Jumat, 10 Juli 2015

Efektifitas Kebijakan

Dalam Ensiklopedia administrasi memberi pengertian tentang efektifitas sebagai berikut :
“Efektifitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan suatu perbuatan denngan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. (The Liang Gie, 1967)”.

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal dapat efektif adalah suatu kegiatan yang telah dilakukan memenuhi target yang di inginkan atau tujuan yang telah ditetapkan.
Pendapat lain juga memberikan pengertian tentang efektifitas seperti Richard M. Steirs (1985 : 2) sebagai berikut :
“Bahwa makin rasional suatu organisasi, makin besar kemampuan yang diperoleh kearah tujuan, organisasi makin efektif pula. Dengan demikian efektifitas dipandang sebagai tujuan akhir oleh sebagian besar organisasi setidaknya secara teoritis”.

Definisi ini menyatakan bahwa efektifitas dimaksudkan seberapa jauh organisasi itu mencapai tujuan sebegitu jauh pula tingkat efektifitas yang telah dicapai. Berarti suatu kebijakan dapat dianggap sudah efektif apabila target dari tujuan kebijakan telah terpenuhi.
Maka yang dimaksud Efektifitas Kebijakan adalah keberhasilan emplemintasi kebijakan tersebut dapat dicapai secara tepat waktu.
Keberadaan suatu organisasi salah astunya adalah untuk mencapai tujuan kebijakan, seperti pendapat (Michael Keely : 1984 dalam Gibson dkk, 1996 : 38) sebagai berikut:
“Pendekatan tujuan untuk mendefinisikan dan mengevaluasi efektifitas merupakan pendekatan evaluasi tertua dan paling luas digunakan”.

Jadi pencapaian tujuan tidak dapat diukur bagi organisasi yang tidak menghasilkan keluaran yang bersifat wujud.
Suatu kebijakan yang telah ditetapkan dapat bertahan lama dan relefan dengan tujuan maka dapat digunakan 3 (tiga) kreteria yaitu jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.


Dari model diatas penerapannya dalam proses perumusan Peraturan Daerah antara Legislatif dan Eksekutif dengan menghasilkan Peraturan Daerah yang baru ini dapat mempermudah pegawai untuk berurusan mengenai kenaikan pangkat, gaji berkala yang sebelumnya harus melalui Biro Aparatur sekarang cukup diselesaikan di Biro masing-masing sehingga dikatakan efisien. Suatu kebijakan yang telah ditetapkan diharapakan mempermudah pegawai berurusan sehingga akan puas. Bila Peraturan Daerah ini diterapkan, maka sasarannya akan terus berupaya mempertahankannya sehingga Peraturan Daerah itu akan dipatuhi oleh pegawai.
Kreteria tersebut menggunakan sejumlah literatur jangka pendek untuk kelangsungan Peraturan Daerah jangka panjang seperti produktifitas, efesiensi, fleksibilitas dan tingkat kepuasan :
1. Jangka Pendek, suatu kebijakan yang dilakukan pada tataran jangka pendek adalah mengukur suatu produksi, dokumen yang selesai diproses dan klien yang dilayani. Sedangkan mutu dikaitkan dengan kreteria ini adalah menjadi efektifitas individu dari kelompok sasaran.
2. Jangka Menengah pada kreteria jangka menengah, persaingannya dihubungkan dengan pengembangan, bagaimana suatu organisasi mampu mewujudkan kemampuannya dalam berbagai situasi untuk dapat menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu wewenang yang telah diberikan.
3. Jangka Panjang kreteria efektifitas jangka panjang adalah dengan, memperhatikan suatu kebijakan yang telah ditetapkan dapat menjaga kelangsungan hidup sampai kepada yang tidak kemungkinan suatu saat tidak sesuai lagi dengan keadaan dan situasi perkembangan jaman.

Hubungan antar kelompok, fungsi, individu dan organisasi adalah dengan efektifitas yang bersifat langsung yang pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut.
  1. Pertimbangan manajerial adalah karena proses manajerial yang melekat dengan proses manusia berhubungan dengan organisasi mengenai faktor ini memungkinkan pemahaman perilaku manusia di tempat kerja.
  2. Sifat kerja manajerial berasal dari perlunya mengkoordinasikan pekerjaan dalam organisasi. Berdasarkan sifatnya, organisasi memanfaatkan spesialisasi, tetapi adanya spesialisasi membutuhkan koordinasi.
  3. Teknik manajerial semua ditujuankan pada penegakan efektifitas, artinya masyarakat akan dapat menerima suatu kebijakan apabila telah diterapkan dengan sepenuhnya tanpa pandang bulu.
Model implementasi dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarso, 1989) bahwa untuk mengukur dan menjelaskan hasil akhir dari suatu kebijakan yang efektif adalah pencapaian program. Perlu diperhatikan bahwa beberapa pelayanan yang sebenarnya dapat diberikan tanpa mempunyai dampak substansional pada masalah yang diperkirakan berhubungan dengan kebijakan suatu kebijaksanaan mungkin dapat di implementasikan secara efektif. Tapi gagal dampak substansional karena kebijaksanaan tidak disusun secara baik oleh instituisi dominan suatu kebijakan diberlakukan kesemuanya faktor tersebut dapat mempengaruhi dan secara bersama-sama mempunyai peran masing-masing mewujudkan implementasi kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan dengan adanya kelompok sasaran.
 
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top