Jumat, 10 Juli 2015

Defenisi Konseptual Implementasi kebijakan publik

Guna memudahkan dan memberikan arah dalam pencapaian tujuan penelitian, perlu dilakukan pendefinisian secara konseptual dalam penelitian berupa definisi konsep yang mengekspresikan suatu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena. Terkait dengan penelitian lakukan, maka definisi konsep berupaya mengekspresikan abstraksi sebagai berikut :
a. Implementasi kebijakan publik : kegiatan yang tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut pula jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua yang terlibat dan akhirnya mempengaruhi dampak, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan berdasarkan :
1. Organisasi implementasi
Organisasi implementasi merupakan kemampuan alat, instrumen atau unit yang diiberikan wewenang melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan publik untuk mengelola dan mengadministrasikan proses implementasi kebijakan.
2. Lingkungan implementasi
Lingkungan implementasi adalah suasana, kondisi atau tempat dimana implementasi kebijakan dilakukan.
b. Good governance : merupakan sinergi keterlibatan 3 (tiga) sektor : State, Private Sector dan Community dalam sistim pemerintahan dalam suatu kegiatan kolektif untuk mengoptimalisasikan sumber daya yang dimiliki, melalui cerminan minimal menyangkut 6 (enam) elemen, berupa : Commpetence, Transparancy, Accountability, Participation, Rule of Law, dan Social Justice.
c. Desentralisasi dan otonomi daerah : desentralisasi adalah transfer kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, atau kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasinya di lapangan, unit administratif lokal, semi otonom dan organisasi parastatal. sedangkan Otonomi Daerah adalah : wujud pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top