Senin, 25 Mei 2015

Prinsip dan Dasar Hukum Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills)

1. Pendidikan kecakapan hidup dalam rumusan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 tentang fungsi dan tujuan menyatakan :
"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab".

Meskipun rumusan tersebut tidak secara jelas menyatakan kecakapan hidup tetapi kalau fungsi dan tujuan tersebut direalisasikan oleh sistem pendidikan nasional, tentu hasilnya adalah lulusan yang memiliki kecakapan hidup.
Pasal 26 ayat 3 dari undang-undang tersebut yang secara jelas menyatakan pendidikan kecakapan hidup justru merupakan rincian dari pendidikan non formal yang selengkapnya berbunyi :
"Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik".
Selanjutnya, pengertian pendidikan kecakapan hidup dapat dijumpai pada penjelasan pasal 26 ayat 3 sebagai berikut :
"Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri".

2. Pendidikan Kecakapan Hidup dalam rumusan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, memuat diktum pendidika kecakapan hidup sebagai berikut :
a. Pasal 6 ayat 3 menyatakan :
"Satuan pendidikan non formal dalam bentuk kursus dan lembaga pelatihan menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang memuat pendidikan kecakapan hidup dan keterampilan".

b. Pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 4 mengatur pendidikan kecakapan hidup sebagai berikut :
  1. Kurikulum untuk SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat, SMA/MA/SMALB atau bentuk lain yang sederajat, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat memasukkan pendidikan kecakapan hidup.
  2. Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan kecakapan vokasional.
  3. Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 dan 2 dapat merupakan bagian dari pendidikan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan estetika, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan.
  4. Pendidikan kecakapan hidup dimaksud pada ayat 1, 2 dan 3 dapat diperoleh peserta didik dari satuan pendidikan non formal yang sudah memperoleh akreditasi.
  • Prinsip Umum Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup
Pendidikan kecakapan hidup bukan mata pelajaran baru sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu menambah mata pelajaran. Yang perlu dilakukan adalah mengubah orientasi pendidikan dari subject matter oriented menjadi life skills oriented. Dengan prinsip ini, mata pelajaran bukan sebagai tujuan, melainkan sebagai alat untuk dikembangkan life skills di dalamnya, sehingga kemudian bisa digunakan peserta didik dalam menghadapi kehidupan nyata (Depdiknas, 2005).
Penerapan suatu konsep pendidikan terkait dengan kondisi peserta didik dan lingkungannya. Dengan demikian aplikasi pendidikan kecakapan hidup pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan dapat dilakukan secara seragam. Namun demikian, pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup memiliki prinsip umum yang sama.
Adapun prinsip umum pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup sebagaimana ditulis dalam Diktat Implementasi Kurikulum 2004, Depdiknas (2005), meliputi :
  1. Tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku saat ini.
  2. Tidak harus dengan mengubah kurikulum yang diperlukan pensiasatan kurikulum untuk diorientasikan pada kecakapan hidup.
  3. Etika sosio religius bangsa dapat diintegrasikan dalam proses pendidikan.
  4. Pembelajaran menggunakan prinsip learning to know, learning to do, learning to be dan learning to live together.
  5. Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah (MBS).
  6. Potensi wilayah sekolah dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan kontekstual.
  7. Paradigma learning for life and school to work dapat dijadikan dasar kegiatan pendidikan, sehingga terjadi pertautan antara pendidikan dengan kebutuhan nyata anak didik.
  8. Penyelenggaraan pendidikan senantiasa diarahkan agar peserta didik :
  • Menuju hidup sehat dan berkualitas
  • Mendapatkan pengetahuan dan wawasan
  • Memiliki akses untuk mampu memenuhi standar hidupnya secara layak
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top