Senin, 06 Juli 2015

Pengertian Teori Pemidanaan

Sebelum membahas mengenai teori pemidanaan, berikut ini akan diberikan penjelasan singkat mengenai pembedaan hukum pidana. Dalam hukum pidana dikenal pembedaan antara hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.

1. Hukum Pidana Dalam Arti Objektif (Ius Ponale).
Yaitu sejumlah peraturan yang mengandung larangan atau keharusan dimana terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

a. Hukum Pidana Materiil, mengenai:
Peraturan yang diancam pidana;
Siapa yang dapat dipidana;
Pidana apa yang dijatuhkan.

b. Hukum Pidana Formil, mengenai sejumlah peraturan yang mengandung cara-cara negara menggunakan haknya untuk melaksanakan pemidanaan.

2. Hukum Pidana Dalam arti Subjektif (Ius Poenendi)
Sejumlah peraturan mengenai hak untuk memidana seseorang yang melakukan yang dilanggar;
Hak untuk mengancam (dalam Undang-undang);
Hak untuk menjatuhkan pidana;
Hak untuk melaksanakan pidana1.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana dalam arti objektif berisi tentang perbuatan yang dilarang, yang terhadap perbuatan-perbuatan itu telah ditetapkan ancaman pidananya kepada setiap orang yang melakukannya. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif berarti suatu hak atau kewenangan negara untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana kepada orang yang terbukti telah melanggar hukum pidana. Hak dan kewenangan negara tersebut merupakan kekuasaan negara yang besar, sehingga perlu dicari dan diterangkan dasar-dasarnya.

Teori-teori pemidanaan berhubungan langsung dengan hukum pidana dalam arti subjektif. Karena teori-teori ini menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana. Kira-kira setelah abad 19, muncul teori-teori pembaharuan mengenai tujuan pemidanaan. Teori-teori tersebut yakni teori pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Jan Remmelink mengatakan selain adanya ketiga teori tersebut, ia juga menyebutkan mengenai teori perjanjian2. Menurutnya, teori hukum kodrat dan perjanjian dipandang sebagai satu-satunya yang benar. Secara kodrati adalah wajar seseorang yang melakukan kejahatan akan menerima kembali balasan yang setimpal, terhadap ketentuan kodrati demikian individu dianggap menundukkan diri. 

Beberapa penulis bahkan meletakkan landasan kewenangan penguasa untuk menjatuhkan pidana pada kontrak antara individu dan negara. Sering kali hal itu dikonstruksikan sebagai kontrak sosial. Misalnya Fichte, berargumentasi bahwa melalui kejahatan yang dilakukannya, seorang penjahat memutuskan kontrak yang merupakan dasar keterikatannya sebagai anggota masyarakat. Dengan cara itu ia memutus hubungan dengan masyarakat, sehingga ia tidak lagi memiliki hak-hak maupun kedamaian. Dalam pandangan seperti itu, pidana merupakan hak istimewa dengan cara mana warga membeli kembali keanggotaannya (dalam masyarakat) dan mengakhiri status tanpa haknya (sebagai non warga). 

Namun sebelum munculnya teori-teori tersebut, sebelumnya ada dua aliran utama, yakni aliran retributivisme dan aliran utilitarisme. 

1. Aliran Retributivisme
Aliran ini membenarkan hukum dengan dasar si terhukum memang layak dihukum atas kesalahan yang sudah terbukti, yang secara sadar dilakukan. Aliran ini mempunyai kelemahan, berupa tidak dapat meyakini secara sosial bahwa setiap hukuman akan membawa konsekuensi positif pada masyarakat.

2. Aliran Utilitarisme
Aliran ini membenarkan hukuman dengan dasar prinsip kemanfaatan, yaitu bahwa hukuman akan mempunyai dampak positif pada masyarakat. Kelemahan teori ini yaitu tidak dapat mengakui bahwa penjatuhan hukuman semata-mata oleh karena kesalahanya dan bahwa hukuman itu merupakan kesebandingan retribusi.

