Senin, 11 Mei 2015

Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto Politik Hukum adalah
  1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu .
  2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam mayarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.
Bertolak dari pengertian demikian Sudarto selanjutnya menyatakan. Bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam kesempatan lain beliau menyatakan, bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
Pengertian politik hukum yang dikemukakan Sudarto tersebut diatas, menurut Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari sangat luas. Pernyataan mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat bisa ditafsirkan sangat luas sekali dan dapat memasukkan pengertian di luar hukum, yakni politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Sedangkan pernyataan untuk mencapai apa yang dicita-citakan memberikan pengertian bahwa politik hukum berkaitan dengan hukum yang dicita-citakan (ius constituendum)

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief. Mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Selanjutnya Mahfud MD merumuskan politik hukum sebagai. Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah, mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.
Menurut A. Mulder yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Bahwa “Strafrechtspolitiek” ialah garis kebijakan untuk menentukan :
1. seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui
2. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana
3. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder diatas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari :
1. peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya
2. suatu prosedur hukum pidana
3. suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Artinya bahwa sistem hukum pidana itu tidak dapat dilepaskan dari sub sistem subtansi ataupun materi dari perundang-undangan hukum pidana, sub sistem stuktur atau penegakkan hukum pidana dan juga tidak dapat dilepaskan dari kultur atau budaya dari masyarakat sebagai pengguna dari hukum pidana.
Jadi dengan demikian, kebijakan hukum pidana itu atau politik hukum pidana (penal police) itu pada intinya adalah bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legilatif), kebijakan aplikasi (Kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legeslatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap berikutnya karena pada saat perundang-undangan pidana hendak dibuat maka sudah ditentukan arah yang akan dituju, dengan kata lain perbuatan-perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Ini berarti menyangkut masalah kriminalisasi. Kriminalisasi menurut Sudarto 80). Dapat diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan orang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakiri dengan terbentuknya undang-undang, dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.
Dalam hubungan ini Barda Nawawi Arief menulis sebagaimana dikutip Arief Amrullah. Bahwa kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik, tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sedangkan pengertian mengenai penanggulangan kejahatan, menurut Mardjono Reksodiputro yang dikutip Arief Amrullah. Adalah usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Menurut Barda Nawawi Arie. Digunakannya hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianaut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagi hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah garis-garis kebijakan atau pendekatan bagaimanakah yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana itu. Kemudian Barda Nawawi Arief. Menulis bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang pidana merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat serta merupakan bagian integral dari politik sosial, politik sosial tersebut dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, jika politik kriminal dengan menggunakan politik hukum pidana maka harus merupakan langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar. Memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya.
Oleh karena itu proses kriminalisasi yang terus berlangsung harus dilakukan evaluasi, sebagaimana yang pernah ditulis Bruggink (alih bahasa oleh Arief Sidharta). Dewasa ini orang orang makin mengeluh bahwa melimpahnya aturan-aturan hukum mempunyai dampak sebaliknya ketimbang yang dituju. Ketimbang mengatur kehidupan kemasyarakatan dengan cara yang lebih baik, aturan-aturan hukum itu justru mencekik kehidupan kemasyarakatan itu, dengan terlalu membelenggu kreativitas dan spontanitas.

Pustaka.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni; 1983),
ImamSyaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada; 2004),
Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES; 1998),
Facebook Twitter Google+

2 komentar

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top