Sabtu, 02 Mei 2015

Spesifikasi Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan yang sifatnya lebih spesifik adalah : kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran, kekerasan di ruang publik , dan kekerasan yang dilakukan oleh negara.

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terjadi dalam bentuk pemukulan, kekerasan seksual dan perkosaan terhadap anak perempuan atau istri serta eksploitasi. Maksud dari KDRT adalah setiap tindakan berdasarkan jenis kelamin, berakibat pada kesengsaraan dan penderitaan-penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi yang dilakukan oleh anggota keluarga.

Kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga (domestic violence) tempat kejadiannya berlangsung dalam keluarga, dilakukan oleh orang-orang dekat yang dikenal (ayah, saudara laki-laki, dll). Bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat berupa seperti pengguguran janin perempuan, pembunuhan bayi perempuan, pelarangan atau pemutusan kelanjutan sekolah anak perempuan, pembatasan gerak pergaulan anak perempuan yang telah haid, pelecehan seksual yang dapat meningkat menjadi perkosaan terhadap anak perempuan – baik kandung maupun yang menjadi tanggungan seorang laki-laki, komersialisasi pelayanan seksual anak perempuan (forced prostitusion), kawin paksa, penyiksaan dan/atau pemaksaan kehendak seksual pada isteri (marital rape), pelarangan atau pemaksaan alat kontrasepsi tertentu pada isteri, pemukulan pada isteri, penyiksaan emosi, peyiksaan ekonomi dengan tidak memberi nafkah atau menjatah biaya hidup atau melarang isteri bekerja, dan berbagai macam ancaman fisik, seksual, sosial dan ekonomi.

2. Kekerasan Dalam Pacaran
Kekerasan dalam pacaran ialah kekerasan terhadap perempuan yang merujuk kepada kekerasan yang bersifat fisik maupun psikologis yang dilakukan laki-laki terhadap pasangannya. Kekerasan tidak harus dalam lingkup publik, namun saat perempuan masuk dalam ikatan pacaran, maka pihak laki-laki bisa menjadi orang yang melakukan kekerasan. Kekerasan dalam pacaran bisa berupa tindakan-tindakan sebagai berikut :
- Kekerasan Fisik (Physical Abuse) seperti tamparan, menendang, pukulan, menjambak, meludah, menusuk, mendorong, memukul dengan senjata.
- Kekerasan Seksual (Sexual Abuse) seperti melakukan hubungan seks dengan paksa, rabaan yang tidak berkenan, memaksa melakukan tindakan-tindakan seksual yang menjijikkan.
- Kekerasan Emosional (Emotional Abuse) seperti rasa cemburu atau rasa memiliki yang berlebihan, merusak barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan manipulasi, mengisolasi dari kawan-kawan dan keluarganya, dicaci maki, mengancam kehidupan pasangannya atau melukai orang yang dianggap dekat.

3. Kekerasan di Ruang Publik
Kekerasan di ruang publik, lebih terbuka dan terekspos ke permukaan. Pada jenis kekerasan ini para pelaku dan korban tidak memiliki hubungan pertalian darah atau tali kekerabatan. Kekerasan terhadap perempuan di sektor publik lebih dominan pada jenis kekerasan fisik non-seksual dibandingkan dengan kekerasan seksual. Kalaupun terjadi kekerasan seksual, sifatnya hanya pelecehan yang jarang melukai fisik korban.
Pelaku tindak kekerasan di ruang publik ini bisa saja terdiri dari orang-orang yang dikenal, tetapi lebih banyak dilakukan oleh orang-orang tidak dikenal (strangers). Bentuk-bentuk kekerasan di wilayah ini dapat berwujud seperti pelecehan seksual yang paling samar seperti menatap dengan pandangan mesum ataupun melontarkan komentar-komentar mesum yang tersamar sampai dengan menarik baju dan menyenggol dengan sengaja ataupun meraba-raba badan perempuan hingga tahap serius menyakiti secara fisik dan psikologis atau bahkan memperkosa secara individual maupun secara massal.