Konflik antara kedua teori tersebut tidak teratasi. Para filsuf hukum percaya harus ada jalan tengah yaitu berupa penggabungan antara keduanya. H.L.A. Hart berupaya mencari jalan tengah dari kedua kutub tersebut, dengan mengajukan tiga pertanyaan pokok berupa:

1) Apakah dasar pembenaran praktek hukuman, dan bagaimana distribusinya?
2) Siapa yang harus dihukum?
3) Berapa berat hukuman yang harus dijatuhkan? 

Dalam pertanyaan ketiganya, Hart terkesan tidak jelas. Sehingga menimbulkan berbagai penafsiran tentang apakah jumlah hukuman harus diukur berdasarkan kerugian yang ditimbulkan, atau berdasarkan efek-efek sosial yang ditimbulkan menurut perbandingan antara perlindungan yang harus diberikan kepada masyarakat dengan kerugian yang ditimbulkan dan besarnya kesalahan.

Hingga kemudian muncul tiga teori pembaharuan mengenai pemidanaan, yakni berupa: 

1. Teori Pembalasan (Absolut)
Teori yang muncul pada akhir abad 18 ini menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Tujuan pidana sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Pada masyarakat Jawa ada semboyan “hutang pati nyaur pati”, yang maksudnya orang yang membunuh harus juga dibunuh. Dalam Kitab Suci Al-Qur’an Surah An Nisaa ayat 93, menyatakan “Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya”3. Dari kutipan tersebut menunjukkan bahwa di dalamnya terkandung makna pembalasan yang setimpal di dalam suatu pidana.
Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:
a. Ditujukan kepada pelakunya (sudut subyektif dari pembalasan);
b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut obyektif dari pembalasan). 

Ada beberapa macam dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk diadakannya pembalasan itu, yaitu:

a. Dari sudut Ketuhanan
Pandangan ini dianut oleh Thomas van Aquino, Stahl, dan Rambonet. Menurut pandangan ini, hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintah negara sebagai wakil Tuhan di dunia. Oleh karenanya, negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan cara membalas dengan setimpal bagi setiap pelanggar hukum.

b. Dari sudut Ethika
Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant, yang dikenal dengan teori “de ethische vergeldings theorie”. Berdasarkan pandangan ini, menurut ratio, tiap kejahatan itu harus diikuti oleh suatu pidana. Menjatuhkan pidana adalah suatu yang dituntut oleh keadilan ethis, yang merupakan syarat ethika. Negara mempunyai hak untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana dalam rangka memenuhi tuntutan ethika tersebut.

c. Dari sudut Alam Pikiran Dialektika
Pandangan ini berasal dari Hegel. Menurutnya, pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum dan keadilan merupakan suatu kenyataan (these). Jika seseorang melakukan kejahatan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya hukum (anti these). Oleh karena itulah harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya (synthese) untuk mengembalikan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum (these).

d. Dari sudut Aesthetica 
Pandangan ini berasal dari Herbart, yang dikenal dengan teori “de aesthetica theorie”. Menurut teori ini, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat. Agar kepuasan dapat dicapai, maka dari sudut aesthetica harus dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal. 

2. Teori Tujuan (Relatif)
Berdasarkan pendirian dan azas bahwa tertib hukum perlu diperhatikan, akibatnya tujuan pidana adalah untuk prevensi terjadinya kejahatan. Pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib diperlukan pidana.

Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tersebut, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:

a. Bersifat menakut-nakuti (afschrikking);
b. Bersifat memperbaiki (verbetering/reclasering);
c. Bersifat membinasakan (onechadelijk maken).

Teori ini dibedakan dua, yaitu

a. Pencegahan umum (Preventie General)
Bersifat murni, semua teori pemidanaan harus ditujukan untuk menakut- nakuti semua orang supaya tidak melakukan kejahatan, dengan jalan pelaksanaan pidana yang dipertontonkan. Teori ini banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Barat sebelum Revolusi Perancis (1789-1794). Namun kemudian teori ini banyak ditentang , diantaranya oleh Beccaria (1738-1794) dan Von Feuerbach (1775-1833).

