Senin, 11 Mei 2015

Sejarah Perundang-undangan Korupsi di Indonesia

Korupsi menjadi istilah hukum (legal term) untuk pertama kalinya sejak dikeluarkannya Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/ PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam peraturan ini, korupsi diartikan bahwa suatu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Dalam faktanya, peraturan tersebut masih dirasakan kurang sempurna, sehingga Penguasa Militer mengeluarkan Peraturan Nomor Prt/PM/08/1957 tentang Penilikan Harta Benda. Peraturan ini memberi wewenang kepada Penguasa Militer untuk mengadakan penilikan terhadap harta benda seseorang atau suatu badan yang kekayaannya diperoleh secara mendadak dan mencurigakan. Guna melengkapi kedua peraturan tersebut, Penguasa Militer membuat suatu peraturan sebagai dasar hukum kepada Penguasa Militer untuk mensita dan merampas barang-barang dari seseorang yang diperoleh secara mendadak dan mencurigakan tersebut, yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957 .
Pada saat Undang-Undang Keadaan Bahaya Nomor 74 tahun 1957 berlaku sebagai pengganti Regeling op den Staat van Oorlog en van Beleg, maka berbagai peraturan tersebut ikut pula diganti. Peraturan pengganti tersebut berasal dari Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 Nomor PRT/PEPERPU/013/1958 tentang “pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana dan pemilikan harta benda”. Dalam peraturan tersebut, korupsi dibedakan menjadi 2 yaitu : Perbuatan Korupsi Pidana dan Perbuatan Korupsi lainnya. Ukuran untuk menentukan Perbuatan korupsi pidana adalah “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran” sedangkan perbuatan korupsi lainnya ditentukan “dengan atau karena perbuatan melawan hukum” .
Sanksi untuk perbuatan korupsi lainnya adalah tidak berupa pidana tetapi perampasan harta benda hasil korupsi itu. Di sini muncul kewenanangan Pengadilan Tinggi, dalam memmeriksa perkara harta benda berpedoman kepada “hukum acara perdata” yang berlaku bagi Pengadilan Negeri. yang mengadilinya atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda, dapat merampas harta benda hasil korupsi tersebut.
Dua tahun setelah berlakunya Peraturan Penguasa Militer tersebut, Pemerintah, pada tanggal 9 Juni 1960 mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Satu tahun kemudian, PERPU Nomor 24 tahun 1960 tersebut ditingkatkan menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961. Walaupun PERPU nomor 24 Tahun 1960 telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961, namun dalam penyebutannya menjadi Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini, tidak dijumpai lagi istilah perbuatan korupsi bukan pidana. Undang-undang ini (UU No. 24/Prp/1960), fokus mengatur mengenai tindak pidana korupsi. Sedangkan ukuran tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 ini masih tetap mengacu terhadap Peraturan Penguasa Militer, yaitu “dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran”. Hal ini membawa konsekwensi bahwa setiap orang yang diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana korupsi harus dibuktikan pula kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan, mengingat “dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran” tercantum dalam rumusan delik, maka harus dibuktikan.

Hal yang baru dalam undang-undang ini adalah ditariknya beberapa pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menjadi satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan dikenai ancaman pidana yang berat yaitu dua belas tahun penjara dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah. Selain itu, undang-undang ini memuat pula hal-hal baru di bidang Hukum Acara. Umpamanya, Pasal 11, yang mewajibkan kepada terdakwa supaya memberi jawaban dan keterangan yang diminta oleh hakim, yang berhubungan dengan perkara yang sedang diperiksa, dan hakim dapat mewajibkan pula kepada terdakwa untuk mengangkat sumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Hal ini tentu sangat berbeda dengan ketentuan dalam hukum acara biasa seperti diatur dalam HIR (Herziene Inlandsch Reglement) atau dapat disebut Reglement Indonesia Yang Dibaharui.
Nampaknya pada waktu itu korupsi sudah tidak dapat ditekan dan terus berkembang yang sulit dideteksi karena hambatan-hambatan organisasi danadministrasi serta kurangnya pengawasan. Pada perkembangan berikutnya Presiden mengeluarkan Keputusan No. 228 Tahun 1967 tentang Pembentukan Team Pemberantasan Korupsi (TPK) yang tugasnya membantu Pemerintah dalam memberantas korupsi secepat-cepatnya dan setertib-tertibnya. Presiden juga menetapkan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1970 tentang Pembentukan Komisi -4 dan Keputusan No. 13 Tahun 1970 tentang Pengangkatan Dr. Mohammad Hatta sebagai Penasehat Presiden yang mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan dalam soal-soal yang berhubungan dengan usaha-usaha pemberantasan korupsi .
Beratnya saksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dipandang hanya sekedar pelengkap dan “macan kertas” yang tidak dapat berdaya apa-apa. Para pelaku tindak pidana korupsi kian waktu makin tambah banyak dan melibatkan “aktor-aktor” bangsa Indonesia yang seharusnya menjadi panutan masyarakat. Modus operandi tindak pidana korupsi saat itu dilakukan dalam suatu kemasan yang cukup rapih dan sangat tersembunyi yang dampaknyas seluruh masyarakat ikut merasakan akibatnya. Sehingga pada periode tahun 60 sampai dengan tahun 70-an ini masayarakat bangsa Indonesia senantiasa menyaksikan reality show para koruptor yang tidak dapat dijerat oleh ancaman Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960.
Secercah harapan dan sedikit keinginan kiranya muncul tatkala Orde Baru lahir dengan menempatkan tindak pidana korupsi sebagai prioritas utama yang harus diberantas. Gaung pemberantasan tindak pidana kurupsi ini kian hari makin nyaring, baik itu melalui forum seminar, diskusi maupun statmen para politisi yang ingin numpang populer dengan memanfaatkan isu pemberantasan tindak pidana korupsi.
Desakan pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak hanya terlontar dari gedung parlemen yang ketika itu namamnya MPR-DPRGR, namun dari sejumlah tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai lapisan masyarakat khususnya mahasiswa menjadikan energi bagi Pemerintah Orde Baru untuk mengusut tuntas para pelaku tindak pidana korupsi. Keseriusan pemerintah ini nampak dengan munculnya wacana untuk mengganti Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960. Tidak lama kemudian, persisnya tanggal 13 Agustus 1970, Pemerintah telah menyodorkan Rancangan Undang-Undang Anti Korupsi kepada DPRGR, meskipun pada pembukaan sidang pertama berbagai mass media memberitakan jika kursi-kursi dewan banyak yang tidak berpenghuni alias mangkir dari pekerjaannya. Sementara di luar gedung parlemen, mesyarakat menunggu disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang.
Pada tanggal 29 Maret 1971, dengan mantap pimpinan sidang mengetukkan palu sebagai tanda disahkannya Rancangan Undang-Undang tersebut menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Adapun pertimbangan diciptakannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini adalah :
1. Perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keungan /perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional;
2. Undang–Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi berhubungan dengan perkembangan masyarakat kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan, dan oleh karenanya undang-undang tersebut perlu diganti.
Selama lebih kurun waktu 28 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971, nampaknya usaha pemberantasan tindak pidana korupsi melalui instrumen hukum (UU No. 3 tahun 1971) tidak memperoleh hasil yang signifikan, dan bahkan tidak dapat memuaskan banyak pihak, sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini menemui hambatan. Kesulitan tersebut terletak dalam masalah pembuktian, karena ada yang beranggapan bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi telah mengembalikan uang hasil korupsinya, maka perbuatannya sudah dianggap tidak melawan hukum lagi. Di sini nampak kesulitan dalam membuktikan adanya perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara meskipun sebenarnya Mahkamah Agung Indonesia tidak berpendirian demikian seperti tercantum dalam Putusan MARI No. 1401 K/Pid/1992 tanggal 29 Juni 1994.
Adanya kesulitan dalam penerapan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pertimbangan perlu digantinya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 ini, sebagaimana tercantum di dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah :
  1. Tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan;
  2. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keungan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
  3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti, sehingga diharapkan lebih epektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi .
Dengan diperlakukannya Undang-undang Nomor 31/ 1999, perlu untuk dicermati sejumlah muatan penting yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain :
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (pasal 1 butir 2), Pegawai Negeri pengertiannya diperluas meliputi :
a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian.
b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP (pasal 92 KUHP).
c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

