Kamis, 07 Mei 2015

Proses Pendirian Usaha Kawasan Industri

Setiap pendirian perusahaan kawasan industri yang melakukan kegiatan pengusahaan kawasan industri wajib memperoleh ijin. Ijin sebagaimana dimaksud terdiri dari izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri. Berdasarkan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 50 /MPP/Kep/2/1997 tata cara memperoleh izin usaha kawasan industri dan izin perluasan kawasan industri adalah sebagai berikut:

a. Perusahaan Kawasan Industri mengajukan izin Persetujuan Prinsip kepada Sekjen Deperindag bagi perusahaan kawasan industri yang berstatus Non PMA/PMDN dan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bagi kawasan industri yang berstatus PMA/PMDN. Kelengkapan administrasi yang diperlukan adalah :
  • foto copy akte pendirian perusahaan
  • foto copy kartu NPWP
  • sketsa rencana lokasi
  • surat pernyataan dari perusahaan kawasan industri bahwa lokasi terletak di dalam kawasan peruntukan industri berdasarkan RUTR/RDTR, dan tidak terletak pada lahan yang beririgasi teknis.
Persetujuan prinsip berlaku selama jangka waktu 4 tahun, dan dapat diperpanjang 2 kali masing-masing selama 2 tahun .


b. Setelah memperoleh izin prinsip, perusahaan kawasan industri kemudian mengajukan permohonan izin lokasi kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat, dengan ditembuskan kepada :
  • Kepala Kantor Wilayah BPN;
  • Badan Penanaman Modal Daerah untuk PMA/PMDN, instansi vertikal departemen teknis di daerah untuk PMA/PMDN;
  • Badan Perencanaan Pembangunan propinsi dan khusus bagi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta kepada Bappeda DKI.
Kelengkapan administrasi yang diperlukan yaitu foto copy surat persetujuan PMA/PMDN atau surat Persetujuan Prinsip untuk non PMA/PMDN dari Departemen Teknis. Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu selama 12 bulan dan hanya dapat diperpanjang 1 kali untuk selama 12 bulan.
Izin lokasi dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembebasan tanah.

c. Tahap berikutnya adalah permohonan izin usaha kawasan industri ditujukan kepada Menteri untuk perusahaan kawasan industri yang berstatus Non PMA/PMDN, sedangkan yang berstatus PMA/PMDN ditujukan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri.
Izin usaha kawasan industri diberikan kepada perusahaan kawasan industri yang telah memenuhi semua ketentuan sebagai berikut :
  1. mengisi Formulir Model PMK III dengan melampirkan informasi terakhir kemajuan pembangunan proyek kawasan industri (formulir model PMKII);
  2. telah memiliki Rencana tapak Tanah (site plan) kawasan industri yang dimohon dan telah disahkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
  3. telah menyelesaikan pembelian tanah sesuai izin lokasinya;
  4. telah menyelesaikan kewajiban membuat Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) kawasan industri, yang telah disetujui Menteri;
  5. telah membuat tata tertib kawasan industri, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan kawasan industri, yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan industri dan perusahaan industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan industri;
  6. telah siap dioperasionalkannya sebagian dari prasarana kawasan industri sekurang-kurangnya meliputi jalan masuk ke kawasan industri, jaringan jalan dan saluran air hujan dalam kawasan industri serta instalasi pengolahan air limbah bagi kawasan industri dengan AMDAL nya;
  7. telah dibuat berita acara pemerikasaan lapangan (BAP) dengan menggunakan formulir model PIK II.

d. Setelah memiliki izin usaha kawasan industri, perusahaan kawasan industri harus menyelesaikan pembangunan prasarana dan sarana penunjang kawasan industri secara lengkap sebagai berikut :
  • Prasarana kawasan industri meliputi : jaringan jalan; saluran air hujan; instalasi penyediaan air bersih, instalasi/jaringan distribusi dan pemangkit tenaga listrik; jaringan distribusi telekomunikasi; saluran pengumpulan limbah industri; instalasi pengolah air limbah; penampungan sementara limbah padat; penerangan jalan; unit pemadam kebakaran dan pagar kawasan industri.
  • Sarana penunjang kawasan industri meliputi : kantor pengelola; bank; jasa pelayanan pos; kantor peayanan telekomunikasi; poliklinik; kantin; sarana ibadah; perumahan karyawan industri; mess transito; pos keamanan; sarana kesegaran jasmani; halte angkutan umum dan fasilitas penunjang lainnya.

e. Izin usaha kawasan industri bagi perusahaan kawasan industri yang berstatus non PMA/PMDN dan yang berstatus PMDN, berlaku selama perusahaan kawasan industri yang bersangkutan melakukan kegiatan pengusahaan kawasan industri. Sedangkan bagi perusahaan kawasan industri yang berstatus PMA berlaku untuk 30 (tiga Puluh) tahun sepanjang masih memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top