Selasa, 30 Juni 2015

Kebijakan Publik serta fase-fase perumusan masalah

Menurut Anderson (Winarno, 2002:14), kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Batasan lain yang dikemukakan oleh Thomas R. Dye (Ibid, 15) bahwa “public policy is whatever government choose to do or not to do”. Seorang pakar ilmu politik lain, Richard Rose (Ibid) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri.
Definisi lain tentang kebijakan publik seperti dikemukakan Soenarko (1998) yang mengutip pendapat H. Hugh Heclo sebagai berikut:
“policy is a course of action intended to accomplish some end. A policy may usefully be considered as a course of action or inaction rather than specific decisions or actions, and such a course has to be perceived and indentified by the analyst in question
“Kebijakan adalah suatu arah kegiatan yang tertuju kepada tercapainya beberapa tujuan). Suatu kebijakan akan lebih cocok dilihatnya sebagai suatu arah tindakan atau tidak dilakukannya tindakan, daripada sebagai sekedar suatu keputusan atau tindakan belaka”.

Sementara itu, Amir Santoso (Ibid,h.17) dengan mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat dalam bidang kajian publik menyimpulkan bahwa pada dasarnya pendangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi dalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua, berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus pada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini yaitu mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.
Para ahli yang masuk dalam kubu yang pertama melihat kebijakan publik dalam tiga lingkungan, yakni perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian. Dengan kata lain, menurut kubu ini kebijakan publik secara ringkas dapat dipandang sebagai proses perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan. Ini berarti bahwa kebijakan publik adalah serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang menjelaskan tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan kubu kedua, lebih melihat kebijakan publik terdiri dari rangkaian keputusan dan tindakan.
Dari berbagai definisi tentang kebijakan publik maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian keputusan dan tindakan didalamnya terdapat serangkaian tahapan yang saling bergantung yang diatur menurut waktu. Rangkaian keputusan dan tindakan tersebut menurut Dunn (2000:24), merupakan tahap-tahap proses pembuatan kebijakan yang terdiri dari fase fase perumusan masalah, penyusunan agenda, fase formulasi kebijakan, fase adopsi kebijakan, fase implementasi kebijakan, fase penilaian kebijakan.

i. Fase Perumusan Masalah
Perumusan masalah merupakan tahap awal dalam proses kebijakan dan karenanya sangat menentukan proses kebijakan berikutnya. Merumuskan masalah secara benar penting dilakukan untuk memecahkan masalah. Proses kebijakan dapat mengalami kesalahan tipe III, yaitu melakukan secara benar untuk memecahkan masalah yang dirumuskan secara salah (Darwin,1995:1). Agar dapat dirumuskan kebijakan secara benar, masalah kebijakan perlu lebih dahulu dirumuskan secara benar.
Dunn (2000:226) menyatakan perumusan masalah merupakan suatu proses dengan empat fase yang saling tergantung yaitu pencarian masalah (problem search), pendefinisian masalah (problem definition), spesifikasi masalah (problem specification) dan pengenalan masalah (problem sensing). Prasyarat perumusan masalah adalah adanya pengakuan atau dirasakannya keberadaan suatu situasi masalah.
Ada beberapa karakteristik penting yang perlu diperhatikan dalam mengenali adanya masalah kebijakan (Darwin, 1995:2-4), yaitu :
“(1) menyangkut kepentingan masyarakat luas, (2) serius dimana suatu situasi dapat diangkat sebagai masalah kebijakan jika situasi tersebut berada di atas ambang toleransi untuk diabaikan begitu saja, (3) potensial menjadi serius dalam arti bahwa suatu masalah mungkin pada saat ini belum berkembang cukup serius, tetapi dalam jangka panjang akan menjadi sangat serius, (4) ada peluang untuk memperbaiki”.


