Jumat, 01 Mei 2015

Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pendidikan dan Faktor yang Mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak pada dua hal, yakni faktor sistem dan faktor orang. Sistem menyangkut aturan-aturan dan tradisi organisasi. Sedangkan faktor orang menyangkut motivasi, persepsi dan nilai-nilai yang dianutnya yang mempengaruhi kemampuannya akuntabilitas.

Upaya Peningkatan Akuntabilitas Pendidikan
Menurut Slamet, ada delapan hal yang harus dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas:
  1. Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban.
  2. Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.
  3. Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan menyampaikan kepada publik/ stakeholders di awal setiap tahun anggaran.
  4. Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja sekolah dan disampaikan kepada stakeholders.
  5. Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/ stakeholders diakhir tahun.
  6. Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan publik.
  7. Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang akan memperoleh pelayanan pendidikan.
  8. Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan komitmen baru.
Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Jika sekolah mengetahui sumber dayanya, maka dapat lebih mudah digerakkan untuk mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas. Sekolah dapat melibatkan stakeholders untuk menyusun dan memperbaharui sistem yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di sekolah.
Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu stakeholders sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang ada. Untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam manajemen berbasis sekolah, dapat dilihat pada beberapa hal, sebagaimana dinyatakan oleh Slamet, beberapa indikator keberhasilan akuntabilitas adalah:
  1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap sekolah.
  2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan
  3. Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan nilai dan norma yang berkembang di masyarakat.
Ketiga indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah untuk mengukur apakah akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai hasil sebagaimana yang dikehendaki. Tidak saja publik merasa puas, tetapi sekolah akan mengalami peningkatan dalam banyak hal.
Untuk memiliki akuntabilitas diperlukan syarat yaitu pembinaan profesi para petugas pendidikan, pembinaan merupakan dasar untuk meningkatkan akuntabilitas. Kondisi pendidikan yang diperlukan para petugas pendidikan adalah:
  1. Ada pembinaan profesi terhadap para petugas pendidikan melalui belajar secara formal, maupun pembinaan langsung dari pihak manajer atau petugas-petugas pendidikan yang senior.
  2. Pendidikan yang desentralisasi lebih mudah untuk melakukan pengawasan dalam perencanaan.
  3. Kekompakan dan kebersamaan perlu ditingkatkan untuk memudahkan dalam akuntabilitas kegiatan.
  4. Penilaian dan control dilakukan oleh pihak atasan petugas bersangkutan bersama-sama dengan warga masyarakat dan petugas kantor pendidkan setempat.
Langkah-langkah menetukan akuntabilitas menurut Morhet dalam Pidarta
  1. Kembangkan kriteria performan untuk setiap program.
  2. Siapkan pemeriksaan yang bebas untuk mengukur performan.
  3. Siapkan laporan kepada masyarakat tentang hasil pengukuran.
Langkah-langkah menetukan akuntabilitas menurut Mc Ashan dalam Pidarta
  1. Tentukan tujuan secara jelas dan nyatakan siapa yang bertanggung jawab.
  2. Tujuan dijabarkan sespesifik mungkin sehingga dapat diukur.
  3. Garis otoritas ditentukan.
  4. Kondisi tempat tanggung jawab ditentukan secara spesifik.
  5. Penilaian dilakukan untuk menentukan akuntabilitas seseorang.
Dari dua pendapat tersebut dapat diintegrasikan menjadi
  1. Tentukan tujuan program yang dikerjakan.
  2. Progran yang dioperasikan harus spesifik.
  3. Tempat dan kondisi tempat kerja di tentukan.
  4. Otoritas dan kewenangan setiap petugas di tentukan.
  5. Tentukan pengukur bebas.
  6. Pengukuran dilakukan secara incidental,berkala dan terakhir.
  7. Hasil pengukuran dilaporkan kepada orang-orang yang terkait pada pendidikan.
Pelaksanaan atau pemanfaatan akuntabilitas dalam pendidikan dan perencanaan pendidikan adalah sebagai berikut:
  1. Kebutuhanakan tujuan program sesuai dengan lapangan pekerjaan.
  2. Kriteria performan para petugas pendidikan dan para pelaksanaan implementasi perencanaan ditentukan.
  3. Pemeriksaan secara tepat tentang proses pendidikan dan implementasi perencanaan serta hasil-hasil yang dicapai sesuai dengan rencana semula perlu dilakukan.
  4. Mutu dan kuantitas pendidikan dalam lembaga termasuk perencanaan pendidikannya harus dijaga agar tidak sampai manurun mutu dan kuantitasnya.
  5. Intensitas bukan hanya membayar tenaga dan fikiran para pelaksana pendidikan dan para perencana,tetapi juga menghargai jasa-jasa mereka sebagai professional.
Akuntabilitas sebagai alat kontrol dalam perencanaan kegiatan. Suatu perencanaan tidak akan berubah pada pelaksanaan bila dilakukan dengan konsep perencanaan yang baik yang diimplementasikan terhadap program maupun alat dan metode kerjanya. Hal-hal yang relatif eksak dalam perencanaan pendidikan dengan dimanfaatkannya akuntabilitas adalah:
  1. Tujuan atau performan yang ingin dicapai.
  2. Program atau tugas yang harus dikerjakan untuk mencapainya tujuan.
  3. Cara atau performan pelaksanaan dalam mengerjakan tugas.
  4. Alat atau metode yang sudah jelas, dana yang dipakai, dan lama bekerja yang semua sudah tertuang dalam alternative penyelesaian yang eksak.
  5. Lingkungan tertentu tempat program dilaksanakan juga sudah ditentukan secara jelas lengkap dengan situasi dan kondisinya.
  6. Insentif pelaksanaan sudah ditntukan dengan baik.
Hal-hal ini dapat dilaksanakan dengan tepat dengan asumsi bahwa kondisi dan situasi tidak berubah dan dilakukan dengan landasan perencanaan yang benar, sebab masing-masing unsure sudah berjalan dengan sendirinya sesuai dengan mekanisme krjanya sendiri-sendiri.
Selain akuntabilitas sebagai alat kontrol adapun alat kontrol yang lain yang dipakai yaitu
  1. Alat-alat visual seperti PERT (Program Evaluation Review Techbique), CPM (Critical Path Method), Peta Gantt, dan macam grafik.
  2. Komputer.
  3. Laporan tertulis.
  4. Pertemuan staff secara berkala.
  5. Menurut Koppel, terdapat 5 (lima) dimensi dari akuntabilitas, yakni;
a. Transparansi;
Nilai sesungguhnya dari akuntabilitas, dimana idenya adalah bahwa seorang birokrat dan organisasi harus menjelaskan atau akuntabel terhadap tindakannya. Organisasi yang akuntabel tidak boleh menutupi kesalahannya untuk menghindari pemeriksaan.
Transparansi merupakan instrumen yang paling penting untuk menilai kinerja organisasi. Dalam prakteknya, transparansi mensyaratkan bahwa birokrasi merupakan subyek untuk direview dan ditanya secara reguler . Sebuah organisasi publik yang transparan akan memberikan akses kepada masyarakat, media, kelompok kepentingan serta pihak lainnya yang tertarik dengan aktivitas organisasi. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah menunjukkan fakta terkait kinerjanya

