka Rom...
Pejabat yang Mempunyai Wewenang Menghukum
Sebagaimana telah disampaikan di atas, Pegawai Negeri diangkat oleh Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang bai...
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Dalam rangka memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, maka tindakan kepolisian sebagai penyidik terhadap Pegawai Negeri Sipil hendaknya ...
Tanggung Jawab Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan pada sifat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka dapat diartikan bahwa sikap dan tindakan Pegawai Negeri Sipil di dl...
Dasar Hukum Pelaksananan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Dalam rangka usaha memelihara kewibawaan Pegawai Negeri Sipil, serta untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagai Aparatur Pemerintah yang bersi...
Definisi Pengertian Pegawai Negeri Sipil
Di dalam Pasal 1 huruf (a) UU No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah mereka ata...
Tata cara pembayaran Pajak Daerah
Tata cara pembayaran pajak Daerah diatur dalam pasal 11 UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yaitu : Kepala D...
Kriteria Penilaian Potensi Pajak Penerimaan Daerah
Untuk menilai potensi pajak sebagai penerimaan daerah, menurut Davey (1988:40) diperlukan beberapa kriteria yaitu antara lain : 1. Kecu...
Pengertian Keuangan Daerah
Menurut Mamesah (1995:45) “keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dimulai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik...
Manajemen Strategis Meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah
Logika dasar dari manajemen strategis adalah bahwa dalam lingkungan dunia yang berubah secara pesat dan tak menentu, suatu organisasi memerl...
Membangun Birokrasi Publik Melalui Pembaharuan Kepemimpinan
Kepemimpinan adalah adalah sebuah proses memberi pengarahan terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha...
Pembaharuan Pembangunan Sumber Daya Birokrat (Manusia)
Pembangunan sumber daya birokrat merupakan komponen lain yang perlu diperbaharui dalam membentuk birokrasi publik melalui pendekatan NPM. P...
Membangun Birokrasi Publik Melalui Pembaharuan Struktur
Suatu struktur organisasi pada dasarnya menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagikan, dikelompokan dan dikoordinasikan secara formal. Dan...
Membangun Birokrasi Publik Melalui Pembaharuan Kultur.
Secara teoritis, kultur memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap penampilan suatu organisasi termasuk birokrasi publik. Hal ini mengacu ...
membangun birokrasi publik melalui pendekatan Model NPM (New Public Management)
Beranjak dari pemahaman terhadap teori-teori yang berhubungan dengan upaya membangun birokrasi publik melalui pendekatan NPM (New Public Ma...
Langganan:
Postingan
(
Atom
)