Jumat, 26 Februari 2016

Pengertian Korupsi Definisi Korupsi Serta Faktor Penyebab Korupsi

Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam konstelasi ketatanegaraan. Hal ini tersirat dalam Amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan antara lain bahwa tujuan dibentuknya ”Pemerintah Negara Indonesia dan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa…”.
Dalam implementasinya, penyelenggaraan Negara tidak boleh menyimpang dari kaidah-kaidah yang digariskan. Namun demikian, dalam perkembangannya, pembangunan di berbagai bidang berimplikasi terhadap perilaku penyelenggara negara yang memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat.
Stigma yang menganggap penyelenggara negara belum melaksanakan fungsi pelayanan publik berkembang sejalan dengan ”social issue” mewabahnya praktek-prakter korupsi sebagai dampak adanya pemusatan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pada jabatan tertentu. Disamping itu masyarakat sendiri tidak sepenuhnya dilibatkan dalam Kegiatan Penyelenggaraan Negara sehingga eksistensi kontrol sosial tidak berfungsi secara efektif terhadap penyelenggara negara, terutama dalam hal akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga rentan sekali untuk menimbulkan penyimpangan dan korupsi.
Korupsi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara negara, antar penyelenggara negara, tetapi juga melibatkan pihak lain seperti keluarga, kroni dan para pengusaha, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang dapat membahayakan eksistensi atass fungsi penyelenggaraan negara.
Tindakan korupsi telah lama dianggap sebagai suatu tindakan yang sangat merugikan perekonomian suatu negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio atau corruptus yang berasal dari kata corrumpere (Webster Student Dictionary : 1960). Arti harfiah dari kata tersebut adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.(The Lexicon Webster Dictionary 1978). Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan ”Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya”.

Korupsi dalam bahasa Latin disebut Corruptio – corruptus, dalam Bahasa Indonesia disebut corruptie, dalam Bahasa Inggris disebut corruption, dan dalam Bahasa Sansekerta yang tertuang dalam Naskah Kuno Negara Kertagama arti harfiah corrupt menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.
Korupsi di dalam Black’s Law Dictionary adalah “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.
Dalam pengertian lain, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip, artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi, baik dilakukan oleh perorangan di sektor swasta maupun pejabat publik, menyimpang dari aturan yang berlaku.  Hakekat korupsi berdasarkan hasil penelitian World Bank adalah ”An Abuse Of Public Power For Private Gains”, penyalahgunaan kewenangan / kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
Definisi Korupsi Secara etimologi korupsi berasal dari kata “korupsi” yang berarti buruk, buruk rusak dna busuk. “korup” juga berarti dapat diogok (melalui kekuasaan untuk kepentingan pribadi”. Secara terminologi diartikan sebagai pemberian dan penerimaan suap, baik yang memberi maupun menerima suap keduanya termasuk koruptor. David M. Chalmers mengatakan korupsi sebagai tindakan-tindakan manipulasi dan keputusan menganai keungan yang membahayakan ekonomi. J.J. Senturia menguraikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan pemrintah untuk keuntungan pribadi. Dari beberapa pengertian di atas baik secara etimologi maupun terminologi dapat ditarik kesimpulan.
1.    Korupsi dalam pengertian tindakan penghianatan terhadap kepercayaan.
2.    Korupsi dalam pengertian semua tindakan penyalahgunaan kekuasaaan, walaupun pelakunya tidak mendapatkan keuntungan material.
3.    Korupsi dalam pengertian semua bentuk tindakan penyalahgunaan dna bukan haknya.
Jadi, korupsi merupakan suatu tindakan penyalahnyaan wewenang, kekyasaan yang dapat merugikan dalam bidang ekonomi dan dapat merugikan dalam bidang ekonomi dan dapat merugikan masyarakat pada umumnya.
ada begitu banyak pengertian dari korupsi yang disampaikan oleh para ahli.Huntington (1968) memberikan pengertian korupsi sebagai perilaku pejabat publik yangmenyimpang dari norma-norma yang diterima oleh masyarakat, dan perilaku menyimpang iniditujukan dalam rangka memenuhi kepentingan pribadi. Menurut Dr. Kartini Kartono, korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum. Korupsi juga sering dimengerti sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi.Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut:
1.    Perbuatan melawan hukun
2.    Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana
3.    Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
4.    Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
Wertheim (dalam Lubis, 1970) menyatakan bahwa seorang pejabat dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang orang yang menawarkan hadiahdalam bentuk balas jasa juga termasuk dalam korupsi. Selanjutnya, Wertheim menambahkan bahwa balas jasa dari pihak ketiga yang diterima atau diminta oleh seorang pejabat untuk diteruskan kepada keluarganya atau partainya/ kelompoknya atau orang-orang yang mempunyai hubungan pribadi dengannya, juga dapat dianggap sebagai korupsi. Dalam keadaan yang demikian, jelas bahwa ciri yang paling menonjol di dalam korupsi adalah tingkah laku pejabat yang melanggar azas pemisahan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat, pemisaham keuangan pribadi dengan masyarakat.
Saat ini fenomena korupsi terjadi di hampir semua negara, baiknegara maju maupunnegara berkembang. Namun demikian, di negara berkembang, tingkat korupsi cenderung tinggidibandingkan dengan negara maju. Pada gambar 1 (Peta Indeks Persepsi Korupsi) berikut menjelaskan distribusi geografis korupsi di seluruh dunia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) masing-masing negara digambarkandalam warna. Biru adalah negara-negara yang tingkat korupsinya paling kecil (9-10). Merah tuamerupakan negara dengan tingkat korupsi terparah (1-1,9). Sedangkan warna-warna lain beradadi antaranya (2-8,9). Namun sebagian besar negara-negara berkembang berada pada tingkatkorupsi sedang sampai parah (2-2,9) termasuk Indonesia (warna merah). Dari gambar di atas juga dapat diketahui bahwa gejala umum korupsi relatif berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan.



