Sabtu, 04 Juli 2015

Sumber-sumber Penerimaan Daerah

Sebelum membahas lebih rinci mengenai strategi pajak dan retribusi daerah, terlebih dahulu perlu diketahui elemen-elemen penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Penerimaan yang Sah
 
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Unsur Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lainnya yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Diantara keempat sumber tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber andalan PAD. Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No.34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Jenis Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
1. Pajak Daerah
Jenis pajak propinsi terdiri atas:
- Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, dengan tarif maksimum 5%.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Atas Air, dengan tarif maksimum 10%.
- Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor, dengan tarif maksimum 5%.
- Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dengan tarif maksimum 20%.
Hasil penerimaan pajak propinsi sebagian diperuntukkan bagi Daerah Kabupaten/Kota di wilayah propinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
- Hasil penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air diserahkan kepada Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 30%;
- Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor diserahkan kepada Daerah kabupaten/Kota paling sedikit 70%;
- Hasil penerimaan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota paling sedikit 70 %.
Jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri atas:
- Pajak Hotel, dengan tarif maksimum 10%
- Pajak Restoran, dengan tarif maksimum 10%
- Pajak Hiburan, dengan tarif maksimum 35%
- Pajak Reklame, dengan tarif maksimum 25%
- Pajak Penerangan Jalan, dengan tarif maksimum 10%
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, dengan tarif maksimum 20%
- Pajak Parkir, dengan tarif maksimum 20%.
Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah daerah kabupaten yang bersangkutan.
2. Retribusi Daerah
Retribusi dibagi atas tiga golongan:
- Retribusi Jasa Umum
- Retribusi Jasa Usaha
- Retribusi Perijinan Tertentu.
Jenis-jenis retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:
a. Retribusi Jasa Umum
  • Jasa tersebut merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi
  • Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi pihak yang membayar retribusi disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
  • Pemungutan retribusi dapat meningkatkan kualitas penyediaan jasa dengan lebih baik.
b. Retribusi Jasa Usaha
Jasa bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapat harta yang dimiliki daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
c. Retribusi Perijinan Tertentu
  • Perijinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum;
  • Perijinan tersebut merupakan kewenangan pemerintah yang diserahkan pada pemerintah daerah dalam rangka asas desentralisasi; dan
  • Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan ijin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian ijin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perijinan.
Prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi:
a. Retribusi Jasa Umum
Berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan keadilan.
b. Retribusi Jasa Usaha
Berdasarkan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak
c. Retribusi perjinan Tertentu
Berdasarkan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin yang bersangkutan.
Hasil penerimaan jenis retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi desa dan ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan keterlibatan desa dalam menyediakan pelayanan.
 
C. Pinjaman Daerah
Berdasarkan UU No.25 tahun 1999 pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri atau sumber luar negeri dengan persetujuan pemerintah pusat untuk membiayai sebagian anggarannya. Pinjaman dalam negeri dapat bersumber dari pemerintah pusat dan/atau lembaga komersial, atau melalui penerbitan obligasi daerah. Pinjaman luar negeri dimungkinkan dilakukan daerah, namun mekanismenya harus melalui pemerintah pusat. Ketentuan mengenai pinjaman daerah selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.107 tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah.
 
D. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah antara lain hibah atau penerimaan dari daerah propinsi atau daerah kabupaten atau kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top