Beccaria menginginkan agar pidana mati dan pidana penyiksaan yang dilakukan secara kejam, dihapuskan dan diganti dengan pidana yang memperhatikan perikemanusiaan. Penjatuhan pidana yang berupa penderitaan itu jangan sampai melebihi penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku yang dipidana tersebut.

Sedangkan Von Feuerbach dengan teorinya “psychologische zwang”, menyatakan sifat menakut-nakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidananya tetapi pada aturan ancaman pidananya yag diketahui oleh khalayak umum. Ancaman pidana dapat menimbulkan tekanan atau pengaruh kejiwaan bagi setiap orang untuk menjadi takut melakukan kejahatan. Teori ini muncul kembali pada azas legalitas, karena Von yang mengeluarkan ungkapan “nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali”. Namun teori ini mempunyai beberapa kelemahan, yaitu:

Terhadap pelaku yang pernah atau beberapa kali melakukan kejahatan dan dipidana serta menjalaninya, maka perasaan takut terhadap ancaman pidana tersebut menjadi sedikit atau bahkan hilang;

Ancaman pidana yang ditetapkan terlebih dahulu itu bisa saja tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Karena begitu sulit untuk terlebih dahulu menentukan batas-batas beratnya pidana yang diancamkan, agar sesuai dengan perbuatan yang diancam pidana tersebut;

Terhadap orang-orang atau penjahat yang picik (bodoh) atau yang tidak mengetahiu perihal ancaman pidana itu, maka sifat menakut-nakutinya menjadi lemah atau tidak ada sama sekali.

Adanya kelemahan teori tersebut, mengakibatkan munculnya teori pencegahan umum yang menitikberatkan sifat menakut-nakuti pada penjatuhan pidana secara konkrit oleh hakim pada pelaku, yang dipelopori oleh Muller. Dengan tujuan memberi rasa takut kepada pelaku, maka hakim diperkenankan menjatuhkan pidana yang beratnya melebihi dari beratnya ancaman pidananya. Maksudnya agar para pelaku lain menjadi terkejut kemudian menjadi sadar bahwa perbuatannya dapat dijatuhi pidana yang lebih berat.

b. Pencegahan khusus (Preventie Special)
Bertujuan mencegah niat buruk pelaku (dader) melakukan pengulangan perbuatannya atau mencegah pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

Menakut-nakutinya;
Memperbaikinya, dan
Membuatnya menjadi tidak berdaya.

Pendukung teori ini adalah Van Hamel (1842-1917), yang berpandangan bahwa pencegahan umum dan pembalasan tidak boleh dijadikan tujuan dan alasan dari penjatuhan pidana, tetapi pembalasan itu akan timbul dengan sendirinya sebagai akibat dari pidana dan bukan sebab dari adanya pidana.

Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yaitu:

Pidana adalah melulu untuk pencegahan khusus, yakni untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui penjatuhan pidana itu agar ia tidak melakukan niat jahatnya;

Apabila tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan penjatuhan pidana, maka penjatuhan pidana harus dapat memperbaiki dirinya (reclasering);

Apabila tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuatnya tidak berdaya;

Tujuan satu-satunya dari pidana adalah mempertahankan tata tertib hukum di dalam masyarakat.

3. Teori Gabungan
Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, melahirkan teori ketiga yang mendasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsure-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitik beratkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya, maupun pada semua unsur yang ada4. 

Vos menerangkan bahwa di dalam teori gabungan terdapat tiga aliran, yaitu, teori yang menitikberatkan pada pembalasan, teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum, dan teori yang menganggap sama antara keduanya.

a. Teori yang menitikberatkan pada pembalasan
Pendukung teori ini adalah Pompe, yang berpandangan bahwa pidana adalah pembalasan pada pelaku, juga untuk mempertahankan tata tertib hukum, supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

Sedangkan Zevenbergen, berpandangan bahwa makna setiap pidana adalah suatu pembalasan, tetapi mempunyai maksud melindungi tata tertib hukum. Sebab pidana itu adalah mengembalikan dan mempertahankan ketaatan pada hukum. Oleh sebab itu, pidana baru dijatuhkan jika memang tidak ada jalan lain untuk mempertahankan tata tertib hukum.