Gambar 1. Peta Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Seluruh Dunia
Sumber: Transparency International (2006); Sementara itu, di wilayah Asia, Poilitical and Economy Risk Consultancy (PERC), sebuah lembaga konsultan independen yang berbasis di Hongkong, menempatkan Indonesia pada posisi sebagai negara juara korupsi di Asia selama 10 tahun lebih secara berturut-turut.

Pengertian tindak pidana korupsi menurut UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001, itu dapat dibedakan dari 2 segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.
Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif  adalah :
  1. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara,
  2. dengan tujuan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatn atau kedudukannya,
  3. member hadiah atau janji dengan mengingat kekuasaan atau wewenang pada jabatan atau kedudukannya,
  4. percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat,
  5. memberi atau menjanjikan sesuatu dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat,
  6. member sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya,
  7. member janji,
  8. sengaja membiarkan perbuatan curang,
  9. sengaja menggelapkan uang atau surat berharga. Sedangkan
korupsi pasif, antara lain :
  1. menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat,
  2. menerima penyerahan atau keperluan dengan membiarkan perbuatan curang,
  3. menerima pemberian hadiah atau janji,
  4. adanya hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu,
  5. menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya.
Selain itu juga, dalam prakteknya jenis korupsi itu sendiri dapat dikelompokkan kedalam dua bentuk, yaitu :
  1. Administrative Corruption, dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah sesuai dengan huum/peraturan yang berlaku. Akan tetapi individu-individu tertentu memperkaya diri sendirinya (contoh; penerimaan CPNS) dan
  2. Against the Rule Corruption, artinya korupsi yang dilakukan adalah sepenuhnya bertentangan dengan hukum (seperti; penyuapan, penyalahgunaan jabatan, pemberian dan lain-lain).
Pengertian Korupsi Secara Yuridis
Pengertian korupsi secara yuridis, baik arti maupun jenisnya telah dirumuskan, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Dalam pengertian yuridis, pengertian korupsi tidak hanya terbatas kepada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negaara, tetapi meliputi juga perbuatan-perbuatan yang memenuhi rumusan delik, yang merugikan masyarakat atau orang perseorangan.
       