b. Liability;
Konsep yang memasukkan kesalahan kedalam transparansi. Artinya, seorang individu atau organisasi harus liable untuk tindakan mereka, siap dihukum apabila melakukan kesalahan dan siap untuk mendapatkan penghargaan apabila berhasil . Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi menghadapi konsekuensi terkait kinerjanya

c. Pengawasan/controllability;
Merupakan konsep yang dominan dalam akuntabilitas. Konsep ini merupakan titik awal dalam melakukan analisa terhadap akuntabilitas organisasi. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan.

d. Tanggungjawab/responsibility;
Konsep yang menekankan bahwa birokrat dan organisasi dapat dibatasi oleh hukum, aturan dan norma. Tanggungjawab dapat mengambil berbagai bentuk diantaranya bentuk formal maupun informal standar maupun norma dalam berperilaku. Melalui standar tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku yang lebih baik. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah mengikuti aturan atau standar yang ada

e. Ketanggapan/responsiveness
Konsep mengenai perhatian organisasi terhadap ekspresi langsung atau kebutuhan dan keinginan dari konstituen organisasi berdasarkan perintah dari pejabat yang dipilih. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban apakah organisasi telah memenuhi harapan (permintaan, keinginan) secara substansial

6. Transparansi dan liability adalah dimensi dasar yang menjadi pondasi bagi dimensi lainnya.

Pustaka.
Pidarta,M. 2005. Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem. Jakarta:Asri Mahasatya.
Slamet, P. 2005. Handout Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pendidikan Lanjutan Pertama, Depdiknas RI
Dedi Supriadi. 2001. Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi. Daerah. Yogyakarta; Depdiknas – Bappenas – Adicita.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top