4. Kekerasan yang dilakukan oleh Negara
Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh negara sering terjadi dalam konflik bersenjata. Peristiwa berbagai konflik di Indonesia, mulai dari Aceh, Sambas, Poso, Ambon, Papua, menggambarkan bagaimana perempuan sebagai warga masyarakat di tengah konflik tidak pernah tahu menahu apa penyebab konflik tersebut. Yang mereka tahu hanyalah berbondong-bondong mengungsi, tinggal di barak dengan fasilitas yang sangat minim, kehilangan suami dan anggota keluarga, serta mencari akal beserta segala daya upaya guna tetap dapat memberi makan anak-anak serta bayi yang tengah dikandungnya. Sebuah bukti bahwa apa yang selalu dipikirkan perempuan adalah kehidupan bukan kebinasaan.
Kekerasan terhadap perempuan oleh negara – atau oleh kelompok-kelompok tertentu yang didiamkan atau bahkan direstui negara – biasanya terjadi di fasilitas-fasilitas milik negara, khususnya di lembaga-lembaga yang berurusan dengan ketertiban, hukum dan keamanan. Jenis kekerasan ini dapat terjadi dalam masa kekacauan / kerusuhan atau perang. Pelaku dari tipe kekerasan seperti ini adalah para pegawai negara, khususnya aparat ketertiban, hukum dan keamanan.

Kekerasan Negara terhadap perempuan berlangsung sebagai alat untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaannya. Kekerasan Negara, mengutip Althusser, dijalankan oleh aparat represif negara dimana di dalamnya sangat sarat dengan unsur pemaksaan. Aparat represif negara muncul dalam bentuk militer, polisi, ataupun pengadilan. Sebagai aparat represif yang di dalamnya terdapat unsur pemaksaan, menurutnya, militer memang berfungsi melalui kekerasan. Berkaitan dengan hal tersebut, kekerasan negara terhadap perempuan di Indonesia berjalan dalam kerangka militeristik. Militer merupakan sekelompok orang yang diberikan kewenangan dan sarana tertentu untuk melakukan kekerasan. Selanjutnya, hal yang perlu diangkat juga adalah, militer merupakan lembaga yang didominasi oleh laki-laki dan menggunakan atribut-atribut maskulin dalam operasionalisasinya. Fungsi yang dijalankan melalui kekerasan tersebut ternyata merupakan cerminan dari bekerjanya atribut-atribut maskulin tersebut.

Namun negara dengan segala perangkat maskulin terutama yang termanifestasi dalam militerisme, justru membuat kaum perempuan di daerah-daerah operasi militer kian trauma. Konflik antar etnis / agama, peperangan dan militerisme lalu dipahami sebagai tempat berkumpulnya paham-paham maskulinitas yang mengabaikan pihak yang lebih inferior, seperti alam, anak-anak dan perempuan. Atas nama kedaulatan, segala jenis pengrusakan bahkan terhadap sisi kemanusiaan disahihkan. Termasuk kekerasan seksual terhadap kaum perempuan yang menyebabkan banyak perempuan mengalami trauma akibat perang.

Pustaka.
Anthony Giddens dan David Held, ed., Kelompok, Kekuasaan dan Konflik, atau Classes, Power and Conflict, terj. Vedi R. Hadizs, Rajawali Press, Jakarta, 1982
Munir, DOM Dalam Bingkai Politik Kekerasan, disampaikan dalam Seminar ”Kekerasan Negara Terhadap Perempuan”, Jakarta, 30 Oktober 1998
Kamla Bhasin, “Menggugat Patriarkhi : Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Perempuan” dalam Jurnal Perempuan Nomor 6 Desember Tahun 2002, Jakarta, 2002,
Setiadi dan Susi Eja Yuarsi (eds), Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Masyarakat Multietnik, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta, 2002
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top