Minggu, 28 Juni 2015

Pengertian Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah, yang besarnya ditentukan atas daerah penghasil (by origin) yang didasarkan atas ketentuan perundangan yang berlaku. Secara garis besar DBH terdiri dari DBH perpajakan, dan DBH sumber daya alam (SDA). Sumber-sumber penerimaan perpajakan yang dibagihasilkan meliputi pajak penghasilan PPh) pasal 21 dan pasal 25/29 orang pribadi, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sementara itu, sumber-sumber penerimaan SDA yang dibagihasilkan adalah minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan.
 
Berdasarkan PP Nomor 115 tahun 2000, bagian daerah dari PPh, baik PPh pasal 21 maupun PPh pasal 25/29 orang pribadi ditetapkan masing-masing 20% dari penerimaannya, 20% bagian daerah tersebut terdiri dari 8% bagian propinsi dan 12% bagian kabupaten/kota. Pengalokasian bagian penerimaan pemerintah daerah kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan mempertimbangkan berbagai faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan. Sementara itu, sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2000, bagian daerah dari PBB ditetapkan 90%, sedangkan sisanya sebesar 10% yang merupakan bagian pemerintah pusat, seluruhnya juga sudah dikembalikan kepada daerah. Dari bagian daerah sebesar 90% tersebut, 10% nya merupakan upah pungut, yang sebagian merupakan bagian pemerintah pusat. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka pemerintah daerah dari penerimaan PBB diperkirakan mencapai 95,7%. Sementara itu, bagian daerah dari penerimaan BPHTB, berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1999 ditetapkan sebesar 20% yang merupakan bagian pemerintah pusat, juga seluruhnya dikembalikan ke daerah.
 
Dalam UU tersebut juga diatur mengenai besarnya bagian daerah dari penerimaan SDA minyak bumi dan gas alam (migas), yang masing-masing ditetapkan sebesar 15% dan 30% dari penerimaan bersih setelah dikurangi komponen pajak dan biaya-biaya lainnya yang merupakan faktor pengurang. Namun demikian, dengan diberlakukannya otonomi khusus bagi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang diatur dengan UU Nomor 18 Tahun 2001, dan bagi propinsi Papua yang diatur dengan UU Nomor 21 Tahun 2001, bagian kedua daerah tersebut dari penerimaan migas masing-masing ditetapkan menjadi 70%. Sementara itu, penerimaan SDA pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan yang merupakan bagian daerah ditetapkan masing-masing sebesar 80%.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top