Jumat, 10 Juli 2015

Profesionalisme Pegawai

Masalah  penting dan sangat mendasar bagi setiap organisasi agar dapat menyiasati perubahan yang cepat berkembang kala ini amat tergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,  hal ini dapat dilihat dari sikap serta prilaku pegawai apakah ianya secara positif dan sungguh-sungguh mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi dengan baik. Pengelompokan  dalam pembagian tugas dalam bekerja melalui unit-unit kerja dalam organisasi didasarkan kepada spesialisasi yang seharusnya ditunjang serta didukung oleh tenaga profesional yang handal dan berkemampuan memadai. Hal ini tentunya dengan adanya perencanaan awal serta kemauan pihak yang berkompeten untuk mengadakan profesionalisme pegawai.
Menurut Balu dan Meyer (1981:155), bahwa :
“Suatu organisasi agar dapat bekerja secara efisien maka setiap orang dari anggota dalam lingkungan organisasi itu harus mempunyai kecakapan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya”.
Menurut pakar di atas terlihat sangat jelas pentingnya keberadaan anggota organisasi baik berupa karyawan maupun pimpinannya yang memiliki kecakapan dan kemampuan serta trampil dalam setiap bidang tugas yang dilaksanakannya sehari-hari demi tercapainya kinerja yang optimal sesuai dengan misi organisasi.
Dalam TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dinyatakan :
 “Meningkatkan Kualitas aparatur negara dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem karir berdasarkan prestasi dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi”.
Setelah itu, untuk merealisasikan arah kebijakan GBHN dimaksud, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 merumuskan Program Pemerintahan yang Baik dengan menetapkan kebijakan sebagai berikut :
“Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan upaya peningkatan kelembagaan dan ketatalaksanaan yang mencakup pembaharuan sistem dan struktur pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, serta penyesuaian jumlah PNS; dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia peneyelenggara negara yang meliputi peningkatan ethos kerja, integritas, dan kualitasnya agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal”.

Dari kebijakan-kebijakan di atas, maka dapatlah dipahami, bahwa pembinaan pegawai yang dilakukan dengan maksud ke arah tujuan peningkatan kinerja individu dan kinerja organisasi, agar dapat tercapai tujuan organisasi sesuai misi, juga meningkatkan kesejahteraan pegawai melalui hasil pekerjaan yang dilakukannya.
Diharapkan dengan adanya profesionalisme pegawai agar tugas dan fungsi organisasi dapat tercapai tujuannya sesuai dengan misi secara optimal menurut standar tertentu yang telah diharapkan oleh organisasi itu sendiri maupun para pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat banyak yang sangat mendambakan pelayanan yang baik dan prima dari  pemerintah agar tercipta good governance. Profesionalisme pegawai sebagai sikap dan prilaku pegawai yang mampu dan handal serta berpengetahuan luas dalam bidangnya diharapkan mampu melakukan pekerjaannya dalam melayani masyarakat banyak sesuai dengan bidang yang digelutinya. Pegawai yang profesional yang dimaksud tentunya dipengaruhi oleh proses rekruitmen awal atau penerimaan sejak calon pegawai diuji kemampuan dan sikapnya untuk menjadi pegawai, insentif, pendidikan dan pelatihan serta sistem pembinaan karier yang terencana dengan baik.
Menurut Korten dan Alfonso, 1981 dalam (Tjokrowinoto, 1996: 178), bahwa :
“Profesionalisme adalah kecocokan (fitness) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi (bureaucratic-competence) dengan kebutuhan tugas (task-requirement)”.
Menurut pendapat di atas pegawai yang memiliki kemampuan yang sejalan dengan kebutuhan tugas yang dilakukannya dalam bekerja  merupakan syarat terciptanya pegawai yang profesional. Maksudnya kemampuan dan keahlian pegawai merupakan sutu pencerminan dari arah dan tujuan yang ingin dicapai sebuah organisasi. Dengan demikian, apabila Bagian Organisasi ingin melayani masyarakat banyak untuk terciptanya good governance, maka Bagian Organisasi haruslah memiliki aparat yang profesionalisme demi tercapainya tujuan organisasi.
Selanjutnya pendapat Siagian (2000:163), mengatakan, bahwa :
“Profesionalisme merupakan keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan”.
Menurut pendapat di atas pegawai yang profesional akan handal dalam bertugas yang pada akhirnya akan menghasilkan kerja yang bermutu tinggi, waktu yang tepat prosedur yang bisa diikuti masyarakat yang dilayaninya. Supaya handal tentunya dibutuhkan pendidikan dan latihan yang akan mendukung pegawai dalam bekerja agar dapat merespon kebutuhan  dan perkembangan lingkungan yang semakin pesat pada era otonomi sekarang  agar bisa melayani kepentingan masyarakat secara efektif dan memiliki daya inovatif yang tinggi  mengacu pada visi dan misi  Organisasi. Sejalan dengan yang telah dikemukakan oleh Ancok(2000), bahwa :
“Profesionalisme adalah kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang cepat berubah dan menjalankan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada visi dan nilai-nilai organisasi”. (control by vision and values).
Pendapat di atas sungguh relevan dalam perkembangan global yang amat pesat kala ini, pegawai yang profesional adalah yang mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang cepat berubah agar bisa merespon kebutuhan dan kemauan yang diingini pelanggan dalam hal ini tentunya masyarakat banyak yang membutuhkan pelayanan.
Menurut Kartasasmita (1997:10), bahwa :
“Profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap profesinya, kesungguhan hati untuk mendalami, menerapkan, dan bertanggungjawab atas profesinya”.
Menanggapi pendapat di atas dapatlah kita maklumi, bahwa seseorang yang profesional dalam pekerjaannya perlulah suatu kesungguhan dalam bekerja yang didasari oleh pengetahuan yang mendalam, mengerti dan paham atas apa yang akan dilakukan dan yang telah dilaksakannya dalam pekerjaan yang digelutinya, sehingga apa yang diterapkannya dalam bekerja sehari-hari akan menghasilkan keluaran yang memberikan arti dan kepuasan bagi yang membutuhkannya dan bagi dirinya sendiri yang pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan kapan dan dimanapun saat dibutuhkan.
Sesuai dengan yang dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (1994), bahwa :
“Ada tiga faktor  utama dalam menentukan kemampuan suatu unit organisasi  Sekretartiat Kota/kabupaten dalam menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat, yaitu personil, pembiayaan, dan perlengkapan”.  Ketiga hal tersebut acapkali menjadi kendala bagi sebuah organisasi  publik  yang harus dihadapi, tidak jarang menemui  keterbatasan-keterbatasan yang cukup berarti dalam penyelenggaraan tugas sehari-hari”.

