Selasa, 23 Februari 2016

Instrumen Desentralisasi dan Pembagian Kewenangan (Otonomi Daerah)

Instrumen Desentralisasi
Sebagaimana telah dikemukakan di muka desentralisasi tidak hanya sekedar desentralisasi administrasi, untuk itu perlu instrumen-instrumen sebagai berikut:
  1. Harus ada ruang selain institusi negara (bukan politik yang monolitik), artinya dalam pelaksanaan desentralisasi dimungkinkan adanya ruang publik yang bebas (free public sphere) yang memungkinkan publik mengakses informasi, dan bebas membicarakan isu-isu yang menyangkut kepentingan bersama yang dikenal dengan wacana publik (public discourse) seperti menyatakan pendapat, mengartikulasikan kepentingan, melakukan protes, memilih pimpinan atau perwakilan rakyat. Dengan demikian masyarakat mempunyai kemampuan mengakses kegiatan-kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka di dalamnya, termasuk menyampaikan pendapat secara lesan atau tulisan.
  2.  Harus memungkinkan lahirnya institusi non pemerintah (organisasi non pemerintah) yang merdeka atau civil society. Civil society dipahami sebagai mengurangi dominasi negara terhadap masyarakat. Pengurangan dominasi dimaksudkan untuk menyetarakan hubungan masyarakat dengan negara sehingga negara tidak superior dan masyarakat inferior.
  3.  Munculnya Non-Government Organizations dan Grass Root Organizations    (NGOs dan GROs)
Pembagian Kewenangan (UU no 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah)
1.    Kewenangan Pemerintah (ps 10 ayat (3)) :
  • politik luar negeri;
  • pertahanan;
  • keamanan;
  • yustisi;
  • moneter dan fiskal nasional; dan
  • agama
2.    Kewenangan Wajib Pemerintah Daerah Provinsi (ps 13)
  • perencanaan dan pengendalian pembangunanan
  • perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  • penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  • penyediaan sarana dan prasarana umum;
  • penanganan bidang kesehatan;
  • penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya masusia potensial;
  • penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
  • pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
  • fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kbupaten/kota;
  • pengendalian lingkungan hidup;
  • pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
  • pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
  • pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  • pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabu-paten/ kota;
  • penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat di-laksanakan oleh kabupaten/kota; dan
  • urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perun-dang-undangan.
3.    Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota (pada dasar-nya sama namun dalam skala kabupaten/kota, ps 14) :
  • perencanaan dan pengendalian pembangunanan;
  • perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
  • penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
  • penyediaan sarana dan prasarana umum;
  • penanganan bidang kesehatan;
  • penyelenggaraan pendidikan;
  • penanggulangan masalah sosial;
  • pelayanan bidang ketenagakerjaan;
  • fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
  • pengendalian lingkungan hidup;
  • pelayanan pertanahan;
  • pelayanan kependudukan, dan pencatatan sipil;
  • pelayanan administrasi umum pemerintahan;
  • pelayanan administrasi penanaman modal;
  • penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
  • urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perun-dang-undangan.                              
4.    Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya lainnya di wilayah laut meliputi (ps 18):
  • eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan laut;
  • pengaturan administrasi;
  • pengaturan tata ruang;
  • penegakan hukum terhadap peraturn yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahklan kewenganannya oleh Pemerintah;
  • ikut serta pemeliharaan keamanan; dan
  • ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
Sedangkan batas wilayahnya adalah paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai kerah laut lepas dan 1/3 nya menjadi kewengan daerah ka-bupaten/kota.

Pustaka : Otonimi Daerah

Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top