b. Teori yang menitikberatkan pada tata tertib hukum
Menurut pendukung teori ini, Thomas Aquino, yang menjadi dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana maka harus ada kesalahan pada pelaku, dan kesalahan (schuld) itu hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan pidana, sebab tujuan pidana adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.

c. Teori gabungan yang menitikberatkan sama antara pembalasan dan perlindungan kepentingan masyarakat
Penganutnya adalah De Pinto. Selanjutnya oleh Vos diterangkan, karena pada umumnya suatu pidana harus memuaskan masyarakat maka hukum pidana harus disusun sedemikian rupa sebagai suatu hukum pidana yang adil, dengan ide pembalasannya yang tidak mungkin diabaikan baik secara negatif maupun secara positif. 

Sedangkan Simons, mempergunakan jalan pikiran bahwa secara prevensi umum terletak pada ancaman pidananya, dan secara prevensi khusus terletak pada sifat pidana menakutkan, memperbaiki dan membinasakan serta selanjutnya secara absolut pidana itu harus disesuaikan dengan kesadaran hukum anggota masyarakat.

Sistim pemidanaan dan susunan pidana di dalam WvS Nederlandse dipengaruhi oleh aliran prevensi khusus. Hal ini seperti dinyatakan oleh Pompe dalam Handboek v.h. Ned. Strafrecht 1959. Berbeda dengan pendapat Hazewinkel Suringa, menyatakan bahwa WvS Nederlandse mempunyai tujuan yang kompromis. Menurut literatur mengenai KUHP (Undang-undang No.1 Tahun 1946) dengan menilik sistim dan susunan yang masih belum berubah dari materi hukum induknya (WvS Ned.) dapat dikatakan mempunyai tujuan pidana dengan aliran kompromis atau teori gabungan mencakup semua aspek yang berkembang di dalamnya.

Di Indonesia, tujuan pemidanaan tidak pernah diatur secara eksplisit dalam Undang-undang hukum pidana, namun dalam Rancangan KUHP dapat dijumpai, yaitu:

Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;

Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat;

Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Selain adanya teori-teori mengenai pembenaran hukum pidana tersebut, terdapat juga pandanga-pandangan negatif yang menganggap hukum pidana itu sebagai ketidak adilan. Yakni keberatan dari sisi religius, keberatan biologis, dan keberatan sosial.

1. Keberatan Religius
Beranggapan bahwa pengenaan pidana (pengenaan derita dengan sengaja oleh pihak penguasa) tidak dapat dibenarkan. Leo Tolsoi, berpendapat bahwa kita tidak mungkin menghukum dengan nurani yang bersih. Mereka yakin bahwa orang-orang jahat janga dilawan atau ditolak, orang seperti itu harus dikasihi.

2. Keberatan Biologis
Pandangan yang dikemukakan oleh Max Schlapp dalam bukunya The New Criminology, bahwa gagasan pertanggungjawaban harus ditolak dan pidana dianggap sebagai suatu campur tangan yang buruk. Menurutnya, semua perbuatan asosial bersumberkan dari kerja tidak sempurna kelenjar-kelenjar endokrin, dan sebab itu memandang hukum pidana sebagai a system on ignorance.

3. Keberatan Sosial
Keberatan ini mempertanyakan kewenangan negara untuk menghukum, karena negara sendiri yang secara langsung maupun tidak menetapkan syarat-syarat atau batasan kriminalitas. Lacassagne, salah satu pendukung aliran sosiologis Perancis menyatakan: tout le monde est coupable du crime, excepte le criminel (tiap orang sanggup melakukan delik atau dinyatakan bersalah, terkecuali si penjahat).

Sedangkan Clara Wichman, menolak adanya kewenangan negara untuk menghukum, karena dengan itu negara bukan menegakkan tertib hukum, melainkan justru melestarikan penguasaan suatu tertib hukum oleh kelas tertentu dan dengan cara itu membenarkan dan menjaga kelestarian hubungan-hubungan kemasyarakatan yang menguntungkan dominasi penguasa. Setiap penguasa memandang pelanggaran yang ditujukan terhadapnya sebagai bid’ah (penyimpangan aturan).
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top