Dapat dilihat betapa pentingnya unsur personil sebagai pelaksana dari penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat banyak, namun merupakan kendala yang cukup berarti yang perlu mendapat perhatian khusus untuk menyikapinya dengan sungguh-sungguh dan seksama.
Selanjutnya Bryan and White (1987)  juga mengemukakan hal  seperti tersebut di atas, bahwa:
“Pemerintah lokal menghadapi kendala-kendala institusional dalam menyelenggarakan tugas pemberian pelayanan dan jasa pemerintah. Kurangnya staf, pembiayaan dan wewenang yang mengakibatkan sedikitnya sumber daya yang dapat digunakan oleh Pemerintah lokal untuk menjawab tantangan itu”.

Untuk mengukur profesionalisme pegawai dalam pelaksanaan tugasnya bukanlah suatu hal yang mudah dalam rangka mencapai tujuan organisasi seiring dengan misi yang diemban. Ada berbagai pendapat untuk mengukur profesionalisme . Menurut Ancok (2000), pengukuran profesionalisme sebagai berikut :
“Kemampuan beradaptasi;kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan fenomena global dan fenomena nasional;mengacu kepada misi dan nilai (mission&values driven professionalism), birokrasi memposisikan diri sebagai pemberi pelayanan kepada publik dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai organisasi.

Sedangkan profesionalisme dalam pandangan Korten dan Alfonso (1981) diukur melalui keahlian yang dimiliki oleh seseorang yang sesuai dengan kebutuhan tugas yang dibebankan organisasi kepada seseorang. Alasan pentingnya kecocokan anatara disiplin ilmu atau keahlian yang dimiliki seseorang dengan  tidak sesuai dengan tugas  yang dibebankan kepadanya akan berdampak kepada inefektivitas organisasi.
Bila dilihat pula pendapat  pendapat As’ad  (1991:22), bahwa :
“Untuk mengukur profesionalisme atau kecakapan pegawai sering disebut dengan rating scale (skala penilaian) atau merit rating”.
Methode-methode tersebut dengan cara melakukan penilaian berdasarkan sifat-sifat karakteristik dari jenis pekerjaan dan personil/orang yang melakukan pekerjaan dimaksud yang dinilai oleh atasan terhadap pegawainya. Adapun indikator yang digunakan dalam pengukuran profesinalisme berupa tingkat pendidikan, pelatihan yang telah diikuti pegawai, tingkat disiplin dan semangat kerja serta kreativitas pegawai.
Tidak cukup hanya pendidikan  formal dan pelatihan yang diikuti berupa kursus  dan penataran saja, namun juga unsur disiplin dari karyawan/pegawai harus pula ada dalam suatu organisasi. Dengan adanya disiplin yang baik diharapkan akan bisa memacu kinerja ke arah yang lebih optimal dan efisien dalam suatu organisasi. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suradinata (1995:96), bahwa :
“Dengan disiplin yang baik dapat mengevaluasi atas hasil kerja yaitu untuk meningkatkan keberhasilan yang dicapai dan menghindari kegagalan untuk tidak terulang lagi “.
Dapat dimaklumi bahwa dengan berdisiplin seseorang akan sadar dengan beban tugas yang seharusnya ia laksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, penuh kreatif dan  motivasi. Sejalan pula dengan yang dikatakan oleh Hasibuan (1994:212), bahwa :
“Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja dan mendukung terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat”.
Dengan demikian dapatlah dimaklumi bahwa faktor profesionalisme pegawai merupakan pengaruh yang penting dalam menghasilkan kinerja yang baik pada suatu organisasi.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top