ii. Fase Penyusunan Agenda
Para pejabat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.
Suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti misalnya apakah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan? Masalah publik yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan akan dibahas oleh para perumus kebijakan, seperti kalangan legislatif (DPR), kalangan ekeskutif (presiden dan para pembantunya) dan agen-agen pemerintah lainnya. Masalah-masalah tersebut dibahas berdasarkan tingkat urgensinya.

iii. Fase Formulasi Kebijakan
Setelah beberapa problema umum (public problem) dapat dimasukkan ke dalam agenda pemerintah, maka langkah selanjutnya adalah perumusan usulan-usulan kebijakan. Perumusan usulan kebijakan adalah kegiatan menyusun dan mengembangkan serangkaian tindakan yang perlu untuk memecahkan masalah (Islamy:2001,92). Termasuk dalam kegiatan ini antara lain adalah mengidentifikasi alternatif, mendefinisikan dan merumuskan alternatif, menilai masing-masing alternatif yang tersedia dan memilih alternatif yang memuaskan atau paling memungkinkan untuk dilaksanakan.
Pada tahap ini masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Public problem yang telah dengan jelas dirumuskan dan pembuat kebijakan telah sepakat untuk memasukkannya ke dalam agenda pemerintah berarti telah siap untuk dibuatkan usulan kebijakan untuk memecahkan masalah tadi.

iv. Fase Adopsi Kebijakan
Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan (Dunn 2000:24).
Berhubungan dengan itu, (Soenarko:1998:179) menyatakan bahwa terhadap suatu rancangan yang disepakati harus dipertimbangkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang apakah suatu keputusan yang diambil akan diterima atau tidak. Apabila tidak diterima, maka berarti bahwa rancangan kebijakan tersebut harus dirumus kembali (reformulated) atau memang ditolak sama sekali (rejected). Sebaliknya, apabila rancangan itu diputuskan untuk dapat diterima, maka rancangan kebijakan tersebut lalu disahkan dan selanjutnya diimplementasikan.

v. Fase Implementasi Kebijakan
Sebagaimana telah dikatakan bahwa sekali usulan kebijakan telah diterima dan disahkan oleh pihak yang berwenang maka keputusan kebijakan itu telah siap untuk diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.
Pada bagian lain, Lineberry (Putra:2001) menyatakan bahwa proses implementasi setidak-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut yaitu
1. Pembentukan unit organisasi baru dan staf pelaksana,
2. Penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (standard operating procedures),
3. Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara badan-badan pelaksana,
4. Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Namun demikian perlu dipahami bahwa pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya terbatas pada jajaran birokrasi, tetapi juga melibatkan aktor-aktor di luar birokrasi pemerintah, seperti organisasi kemasyarakatan, bahkan individu juga sebagai pelaksana kebijakan.

Dengan demikian maka implementasi kebijakan dimaksudkan untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program dirumuskan, serta apa dampak yang timbul dari program kebijakan itu. Di samping itu, implementasi kebijakan tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, melainkan juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan tersebut.

vi. Fase Penilaian Kebijakan
Penilaian kebijakan adalah langkah terakhir dari suatu proses kebijakan. Penilaian suatu kebijakan mencakup tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan (Islamy:2001, 112). Menurut Charles O. Jones penilaian kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil program pemerintah yang mempunyai perbedaan-perbedaan yang sangat penting dalam spesifikasi obyeknya; teknik-teknik pengukurannya dan metode analisisnya (ibid).
Sebagai suatu teknik penilaian yang obyektif, scientific and systematic evaluation mempunyai suatu kecenderungan yang semakin sering dipakai karena kemampuannya mengumpulkan dan menganalisa data secara akurat, teknik ini mampu menunjukkan hasil dan dampak kebijakan secara akurat (Ibid,114). Hal inilah yang sangat dibutuhkan oleh pembuat kebijakan dan masyarakat luas, karena dengan mengetahui hasil dan dampak kebijakan tersebut akan dapat dikenali tingkat efektivitas suatu kebijakan dan sebagai bahan masukan yang sangat berguna dalam memperbaiki kebijakan-kebijakan yang telah ada atau perumusan kebijakan baru.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top