Minggu, 28 Juni 2015

Pengertian dan Konsep Dana Perimbangan

Menurut UU Nomor 25 tahun 1999 yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah :
“ Dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. ”
Dua prinsip yang mendasari desentralisasi fiskal sejalan dengan fungsi dan kewenangan daerah yang harus dijalankannya adalah otonomi dan penerimaan yang memadai (revenue adequacy). Pemerintah daerah pada prinsipnya harus memiliki kewenangan dan fleksibilitas dalam menentukan prioritas-prioritasnya, serta didukung oleh penerimaan daerah yang memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah tidak hanya berasal dari daerah itu sendiri, tetapi juga termasuk bagi hasil (revenue shaing) dan transfer yang berasal dari pusat.
Upaya peningkatan penerimaan daerah menjadi salah satu hal yang paling mendasar dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selain PAD, maka peningkatan penerimaan daerah dapat dilakukan melalui peningkatan dana perimbangan yang diterima daerah. Peningkatan penerimaan yang berasal dari dana perimbangan didapat dari dana bagian daerah (revenue sharing) atau yang lebih dikenal dengan Dana Bagi Hasil yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH SDA, DAU dan DAK. Tentu saja peningkatan dana perimbangan daerah yang berasal dari dana perimbangan ini hanya dimungkinkan, jika dalam konteks APBN dapat dipenuhi serta pengeluaran-pengeluaran yang selama ini masih dilakukan secara signifikan oleh instansi pusat juga didesentralisasikan.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top