Selasa, 12 Mei 2015

Perekonomian Daerah Sumber Perndapatan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas;
a. pendapatan asli daerah (PAD), yang meliputi;
  1. hasil pajak daerah;
  2. hasil retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; antara lain berupa bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga; dan
  4. lain-lain PAD yang sah, antara lain penerimaan daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah, seperti giro, dan hasil penjualan aset daerah;
b. Dana perimbangan; yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Antara lain berupa dana darurat dari pemerintah pusat.
d. Dana perimbangan terdiri atas bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Dana bagi hasil berasal dari pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri dari ;
  • Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan dan kehutanan;
  • Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan;
  • Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam Negara.
Sedangkan bagi hasil yang berasal dari sumber daya alam terdiri dari;
  • Penerimaan kehutanan yang berasal dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
  • Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap dan penerimaan iuran ekslplorasi dan iuran eksploitasi yang dihasilkan wilayah yang bersangkutan;
  • Penerimaan perikanan dari pungutan pengusahaan perikanan dan pungutan hasil perikanan;
  • Penerimaan pertambangan minyak;
  • Penerimaan pertambangan panas bumi.
Pembagian lebih rinci dana perimbangan yang menjadi sumber penerimaan daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Sumber Penerimaan Bagi Hasil Menurut
Undang-Undang No. 33 Tahun 2004

No.
Jenis Bagi Hasil
Pusat
Prop.
Kabupaten/Kota
Semua Kab/Kota
Penghasil
Kab/Kota lain
1.
PBB
10 %
16,2 %
64,8 %
-
-
2.
BPHTB
20 %
16 %
64 %
-
-
3.
PSDH
20 %
16 %
-
32 %
32 %
4.
IHPH
20 %
16 %
64 %
-
-
5
Reboisasi
60 %
-
-
40 %
-
6.
Royalti
(Batubara+Emas)
20 %
16 %
-
32 %
32 %
7.
Land-rent
20 %
16 %
-
64 %
-
8.
Royalti Minyak & Gas
a.Minyak Bumi
b.Gas Alam
85 %
70 %
3 %
6 %
-
-
6 %
12 %
6 %
12 %
8.
Agraria
100 %
-
-
-
-
9.
Royalti Perikanan
20 %
-
80 %
-
-
10.
Pertambangan Panas Bumi
20 %
16 %
-
32 %
32 %

