Jumat, 10 Juli 2015

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Rondinelli (1983) mengatakan bahwa desentralisasi adalah transfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal. Sementara itu, Koswara (2000) melihat otonomi daerah sebagai landasan untuk berekspresi dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah sesuai dengan aspirasi dan keanekaragaman daerah. Otonomi daerah sebagai perwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal.
Desentralisasi terbagi menjadi dua yaitu desentralisasi teritorial (kewilayahan) dan desentralisasi fungsional. Desentraliasi kewilayahan berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah di dalam negara. Desentralisasi fungsional berarti pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional (teknis) yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat. Jadi dengan demikian desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dari pusat ke bagian-bagiannya, baik bersifat kewilayahan maupun kefungsian. Prinsip ini mengacu kepada fakta adanya span of control dari organisasi pemerintahan (struktur birokrasi).
Desentralisasi atau otonomi merupakan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi atau desentralisasi bukanlah semata-mata bernuansa technical administration atau practical administration, tetapi harus dilihat sebagai process of political interaction, yang sangat berkaitan dengan demokrasi pada tingkal lokal (local democracy) yang arahnya pada pemberdayaan (empowering) atau kemandirian daerah.
Otonomi adalah derivat dari desentralisasi. Daerah otonom adalah daerah yang mandiri dengan tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi semakin tinggi tingkat otonomi daerah. Ada beberapa perbedaan tentang konsep otonomi daerah diantaranya: 1) otonomi daerah sebagai prinsip penghormatan terhadap kehidupan regional sesuai riwayat, adat istiadat, dan sifat-sifatnya dalam negara kesatuan 2) otonomi sebagai upaya berperspektif ekonomi politik dimana daerah diberi peluang untuk berdemokrasi dan berprakarsa memenuhi kepentingannya, 3) otonomi sebagai kemerdekaan dalam segala urusan yang menjadi hak daerah, 4) otonomi sebagai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memenuhi kepentingan masyarakat lokal, 5) otonomi daerah sebagai suatu mekanisme empowerment (Keban, 2000).
Pemberian otonomi yang diwujudkan dalam UU Nomor 22 tahun 1999 dan UU Nomor 25 tahun 1999 merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi di mana daerah Kabupaten/Kota yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keleluasaan untuk berekspresi menyangkut kebutuhan daerahnya sendiri guna memperlancar pembangunan daerah.
Berdasarkan pandangan yang diuraikan oleh para ahli yang tersebut di atas dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya Desentralisasi dan otonomi daerah : desentralisasi adalah transfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal. sedangkan Otonomi Daerah adalah : wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal.
Yang dimaksud Desentralisasi dan otonomi daerah dalam penelitian ini adalah penerapan desentralisasi yang merupakan transfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada daerah di Kabupaten Siak. sedangkan Otonomi Daerah adalah : wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahandi Kabupaten Siak, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top