Sabtu, 04 Juli 2015

Dispenda sebagai Organisasi Birokrasi

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 62 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah: Dinas Daerah adalah unsur pelaksanan Pemerintah Daerah. Keberadaan dinas daerah sebagai organisasi nonprofit merupakan bagian yang menjadi pelengkap dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke dalam kerangka otonomi daerah.
Kebanyakan organisasi seperti tersebut diatas, maka dalam rangka mendesain struktur organisasi menurut pandangan Weber, Birokrasilah yang merupakan alat yang paling efisien dalam mendesain struktur organisasi dalam mencapai tujuannya, dan birokrasi sangat diperlukan bagi organisasi-organisasi besar dan kompleks.
Secara kelembagaan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merauke dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi ini adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Merauke dibidang Pendapatan Daerah dengan tugas pokoknya adalah menyelenggarakan kewenangan desentralisasi di bidang pendapatan daerah serta tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Merauke.
Sebagai unsur pelaksana maka birokrasi harus bersifat netral dan melayani masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial masyarakat. Weber mengajukan enam syarat tercapainya birokrasi yang netral yaitu: (1) Decentralization of work, (2) Fixed and Jurisdictionak area, (3) Profesionalized System of work, (4) Technical capability, (5) No Personal Feelings organization Favoritisme, (6) Tracking Carreer. Karena yang dibayangkan oleh Weber adalah birokrasi yang ideal dengan asumsi bahwa birokrasi menjalankan fungsi administrasi yaitu menerapkan kebijakan politik yang dibuat melalui proses politik yang dilakukan oleh pejabat politik bukan birokrat karier.
Penekanan tentang pelayanan publik yang dilakukan oleh birokrasi maka Warsito Utomo (2000) menekankan beberapa point penting yang perlu diperhatikan untuk melakukan perubahan birokrasi di Indonesia (diluar aspek budaya) dengan asumsi demi pemulihan birokrasi sebagai lembaga negara public service yang transparan, accountable, responsive dan bersih dari segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan: (1) Pemerintah Pusat (dalam hal ini pusat pemerintahan baik di Jakarta maupun di daerah-daerah) seharusnya merupakan source of reform dan drive reform efforts. Dimana pada kenyataannya Pemerintah Pusat haruslah merupakan komponen yang harus di reform terlebih dahulu (2) Selama ini reformasi birokrasi hanyalah dalam kadar retorik yang banyak diucapkan oleh atasan atau pemerintah atasan (top of govermnent), sedangkan sesungguhnya yang telah siap menggebu-gebu adalah tingkat bawahan (lower echelons). Untuk itu bagaimanakan baik lower echolons maupun top of government kedua-duanya mengimplementasikan perubahan birokrasi. (3) Tidak saja reformasi birokrasi harus kontinyu dan terprogram dan jelas jangka waktunya, tetapi juga harus terprogram dan terencana di dalam budget (penganggaran), (4) Meskipun proses, prosedur, prosedur dan content merupakan hal yang pokok di dalam mereformasi birokrasi, tetapi yang harus memperoleh perhatian yang paling utama untuk mendorong perubahan birokrasi Indonesia adalah reformasi behavior.
Dalam rangka peningkatan mutu birokrasi khususnya Dispenda Kabupaten Merauke dalam pelayanan publiknya diperlukan perubahan birokrasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. birokrasi harus terus menerus memperbaiki kinerjanya agar tercipta birokrasi yang handal produktif, kompetitif, reprensive dan akuntable. Oleh karena itu, birokrasi harus mengoreksi dan mereduksi kelemahan masa lalau dan masa mendatang secara terus menerus.
Untuk mencapai efektivitas organisasi dalam membangun keberhasilan di era otonomi daerah tergantung pada efektivitas dinas-dinas daerah sebagai institusi pemerintah daerah yang hadir untuk melayani masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pemegang saham, sehingga perlu perhatian serius dalam memberikan pelayanan. Kesemuanya ini memerlukan aparat pelaksana yang mempunyai hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan berdasarkan visi, misi serta rencana strategik organisasi Dispenda Kabupaten Merauke.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top