Selasa, 14 Juli 2015

Membangun Birokrasi Publik Melalui Pembaharuan Kultur.

Secara teoritis, kultur memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap penampilan suatu organisasi termasuk birokrasi publik. Hal ini mengacu pada pengertian kultur itu sendiri yang didefinisikan oleh Edgar H. Schein (1992 :12) sebagai : pola asumsi dasar bersama yang dipelajari oleh kelompok dalam suatu organisasi sebagai alat untuk memecahkan masalah terhadap penyesuaian faktor eksternal dan integrasi faktor internal, dan telah terbukti sahih, dan oleh karenanya diajarkan kepada para anggota organisasi yang baru sebagai cara yang benar untuk mempersepsikan, memikirkan dan merasakan dalam kaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi itu. Pengertian budaya organisasi lainnya dikemukakan oleh D. Graves dalam buku Manajemen di Indonesia ( FE UI, 1993 : 395) yang menyebutkan : Culture … is a characteristic of all organizations through which, at the same time, their individually and uniqueness is expressed. The culture of an organization refers to the unique configuration of norms, belief, ways of behaving and so on that characterise the manner in which groups and individuals combine to get things done.
Budaya organisasi sesungguhnya mengandung banyak variabel dan memang terdapat belasan faktor yang membentuk budaya seperti dikemukakan David Osborne dan Peter Plastrik (2000 : 260) :
1. Tujuan.
2. Sistem Insentif.
3. Sistem pertanggung jawaban.
4. Struktur kekuasaan.
5. Sistem Administrasi.
6. Struktur organisasional.
7. Proses kerja.
8. Tugas organisasional.
9. Lingkungan Eksternal.
10. Riwayat dan tradisi.
11. Praktek manajemen.
12. Predisposisi Pemimpin.
13. Predisposisi Pegawai.

Selanjutnya, kultur bagi suatu organisasi dapat dijadikan sebagai suatu direction, pervasiveness, strength, flexibility, and commitment (Hodge, et.al, 1996, 279). Bahkan begitu pentingnya peran kultur ini dalam laporannya OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) (Hughes, 1994, 3-4) secara radikal mengatakan bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada birokrasi publik –khususnya di negara-negara berkembang- perlu dilakukan pembaharuan kultur administrasi publik.
A shared approach can be identified in most development countries in which a radical change in the ‘culture’ of public administration is needed if the efficiency and effectiveness of the public sector is to be further improved.

Dimana pembaharuan kultur tersebut diarahkan pada pembentukan tujuh karakateristik primer sebagai hakekat dari budaya suatu organisasi sebagaimana dikemukakan Stephen Robbins (1996, 289) berikut, yaitu :
1. Inovasi dan pengambilan resiko, sejauhmana para karyawan untuk inovatif dan mengambil resiko; 2. Perhatian kerincian, sejauhmana para karyawan diharapkan memperlihatkan (presisi) kecermatan, analisis dan perhatian pada rincian; 3. Orientasi hasil; sejauhmana manajemen memfokuskan pada hasil bukannya pada teknik dan proses yang dipergunakan untuk mencapai hasil itu; 4. Orientasi orang, sejauhmana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil pada orang-orang di dalam organisasi itu; 5. Orientasi tim, sejauhmana kegiatan kerja diorganisasikan sekitar tim-tim bukan individu-individu; 6. Keagresifan, sejauhmana orang-orang itu agresif dan kompetitif dan bukannya santai-santai; 7. Kemantapan, sejauhmana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo sebagai kontras dari pertumbuhan.

Selain itu pembaharuan kultur birokrasi juga diarahkan pada pembentukan komponen nilai utama (core value) yang ada dalam NPM, yaitu : accountability, transparency, economy, efficiency, effectiveness, responsibility, less bureaucracy, partipicipation, competition, management responsibility (0’Donovan, 1994, 10) sebagai kultur organisasi. Dengan memperhatikan elemen-elemen inti (core elements) yang membentuk suatu kultur, yakni enviroment, goals and objectives, values and beliefs, differentiation, co-ordination, integration, history or tradition, the people, transmission, rite and rituals (O’Donovan, 1994, 3). Karena dengan mengetahui elemen-elemen inti pembentuk kultur birokrasi akan memudahkan usaha untuk melakukan pembaharuan kultur birokrasi itu sendiri. Pembaharuan kultur birokrasi publik sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang transformasional, sehingga keyakinan, nilai-nilai dan asumsi-asumsi yang ada selama ini di birokrasi publik dapat dirubah dengan keyakinan, nilai-nilai dan asumsi baru yang mampu beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah (Wright, et.al, 1996, 229-231). Strategi dan keyakinan, nilai dan asumsi yang menjadi nilai utama (core value) yang dibangun oleh pemimpin puncak disampaikan kepada setiap bagian (departement) organisasi untuk diformulasikan oleh bagian atau departemen tersebut menjadi pendekatan departemen dengan tetap berlandaskan pada strategi dan nilai utama (O’Donovan, 1994, 12). Baik dengan cara mengubah kebiasaan, menyentuh perasaan maupun dengan merubah cara berpikir atau menggabungkan ketiganya (Osborne dan Plastrik, 1997, 266-277).
Selain itu mindset dan perilaku birokrat harus diarahkan pada upaya untuk committed terhadap perubahan yang pada gilirannya nanti bisa berguna terhadap profesionalitas hidupnya, organisasinya, dan masyarakat secara keseluruhan (Thoha, 1997, 57) Tema-tema umum (istilah Michael Hammer : Commonality) yang biasanya melekat pada organisasi baru seperti “hindari perbuatan suka menyalahkan dan lepas tanggung jawab, perlakuan pekerja sebagai teman kerja dan juga sebagai kompetitors, hargai perasaan akan tetapi jangan sampai hanyut dan terbawa oleh perasaan” (Thoha, 1997, 75) tidak arogan, sapaan-sapaan yang menyejukkan pada pengguna dan sebagainya yang lebih manusiawi harus dipahami bersama dan menjadi landasan berperilaku dalam upaya memberikan pelayan yang terbaik pada publik. Tata perilaku birokrat yang berorientasi pada pemberian pelayanan terbaik bagi pengguna juga harus dijadikan kultur birokrat dalam berinteraksi dengan pengguna yang diawali dengan panutan yang ditunjukan oleh pimpinan pada level top manajemen.
Dikaitkan dengan era otonomi daerah, maka pemimpin eksekutif ‘puncak’ di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan mengkaji elemen-elemen inti pembentuk kultur birokrasi dapat menyusun nilai utama dan strategi-strategi yang diperlukan untuk merubah kultur birokrasi publik di daerah kearah kultur yang dipersyaratkan dalam pendekatan NPM dalam membangun birokrasi publik yang lebih berorientasi pada pengguna. Baik dengan mengubah kebiasaan seperti memberikan keleluasaan bagi bawahan untuk melakukan diskresi, sehingga lebih fleksibel dan inovatif, atau tidak ingin dilayani secara berlebihan, atau tepat waktu dalam memberikan pelayanan publik, atau tutur sapa yang menyejukan. Menyentuh perasaan seperti, membangun semangat kebersamaan dalam bekerja (team work), memberikan perhatian pada kebutuhan bawahan (motivasi), memberikan kepercayaan atau mengubah cara berpikir seperti, sangat perhatian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan bawahan, memperhatikan birokrat berprestasi bukan sekedar karena kepangkatan, yang semuanya bermuara dari nilai-nilai utama yang ingin dibangun pimpinan yang diawali dengan panutan-panutan kepada bawahan dalam mewujudkan orientasi organisasi pada pengguna.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top