Sabtu, 02 Mei 2015

Perlindungan Hukum terhadap Perempuan

Perlindungan hukum adalah suatu upaya melindungi hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan undang-undang, oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta dampak yang diderita olehnya ia berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, PerserikTn Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, yang memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan hak dengan laki-laki. Berdasarkan deklarasi ini komisi PBB tentang Kedudukan Perempuan menyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW). Pada tanggal 18 Desember 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Karena konvensi tersebut tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945, maka Pemerintah Republik Indonesai ikut menanda tangani konvensi tersebut dan diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Disini jelas terlihat bahwa negara mempunyai komitmen terhadap perlindungan hak-hak perempuan, ditambah lagi komitmen khusus yakni perlindungan terhadap diskriminasi, dan bahkan penghapusan terhadap diskriminasi itu sendiri.
Perempuan berhak memperoleh perlindungan hak-hak asasi manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dapat berupa pelanggaran terhadap :
  • Hak atas kehidupan
  • Hak atas persamaan
  • Hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi
  • Hak atas perlindungan yang sama di muka umum
  • Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fisik maupun mental yang sebaik-baiknya
  • Hak atas pekerjaan yang layak dan kondisi kerja yang baik
  • Hak untuk pendidikan lanjut
  • Hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau bentuk kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi yang sewenang-wenang.
Dapat dikatakan bahwa perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainya.
Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi perempuan yang ada dalam khasanah Hukum Pidana Indonesia secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian masih perlu upaya-upaya untuk pelaksanaan undang-undang tersebut baik secara teknis peraturan di bawahnya maupun sarana dan prasarananya.
Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan upaya negara untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam lingkungan rumah tangganya sendiri. Sistem perlindungan bagi perempuan korban kekerasan tersebut termuat dalam :
A. Pasal 16 – 20 mengenai peran kepolisian dalam memberikan perlindungan bagi perempuan, sebagai berikut :
  1. Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban, yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
  2. Dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diberikannya perlindungan sementara terhadap korban, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
  3. Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan / atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.
  4. Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.
  5. Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
  6. Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang : a) identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; b) Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah kejahatan terhadap martabat kemanusiaan (jadi polisi tidak bisa berdalih bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai urusan privat) dan c) kewajiban kepolisian untuk melidungi korban.

B. Pasal 25 yang menyangkut peran Advokat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan, sebagai berikut :
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib :
  1. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
  2. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dialaminya; atau
  3. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
Pustaka.
Nur Rochaeti, ”CEDAW dan Hukum Nasional tentang Hak Asasi Perempuan” Makalah pada Pelatihan Pendidikan HAM Berperspektif Jender, Semarang, 7-8 Februari 2005
Facebook Twitter Google+

1 komentar:

Broker Terbaik – Dapatkan Banyak Kelebihan Trading Bersama FBS,bergabung sekarang juga dengan kami
trading forex fbsindonesia.co.id
-----------------
Kelebihan Broker Forex FBS
1. FBS MEMBERIKAN BONUS DEPOSIT HINGGA 100% SETIAP DEPOSIT ANDA
2. SPREAD DIMULAI DARI 0 Dan
3. DEPOSIT DAN PENARIKAN DANA MELALUI BANK LOKAL Indonesia dan banyak lagi yang lainya

Buka akun anda di fbsindonesia.co.id
-----------------
Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui :
Tlp : 082276603391
BBM : 5364257D

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top