Jumat, 10 Juli 2015

Perumusan Kebijakan Publik

Membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan itu berupa Peraturan/Peraturan Daerah, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Hal ini disebabkan karena terdapat banyak faktor atau kekuatan-kekuatan yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan tersebut. Suatu kebijakan/ Peraturan dibuat bukan untuk kepentingan politik (misalnya guna mempertahankan status quo pembuatan keputusan) tetapi justru untuk meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan (Islamy, 1997).
Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam perumusan kebijakan, Charles Lindblom (dalam Abdul Wahab 1990), menuturkan bahwa pembuatan kebijakan negara (Public-Policy-marking) itu pada hakekatnya merupakan “an extermely complex, analytical and politica process to which there is no beginning or end, and the boundaries of which are mosed uncertain. Somehow a complex set of forces that we call policy making all taken together, produses effects called policies.” (merupakan proses politik yang amat kompleks dan analisis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya, dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti. Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai pembuatan kebijakan negara itulah yang membuahkan hasil yang disebut kebijakan).
Raymond Bour (dalam Wahab, 1990) merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai proses transformasi atau pengubahan input-input politik menjadi output-output politik. Pandangan yang diketengahkan oleh Bouer ini nampak amat oleh teori analisis sistem sebagaimana dianjurkan oleh David Easton (1963).
Secara terperinci seorang kebijakan negara dari Afrika, Chief J.O. Udoji (1981) merumuskan pembuatan kebijakan negara sebagai “The whole process of articulating and defining problems, formulating possible solutions in to political demands, chanelling those demands in to the polical system, seeking sanctions or legimation of the preffered course of action, legimation and implemaentation, monitoring and reviiew (feedback. (Keseluruhan proses yang menyangkut pengartikulasian dan pendefinisian masalah, perumusan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-tuntutan politik, penyaluran tuntutan-tuntutan tersebut didalam sistem politik, pengupayaan pemberian sanksi atau legitimasi dari arah tindakan yang dipilih pengesahan dan pelaksanana monitoring dan peninjauan kembali. Menurut pendapat Udoji siapa yang berpartisipasi dan apa perannya dalam proses tersebut untuk sebagian besar akan tergantung pada struktur politik pengambilan keputusan itu sendiri.
Kalau kita mengikuti pendapat Anderson (1979) dan Tjokroamidjoyo (1976) mereka membedakan pengertian pembuatan keputusan dan pembuatan kebijakan dengan mengatakan: pembuatan kebijakan atau policy formulation sering disebut juga policy making dan ini berbeda dengan pengambilan keputusan karena pengambilan keputusan adalah pengambilan pilihan sesuatu alternatif yang bersaing mengenai sesuatu hal dan selesai. Sedangkan policy making meliputi banyak pengambilan keputusan. Jadi menurut Tjokroamidjoyo, apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka kegiatan itu disebut pembuatan keputusan, sebaliknya bila pemilihan alternatif itu terus-menerus dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan.
Nigro dan Nigro (dalam Islamy, 1997) menyebutkan bahwa ia tidak membedakan pembuatan keputusan dan pembuatan kebijaksanaan, dengan mengatakan:
“No absolute distiction can be made between policy making and decision making, because every policy dertemination is a decision. Policies however, establish courses of action that guide the numerous decision made in implementing the objective chosen” (tidak ada perbedaan yang mutlak yang dibuat antara pembuatan keputusan dan pembuatan kebijaksanaan, karena setiap pembuatan kebijakan adalah merupakan suatu keputusan. Tetapi kebijaksanaan-kebijaksanaan membentu rangkaian-rangkaian tindakan yang mengarahkan banyak macam keputusan-keputusan yang dibuat dalam rangka melaksanakan tujuan-tujuan yang telah dipilih).

Setiap pembuat keputusan memandang setiap, politik berbeda dengan pembuatan keputusan yang lain. Belum tentu suatu masalah yang dianggap masyarakat perlu dipecahkan oleh pembuat kebijakan dapat menjadi isu politik yang bisa masuk kedalam agenda pemerintah yang kemudian di proses menjadi kebijakan. Proses perumusan kebijakan yang begitu sulit dan rumit dilakukan masih dihadang lagi dengan permasalahan: apakah kebijakan negara itu sudah diantisipasikan akan lancar atau akan mudah diimplementasikan. Dan hasil implementasi kebijakan itu baik yang berdampak atau yang berpengaruh terhadap proses perumusan kebijakan berikutnya.
Oleh karena itu langkah-langkah perumusan kebijakan disusun sebagai berikut: a) Perumusan masalah kebijakan negara; b) Proses memasukan masalah kebijakan negara ke dalam agenda pemerintah; c) Perumusan usulan kebijakan negara; d) Proses legitimasi kebijakan negara; e) Pelaksanaan kebijakan negara dan f) Penilaian kebijakan negara (Islamy, 1997).
Proses perumusan kebijakan pada intinya adalah suatu tindakan dan interaksi dilingkungan stakeholder yang menghasilakan output dalam bentuk kebijakan. Menuruut Laswell (dalam Dunn, 1998) bahwa tujuan ilmu-ilmu kebijakan tidak sekedar untuk memberikan penngetahuan yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan demokrasi. Secara singkat tekanan khususnya adalah perwujudan martabat manusia baik secara teori maupun fakta. Jadi komitmen yang jelas terhadap nilai-nilai kemanusiaan tertentu yaitu demokrassi dan martabat manusia.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top