Selasa, 30 Juni 2015

Penjelasan Pendapatan Daerah

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, setiap Penerintahan baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota dituntut untuk bekerja lebih keras dalam mencapai kemandirian. Dalam berbagai hal, usaha yang dilakukan harus mengarah kepada penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Dukungan kegiatan tersebut perlu dana yang memadai diperoleh dari hasil sendiri, dengan memanfaatkan dan mengelola potensi daerah. Sumber-sumber yang dimiliki daerah sebagai berikut :

1. Sumber-sumber Penerimaan Daerah, terdiri atas :
  • Pendapatan Asli Daerah
  • Dana Perimbngan
  • Lain-lain penerimaan yang sah
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah, Terdiri dari :
  • Hasil Pajak Daerah
  • Hasil Retribusi Daerah
  • Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan
  • Lain-lain hasil pendapatan daerah
3. Dana Perimbangan, terdiri dari :
  • Bagian Daerah dan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bagian Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumberdaya alam (SDA).
  • Dana Alokasi Umum (DAU).
  • Dana Alokasi Khusus (DAK).
Berikut disampaikan rekapitulasi penerimaan Daerah dari Dana Perimbangan.


Penjelasan
1. PBB :
Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk Daerah. Pembagian lebih lanjut antara Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pengaturan itu didasarkan pada UU No. 12 tahun 1985 yang telah diubah UU No. 12 tahun 1994, yaitu :
  • Penerimaan Daerah sebesar 90% dibagi dengan imbangan 18% untuk Pemerintah Propinsi dan 75% untuk Kabupaten/Kota.
  • Penerimaan Kabupaten/Kota sebesar 72% sebagai penerimaan bruto yang harus dimasukkan dalam sisi penerimaan anggaran.
2. BPHTB :
Penerimaan Negara dari Bea perolehan Hak atas tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Pembagian lebih lanjut untuk daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pengaturan itu didasarkan pada UU No. 21 tahun 1997 dan PP No. 33 tahun 1997, yaitu bahwa penerimaan Daerah sebesar 80% dibagi dengan imbangan 16% untuk Pemerintah Propinsi dan 64% untuk Kabupaten/Kota.
 
3. Sumber Daya Alam (SDA)
Kota Bandung hingga saat ini tidak memiliki sumberdaya alam(SDA) dari sektor kehutanan, pertambangan umum dan sektor perikanan karena yang ada saat ini hanyalah hutan kawasan wisata.
 
4. Sektor Pertambangan
Kota Bandung tidak memiliki sumberdaya alam yang berupa pertambangan minyak bumi ataupun gas alam. Sehingga tidak adanya dana perimbangan dari sektor pertambangan ini tidak akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap penerimaan daerah seperti yang telah berlangsung selama ini.
 
5. Dana Alokasi Umum
  • Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Daerah Propinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana Alokasi Umum (DAU).
  • Penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dilakukan oleh Sekretariat Bidang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
6. Dana Alokasi Khusus
Dana Alokasi Khusus (DAK) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan khusus. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kebutuhan khusus yaitu :
  • Kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dan/atau
  • Kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional
Dalam UU No. 25 tahun 1999 disebutkan bahwa ketentuan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan undang-undang yang dimaksudkan adala UU No. 18 tahu 1997. Dengan demikian dalam memprakirakan nilai APBD tahun 2000 dan tahun 2001, undang-undang tetap dipergunakan sebagai dasar perhitungan dengan perincian yang sama dengan tahun anggaran sebelumnya.
Dalam UU No. 34 tahun 2000 disebutkan bahwa :
1. Jenis Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) terdiri dari :
  • Pajak Hotel dan Restoran
  • Pajak Hiburan
  • Pajak Penerangan Jalan
  • Pajak Reklame
  • Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan galian golongan C
  • Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota) setelah dikurangi 10% untuk derah Tingkat I (Propinsi).
3. Tarif Pajakditetapkan paling tinggi sebagai berikut :


4. Retribusi Daerah
a. Obyek Retribusi terdiri atas :
  • Jasa Umum
  • Jasa Usaha
  • Perijinan Tertentu
b. Retribusi Daerah terdiri atas tiga golongan :
  • Retribusu Jasa Umum
  • Retribusi Jasa Usaha
  • Retribusi Perijinan Tertentu
c. Jenis-jenis retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum, Retribusu Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top