Oleh karena itu, rumusannya dapat dikelompokkan sebagai berikut :
  1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, (sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
  2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang disuap) serta gratifikasi. (sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, dan d, serta Pasal 12B ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Piddana Korupsi).
  3. Kelompok delik penggelapan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
  4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (knevelarij, extortion). (sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
  5. Kelompok delik pemalsuan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi).
  6. Kelompok delik yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. (sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 huruf g dan huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
Dari 6 (enam) kelompok delik di atas, hanya 1 (satu) kelompok saja yang memuat unsur merugikan negara diatur di dalam 2 pasal yaitu pasal 2 dan 3, sedangkan 5 kelompok lainnya yang terdiri dari 28 pasal terkait dengan perilaku menyimpang dari penyelenggara negara atau pegawai negeri dan pihak swasta.

Secara Internasional, korupsi diakui sebagai masalah yang sangat kompleks, bersifat sistemik, dan meluas. Centre for Crime Prevention (CICP) sebagai salah satu organ PBB secara luas mendefinisikan korupsi sebagai “missus of (public) power for private gain”. Menurut CICP korupsi mempunyai dimensi perbuatan yang luas meliputi tindak pidana suap (bribery), penggelapan (emblezzlement), penipuan (fraud), pemerasan yang berkaitan dengan jabatan (exortion), penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal (exploiting a conflict interest, insider trading), nepotisme, komisi illegal yang diterima oleh pejabat publik (illegal commission) dan kontribusi uang secara illegal untuk partai politik. Sebagai masalah dunia, korupsi sudah bersifat kejahatan lintas negara (trans national border crime), dan mengingat kompleksitas serta efek negatifnya, maka korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) memerlukan upaya pemberantasan dengan cara-cara yang luar biasa (extra ordinary measure).

Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat, menyelusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitanya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaraan atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia.
Korupsi di Indonesia yang sudah diyakini meluas dan mendalam (widespread and deep-rooted) akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (self destruction). Korupsi sebagai parasit yang mengisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan di saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa di hisap.
Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (urgent needs) bangsa Indonesia untuk mencegah dan menghilangkan sedapatnya dari bumi pertiwi ini karena dengan demikian penegakan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan seluas-luasnya menghapuskan kemiskinan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dari masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajarela.

Faktor-Faktor Penyebab Korupsi
Penyebab adanya tindakan korupsi  bervariasi. Dalam teori yang dikemukanan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi:
  1. Greeds (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
  2. Opportunities (kesempatan), berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemekian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
  3. Needs (kebutuhan), berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
  4. Exposures (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.
Faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu pelaku (actor) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor Opportunities dan Exposures berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (victim) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.
Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, faktor penyebab seorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontral dan sebagai). Lain lagi yang dikemukakan oleh OPSTIB Pusat, Laksamana Soedomo yang menyebutkan ada lima sumber potensial korupsi dan penyelewengan yakni proyek pembangunan fisik, pengadaan barang, bea dan cukai, perpajakan, pemberian izin usaha, danfasilitas kredit perbankan.
Selain penyebab yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi penyebab derasnya korupsi yang terjadi di Indonesia, antara lain sebagai berikut korupsi yang terjadi di Indonesia, antara lain sebagai berikut:
  1. Tanggung jawab profesi, moral, dan sosial yang rendah
  2. Sanksi yang lemah dan penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, institusi pemeriksa./ pengawas yang tidak bersih/ independen
  3. Rendahnya disiplin/ kepatuhan terhasdap Undang-Undang dan Peraturan
  4. Kehidupan yang konsumtif, boros, dan serakah (untuk memperkaya diri sendiri)
  5. Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas
Pustaka
Pujiyono, Kumpulan Tulisan Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2007),
Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, (Jakarta: Kompas, 2006),

Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top