Sabtu, 02 Mei 2015

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)

Pengertian Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.
Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system, dalam pengertian system peradilan pidana dalam geraknya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) dengan lingkungannya, dengan peringkat-peringkat masyarakat : ekonomi, politik, pendidikan, dan teknologi, serta subsistem-subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (subsystem of criminal justice system). Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya, yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat yang secara keseluruhan dan merupakan satu kesatuan (totalitas) berusaha mentransformasikan masukan menjadi luaran yang menjadi tujuan sistem peradilan pidana.

Dalam sistem peradilan berdasarkan KUHAP, Polisi selaku petugas penyidik, baru dapat mengolah kasus setelah mendapat pengaduan dari korban atau masyarakat atas dugaan adanya tindak pidana. Kemudian pihak kepolisian dapat menindaklanjuti pengaduan korban dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Untuk kepentingan pengembangan kasus, polisi berwenang menetapkan tersangka, bahkan menahan tersangka. Hasil penyelidikan dan penyidikan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). JPU meneruskan pekerjaan polisi, untuk itu ia dapat memeriksa lebih lanjut dengan korban, dan tersangka. JPU juga mempunyai kewenangan untuk menahan tersangka. Jika JPU merasa berkas perkara telah cukup bukti, maka berkas itu diajukan ke Pengadilan untuk disidangkan.

Dalam persidangan, status tersangka berubah menjadi terdakwa, dimana hakim dalam memeriksa perkara dapat meminta keterangan korban, terdakwa, dan saksi lainnya. Bahkan hakim juga dapat mempertemukan korban dengan terdakwa. Selama proses persidangan di pengadilan, terjadi interaksi yang cukup intens antara terdakwa dan korban, terdakwa dengan petugas rumah tahanan/lembaga pemasyarakatan, terdakwa dengan panitera pengadilan, terdakwa dengan jaksa penuntut umum dan juga terdakwa dengan hakim.
Dalam sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP, tersangka / terdakwa lebih memiliki banyak akses untuk berinteraksi dengan aparatur penegak hukum dibandingkan dengan korban. Korban hanya berinteraksi dengan penyidik pada saat pelaporan/pengaduan dan berinteraksi dengan hakim serta jaksa penuntut umum pada saat pemeriksaan di pengadilan. Korban tidak pernah diikutsertakan pada saat penyidik berkomunikasi atau menyerahkan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum. Dengan kata lain, KUHAP tidak memberi akses jaksa Penuntut Umum berhubungan dengan korban sebelum proses pemeriksaan perkara sampai ke pengadilan.

Menurut Barda Nawawi Arief dikatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada hakikatnya merupakan ”sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” atau ”sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana”, yang diwujudkan atau diimplementasikan dalam 4 (empat) sub-sistem; yaitu : (1) kekuasaan ”penyidikan” oleh badan atau lembaga penyidik; (2) kekuasaan ”penuntutan” oleh badan atau lembaga penuntut umum; (3) kekuasaan ”mengadili dan menjatuhkan putusan atau pidana” oleh badan pengadilan; (4) kekuasaan ”pelaksanaan putusan atau pidana” oleh badan/aparat pelaksana atau eksekusi. Keempat tahab sub-sistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System).
Fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaraan peradilan pidana yang sistematis dan terpadu (SPPT) adalah :
- Melindungi masyarakat melalui upaya penanganan dan pencegahan kejahatan, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan upaya inkapasitasi terhadap orang yang merupakan ancaman terhadap masyarakat.
  • Menegakkan dan memajukan rule of law dan penghormatan pada hukum, dengan menjamin adanya due process dan perlakuan yang wajar bagi tersangka, terdakwa dan terpidana, melakukan penuntutan dan membebaskan orang yang tidak bersalah yang dituduh melakukan kejahatan.
  • Menjaga hukum dan ketertiban.
  • Menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan falsafah pemidanaan yang dianut.
  • Membantu dan memberi nasihat pada korban kejahatan.
Kajian terhadap sistem peradilan pidana selalu mempunyai konsekuensi dan implikasi sebagai berikut :
  • Semua sub-sistem akan saling bergantung (Interdependent), karena produk (output) suatu sub-sistem merupakan masukan (input) bagi sub-sistem lain.
  • Pendekatan sistem mendorong adanya inter-agency consulltation and cooperation, yang pada gilirannya akan meningkatkan upaya penyusunan strategi dari keseluruhan sistem.
  • Kebijakan yang diputuskan dan dijalankan oleh satu sub-sistem akan berpengaruh pada sub-sistem yang lain.

Berbicara model sistem peradilan pidana terpadu, tidak dapat dilepaskan dari ukuran atau karakteristik dari sistem peradilan pidana terpadu itu sendiri. Sistem peradilan pidana harus dilihat dari sisi fisik berupa sarana prasarana yang mendukung tegaknya sistem peradilan pidana itu sendiri, dan sisi non-fisik / abstrak berupa ide-ide dan konsep serta gagasan dalam kerangka pengembangan sistem peradilan pidana yang integrative dengan prinsip efektif dan efisien.

Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana materiil. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) merupakan sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antara instansi atau pihak yang berwenang manangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan akses pelayanan yang mudah serta terjangkau bagi korban dalam setiap proses peradilan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Lingkup SPPT-PKKTP adalah untuk perempuan yang mengalami kekerasan (perempuan korban kekerasan) yang ditempatkan sebagai ”korban” atau ”pelaku” dalam proses peradilan. Kebutuhan dan kepentingan korban dengan mengacu pada nilai-nilai yang adil jender menjadi dasar dan upaya membangun Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Dengan demikian SPPT-PKKTP bertitik tekan pada perspektif korban yang mensyaratkan korban menjadi atau diletakkan pada pusat berjalannya sistem peradilan.
Pihak-pihak yang terkait dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) ini adalah :
  • Pendamping korban sebagai relawan pendamping, ahli medis, psikolog, dan hukum (advokat dan paralegal)
  • Penyedia layanan rumah sakit
  • Pengada layanan rumah aman (Women Crisis Centre)
  • Instansi polisi atau awak Ruang Pelayanan Khusus (RPK)
  • Para jaksa dan Instansi Kejaksaan
  • Lingkup peradilan : panitera, hakim, instansi kehakiman.
  • Instansi rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan (lapas).
Dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) korban akan diposisikan sebagai subjek (pelaku utama) , bukan sebagai objek (pelengkap) yang hanya diambil pengakuannya saja. Sebagai Subjek dia berhak didengar keterangannya, mendapatkan informasi atas upaya-upaya hukum yang berjalan, dipertimbangkan rasa keadilan yang ingin diperolehnya dan dipulihkan situasi dirinya atas perampasan hak-haknya dan kekerasan yang dialaminya.

Memposisikan perempuan korban sebagai subjek pada Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) diharapkan sudah dilakukan sejak terjadinya kasus, pada pendampingan dan penanganan pertama terhadap korban (medis, sosial, dan psikologis), penanganan hukum yang meliputi pelaporan kasus kepolisian, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di tingkat peradilan, putusan peradilan, dan eksekusi putusan peradilan.

Prinsip utama yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, ataupun perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), diadopsi dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) ini.

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah :
1. Perlindungan dan penegakan atas Hak Asasi Manusia.
Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) ini harus dilandasi oleh semangat untuk pemenuhan hak asasi manusia, khususnya Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling mendasar seperti hak hidup, hak atas kebebasan dan hak atas keamanan. Konsep ini dibuat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap korban, dalam hal ini perempuan dan dalam rangka memenuhi hak-hak asasi manusia itu.

2. Kesetaraan dan keadilan gender
Gender adalah suatu konsep yang mengacu pada sistem hubungan sosial yang membedakan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat yang dibangun atau dikonstruksi secara sosial cultural. Selama ini dalam pelaksanaannya seringkali perempuan menjadi korban dari ketidakadilan gender ini. Oleh karenanya konsep ini harus didasari oleh semangat utama untuk memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender khususnya bagi perempuan korban kekerasan.
Kesetaraan gender adalah suatu keadaan dimana perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan berada dalam kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya dalam semua bidang kehidupan. Keadilan gender merupakan suatu kondisi yang adil bagi perempuan dan laki-laki melalui suatu proses cultural dan structural yang menghentikan hambatan-hambatan aktualisasi bagi pihak-pihak yang oleh karena jenis kelaminnya mengalami hambatan, baik secara cultural maupun secara structural.

3. Perlindungan terhadap korban
Konsep ini dilandasi oleh semangat terhadap perlindungan dan penegakan hak-hak korban yakni hak untuk memperoleh kebenaran, keadilan dan reparasi.

4. Prinsip Non-diskriminasi
Ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah hasil dari konstruksi sosial, karena itu harus ada usaha untuk menghapuskannya agar tidak terjadi diskriminasi. CEDAW sendiri mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin.

Upaya untuk mengubah sistem peradilan pidana dengan meletakkan pengalaman perempuan ketika bersentuhan dengan sistem hukum adalah sebuah proses panjang demi terciptanya hukum yang lebih memberi akses, peluang, dan manfaat yang sama untuk semua pihak. Sistem peradilan yang dibangun adalah sistem peradilan yang mudah, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Pustaka.
Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang, 2005,
Tim Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sinkronisasi Ketentuan Perundang-undangan Mengenai Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Penerapan Asas-Asas Umum, Jakarta, 2001,
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, BP UNDIP Semarang, Semarang, 1995
Valentina Sagala, Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan : sebuah usulan, dalam Info Penguatan Penegakan Hukum, Komnas Perempuan, Jakarta, 2005,
Barda Nawawi Arief, Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Kekuasaan Kehakiman dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Integrated Criminal Justice System), loc.cit,
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top