Selasa, 14 Juli 2015

Membangun Birokrasi Publik Melalui Pembaharuan Struktur

Suatu struktur organisasi pada dasarnya menetapkan bagaimana tugas pekerjaan dibagikan, dikelompokan dan dikoordinasikan secara formal. Dan struktur birokrasi dicirikan oleh tugas-tugas operasi yang sangat rutin yang dicapai lewat spesialisasi, aturan dan pengaturan yang sangat formal, tugas-tugas yang dikelompokan ke dalam departemen-departemen fungsional, wewenang terpusat, rentang kendali yang sempit dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai komando (Robbins,1996,166-176).
Oleh karena itu, struktur organisasi merupakan salah satu komponen yang perlu untuk diperbaharui dalam membentuk birokrasi publik melalui pendekatan NPM. Pembaharuan yang dimaksud adalah bagaimana struktur yang ada pada birokrasi dapat lebih memungkinkan para birokrat dapat mengembangkan inovasi dan lebih responsip terhadap perubahan. Struktur birokrasi harus mampu memberikan ruang gerak ‘kebebasan bertanggungjawab’ pada birokrat pelaksana untuk mengembangkan kreativitas dan beradaptasi dengan lingkungan yang menyertai pelaksanaan tugas dan fungsinya dilapangan. Oleh karena itu pembaharuan struktur disini lebih banyak berkaitan dengan persoalan wewenang dan pendelegasiannya. Struktur yang dibutuhkan adalah struktur yang lebih ramping, fleksibel dalam artinya memberikan ruang bagi terjadinya diskresi (tidak terlalu menganut formalisasi), dan tidak sentralistis (desentralistis). Yang memungkinkan terjadinya sinergi antara para manajer dengan profesional dikalangan birokrat, dan terciptanya ‘team work’ yang solid bukan tergantung pada satu atau sekelompok individu dalam birokrasi yang saling mendukung (Ferli, et.al, 1996, 99). Atau struktur dengan model organik istilah yang dikemukakan Stephen Robbin (1996, 183), dengan ciri-ciri :
Datar, menggunakan tim silang-hirarki dan silang fungsional, formalisasi rendah memiliki jaringan informasi yang menyeluruh (memanfaatkan komunikasi lateral dan keatas maupun kebawah), dan memerlukan partisipasi yang tinggi dalam pengambilan keputusan.

Perubahan lingkungan dengan ditandai dengan semakin cepatnya perubahan arus teknologi, informasi dan komunikasi menuntut pengambilan keputusan secara cepat para pelaksana di birokrasi publik. Untuk memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat maka salah satunya dengan mendistribusikan kewenangan kepada unit-unit organisasi yang lebih bawah. Sebagaimana dikatakan Alvin Toffler (Osborne dan Gaebler, 1992, 282) sebagai berikut :
“…..cara lain adalah dengan mulai mengurangi beban keputusan dengan membaginya kepada lebih banyak orang, yang memungkinkan lebih banyak keputusan dibuat ke bawah atau pada pinggiran ketimbang mengkonsentrasi kannya pada pusat yang terkena stress dan tidak berfungsi dengan baik”.

Melalui pendelegasian wewenang (desentralisasi) maka birokrasi akan lebih fleksibel, efektif, inovatif dan menumbuhkan motivasi kerja daripada yang tersentralisasi (Osborne dan Gaebler, 1992, 283). Dengan demikian, pemberian wewenang yang lebih besar kepada birokrat-birokrat di strata yang lebih rendah dari pemimpin puncak (stategic apex) khususnya birokrat pelaksana (operation core) perlu segera direalisasikan. Karena birokrat-birokrat di bawah pemimpin puncak khususnya birokrat pelaksana adalah mereka yang sering berhubungan dengan masyarakat yang meminta pelayanan publik. Merekalah yang dapat merasakan langsung kebutuhan masyarakat secara jelas dan merekalah yang langsung berkaitan dengan kepuasan masyarakat akan pelayanan publik yang diberikan.
Era otonomi daerah saat ini merupakan momentum yang sangat baik untuk melakukan pembaharuan struktur birokrasi publik di Kabupaten Kutai Kartanegara. Struktur birokrasi publik di Kabupaten Kutai Kartanegara harus lebih desentralistis dan tidak dilingkupi oleh banyaknya aturan organisasi dan prosedur yang terdefinisi dengan jelas (formalisasi rendah) yang memungkinkan para birokrat pelaksana dapat keleluasaan untuk melakukan diskresi yang adaptif dengan perubahan lingkungan termasuk tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang lebih baik. Rantai komando yang memuat kewenangan memberi perintah dan pelaporan terhadap pelaksanaan pekerjaan pada struktur birokrasi publik di Kabupaten Kutai Kartanegara harus dapat memudahkan koordinasi (terciptanya team work) dan kecepatan dalam mengatasi permasalahan publik. Disisi yang lain rantai komando yang ada pada struktur harus menciptakan kesatuan komando, yang menyatakan seseorang seharusnya mempunyai satu dan hanya satu atasan kepada siapa ia bertanggungjawab.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top