Selasa, 23 Juni 2015

Landasan Hukum Sertifikasi Guru

Dasar utama pelaksanaan sertifikasi adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pasal yang meyatakannya secara yuridis menurut ketentuan pasal 1 ayat (11) UUGD adalah pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Adapun berkaitan dengan sertifikasi dijelaskan pada pasal 1 ayat (7), bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru.
Dasar hukum tentang perlunya sertifikasi guru dinyatakan dalam pasal 8 Undang-undang No.14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, bahwa guru harus memiliki kemampuan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasamani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa guru sebagai agen pembelajaran di Indonesia memang diwajibkan memenuhi tiga persyaratanyaitu kualifikasi pendidikan minimum, kompetensi dan sertifikasi pendidik.
Kaitan ketiga persyaratan untuk guru diatas dapat di perjelas dengan melacak isi pasal 1 butir (12) UUGD yang menyebutkan bahwa sertifikat pendidikan merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Sementara itu, pada pasal 11 ayat (1) juga disebutkan bahwa sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi syarat, yaitu kualifikasi minimum yang ditentukan (diploma D-4/ S-1) dan terbukti telah menguasai kompetensi tertentu.
Landasan hukum lainnya adalah Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, fatwa atau pendapat hukum Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1.UM.01.02-253.22 serta peraturan Menteri No.18 Tahun 2007 tentang sertifikasi guru dalam jabatan yang telah ditetapkan pada tanggal 4 Mei 2007 kemudian pada tanggal 13 Juli terbit keputusan Menteri.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top