2. Pengertian keuangan negara dan perekonomian negara. (Penjelasan Umum Undang-undang 31/1999).
a. Pengertian keuangan negara.
Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
  1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
  2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyer-takan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal fihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
b. Pengertian Perekonomian Negara
Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di diangkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.
3. Pengertian "secara melawan hukum" dan rumusan sebagai delik formil ( Penjelasan pasal 2 ayat (1) ).
Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.
Terhadap pengertian melawan hukum secara formil dan materil ini, dalam perkara No. 003/PUU-IV/2006 Mahkamah Konstitusi membuat keputusan terhadap permohonan pengujian UU No. 31 Tahun 1999 yang diajukan oleh Dawud Djatmiko sebagai berikut :
“Mahkamah berpendapat melawan hukum materil (materiele wederrechtelijk) yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai suatu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di satu tempat mungkin di tempat lain diterima dan diakui sebagai ssssuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam kehidupan masyarakat setempat.
Selanjutnya Mahkamah berpendapat Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sepanjang mengenai frasa “yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945”.

Selain itu dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menegaskan tindak pidana korupsi telah dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan secara formil yang dianut dalam undang-undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana kompsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap dipidana. Hal ini dipertegas dengan frasa “dapat” sebelum kata-kata merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.
4. Korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi.
Hal ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971. Korporasi yang dimaksud di sini adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. (Pasal 1 butir 1 dan pasal 20). Merupakan perkembangan baru bahwa dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur korporasi sebagai subyek tindak pidana korupsi yang dapat baik dalam crime for corporation ataupun corporate criminal.
5. Ancaman pidana.
Berbeda dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 diatur ketentuan yang menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang mempakan pemberatan pidana. Undang-undang ini juga memuat pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa uang pengganti kerugian negara. (Pasal 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999)
6. Tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya (Pasal 27).
Dalam hal terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung. Sedangkan proses penyidikan dan penuntutan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa.
Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya" antara lain tindak pidana korupsi di bidang perbankan, perpajakan, pasar modal, perdagangan dan industri, komoditi berjangka, atau di bidang moneter dan keuangan yang :
a. Bersifat lintas sektoral
b. Dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih
c. Dilakukan oleh tersangka / terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
7. Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang
Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan, dan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya.
8. Peran Kejaksaan di bidang keperdataan sebagai Jaksa Pengacara Negara
Dalam hal perkara tindak pidana korupsi secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, tetapi tidak cukup bukti salah satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi, atau pada saat dilakukan penyidikan atau penuntutan tersangka/terdakwa meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik/penuntut umum segera menyerahkan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan guna dilakukan gugatan perdata terhadap tersangka atau ahli warisnya.
9. Peran serta masyarakat (pasal 41, 42).
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat berperan serta, dalam arti masyarakat diberi hak dan tanggung jawab untuk membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Terhadap anggota masyarakat yang berperan serta tersebut diberikan perlindungan hukum dan penghargaan.

10. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan.
Komisi mempunyai tugas dan wewenang melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Keanggotaan Komisi terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur masyarakat. Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja, pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaan Komisi diatur dengan Undang-undang.

Pustaka.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top