Sumber : Undang-Undang No. 33 Th. 2004

Sementara itu, Dana Alokasi Umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Sedangkan Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah.
Sumber penerimaan daerah yang kedua, yaitu pembiayaan yang bersumber dari:
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah;
2. Penerimaan Pinjaman Daerah;
3. Dana Cadangan Daerah;
4. Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian dilengkapi dengan UU. No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, meletakkan perubahan yang fundamental dengan melaksanakan kebijakan desentralisasi yang semula pengelolaannya didominasi oleh Pemerintah Pusat kemudian bergeser dengan memberikan kebebasan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di Daerah. Dengan dikenalkannya sistem desentralisasi tersebut menjadi tumpuan harapan seluruh komponen bangsa akan tujuan kebijakan desentralisasi yakni dalam rangka efisiensi alokasi arus barang publik di Daerah, serta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat lokal guna mendorong demokratisasi, mengakomodasi aspirasi dan partisipasi masyarakat daerah, serta kesejahteraan masyarakat.
Sistem demokrasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia dari masa ke masa, menunjukkan bahwa sistem yang sentralisitis berakibat pada inefficiency serta kurang tepat sasaran dalam penyediaan pelayanan sektor publik. Pemerintah Pusat mengalami kesulitan dengan kondisi demografis dan geografis yang sangat kompleks dalam memberikan pelayanan sampai kepada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat lokal. Pengalaman membuktikan bahwa pengambilan keputusan yang terlalu sentralistis di bidang pelayanan sektor publik di Indonesia, memberikan kontribusi terhadap rendahnya akuntabilitas, memperlambat proses pembangunan infrastruktur, dan menghambat pengembangan institusi di Daerah.
Ada tiga benefit yang dapat diperoleh dari kebijakan desentralisasi, yaitu :
  • Pertama, memberikan peluang akses bagi Daerah setidaknya terhadap ketersediaan anggaran dalam APBN dan optimalisasi penerimaan Daerah;
  • Kedua, karena ingin mendekatkan kepada konstituen, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten berada pada posisi yang relatif lebih baik daripada pemerintah Pusat dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas perpajakan pada sektor tertentu bagi perekonomian Daerah;
  • Ketiga, perlu diantisipasi adanya peningkatan akses kepada penerimaan daerah dan penguatan kewenangan perpajakan kepada pemerintah Daerah dapat membantu meningkatkan mobilisasi sumber-sumber penerimaan daerah sejalan dengan meningkatnya penerimaan perpajakan nasional.
Untuk itu, desentralisasi pengeluaran dan mobilisasi sumber keuangan diperkuat melalui pajak Daerah dan retribusi Daerah agar dapat mendorong akuntabilitas yang lebih baik, dan preferensi masyarakat diharapkan dapat terwadahi. Penyediaan pelayanan barang dan jasa publik yang dibatasi oleh anggaran dapat dimaklumi oleh masyarakat sekaligus sebagai proses pembelajaran dan penegakan disiplin kepemerintahan di Daerah.
Penyerahan kewenangan pengeluaran dan penerimaan yang lintas Daerah akan memberikan tambahan keuntungan yang berantai antara penyediaan pelayanan dan kesadaran membayar pajak. Apabila konstituen daerah menyadari sepenuhnya bahwa mereka membayar pelayanan yang diberikan melalui pajak retribusi, maka mereka akan meminta kualitas pelayanan yang lebih baik.
Dengan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang syah merupakan komponen pokok pendukung APBD . Sumber-sumber PAD di masa mendatang diharapkan menjadi sumber utama keuangan Daerah yang digali dari penerimaan perpajakan daerah, retribusi daerah, dan hasil bersih kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk meningkatkan perekonomian daerah, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi objek dan subjek pendapatan. Optimalisasi PAD merupakan pertimbangan utama untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer dari Pusat (APBN) sekaligus dalam rangka menjaga kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), selain itu pemerintah pusat mempunyai kebutuhan pendanaan yang menjadi kewenangannya di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, agama, serta pembayaran atas kewajiban pinjaman Pemerintah dan subsidi menjadi beban yang harus pula diprioritaskan.

Dalam upaya untuk meningkatkan PAD, banyak permasalahan yang muncul didaerah berkaitan dengan penggalian dan peningkatannya, yang terutama disebabkan oleh :
a. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah; Berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 daerah Kabupaten/Kota dimungkinkan untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi baru. Namun, melihat kriteria pengadaan pajak baru sangat ketat, khususnya kriteria pajak daerah tidak boleh tumpang tindih dengan Pajak Pusat dan Pajak Propinsi, diperkirakan daerah memiliki basis pungutan yang relatif rendah dan terbatas, serta sifatnya bervariasi antar daerah. Rendahnya basis pajak ini bagi sementara daerah berarti memperkecil kemampuan manuver keuangan daerah dalam menghadapi krisis ekonomi;

b. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan Pusat. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi “usaha” daerah dalam pemungutan PAD-nya, dan lebih mengandalkan kemampuan “negosiasi” daerah terhadap Pusat untuk memperoleh tambahan bantuan;

c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah; Hal ini mengakibatkan bahwa pemungutan pajak cenderung dibebani oleh biaya pungut yang besar. PAD masih tergolong memiliki tingkat buoyancy yang rendah. Salah satu sebabnya adalah diterapkan sistem “target” dalam pungutan daerah. Sebagai akibatnya, beberapa daerah lebih condong memenuhi target tersebut, walaupun dari sisi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukkan pajak dan retribusi daerah dapat melampaui target yang ditetapkan;

d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah; Hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi daerah.
Pada masa otonomi daerah ini belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah untuk melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan kerukunan nasional dan keutuhan Negara.
Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pengembangan fasilitas sosial dan fasilitas umum serta pengembangana jaminan sosial masyarakat.

Pustaka.
Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top