Jumat, 08 Mei 2015

Pengertian Politik Imigrasi

Berlangsungnya emigrasi/imigrasi dalam sejarah manusia, pada mulanya terjadi atau dilakukan begitu saja. Itu sesuai dengan sifat manusia yang suka mencari kehidupan yang baik. Jika seseorang mau pindah ke negara lain, itu urusannya sendiri, artinya negara tidak turut campur. Sampai sekarang berlangsungnya peristiwa emigrasi dan imigrasi adalah perkara biasa. Migrasi di muka bumi adalah salah satu hak asasi manusia yang dijamin dalam Konvensi Jenewa. Meskipun demikian, dewasa ini seseorang tidaklah dapat secara sesuka hatinya saja ke luar masuk suatu negara. Sebab tidak ada lagi wilkayah tidak bertuan di muka bumi, kecuali di lautan bebas, serta di kutub utara dan kutub selatan.

Masing-masing negara membuat peraturan-peraturan (undang-undang) yang mengatur syarat-syarat dan siapa-siapa yang boleh masuk ke negaranya, demikian juga bagi orang-orang yang akan pergi ke luar negeri. Sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku, seseorang yang akan berkunjung ke Negara lain harus memiliki Dokumen Perjalanan Internasional (antar negara) yang sah dan berlaku.

Penggunaan Surat Perjalanan pertama kali dalam sejarah, diperkirakan pada zaman Holly Land tahun 450 SM. Ketika itu Raja Persia mengangkat seorang Babylonia, bernama Nehemiah sebagai Gubernur baru untuk Palestina. Nehemiah mengajukan permohonan surat keamanan dalam perjalanan sebagai pelindung dirinya dan permohohonan tersebut dikabulkan oleh Raja Persia. Surat tersebut merupakan catatan permohonan pertama kali dari surat perjalanan, yang kemudian dikenal dengan nama (sebutan) paspor. Sumber lain mengatakan bahwa penggunaan surat keterangan diri (semacam paspor) sudah ada di masa Raja Fir’aun di Mesir berkuasa.

Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu Negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara. Dengan perkataan lain, merupakan salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Negara yang memiliki kedaulatan adalah negara yang secara hukum internasional diakui keberadaannya, baik secara de jure maupun de facto. Karena itulah kebijakan di bidang keimigrasian suatu negara jajahan berada di tangan negara penjajah dan sesuai dengan kepentingan negara penjajah, yang menempatkan negara jajahan sebagai proyek ekonominya. Indonesia pernah berstatus negara jajahan, baik di jaman Belanda maupun jaman pendudukan militer Jepang. Itulah sebabnya mengana Imigrasi di Indonesia yang diakui secara internasional hingga tahun 1949 hanyalah imigrasi pemerintah Hindia Belanda.


Bidang keimigrasian diatur langsung oleh negara karena bidang keimigrasian adalah bidang yang amat vital sekaligus rawan. Posisi, konteks (kaitan) dan kontribusi bidang keimigrasian terhadap berbagai sector kehidupan masyarakat telah menempatkan keberadaannya pada kedudukan yang yang penting, yang dapat memberikan citra yang baik serta manfaat bagi negara dan bangsa. Sebaliknya sekaligus bersifat rawan, bisa menimbulkan masalah yang tidak diharapkan. Terutama kalau dinilai bisa menimbulkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum di negara yang ditujunya. Bermigrasinya pelarian kriminal, kelompok atau pelaku teroris ke suatu negara, misalnya tentulah tidak diharapkan. Jika seorang asing memasuki suatu negara, maka pertama-tama ia akan berurusan dengan pejabat imigrasi, yang berhak membolehkan atau menolak ia memasuki negara yang bersangkutan

Menurut M. Iman Santoso, keberadaan aparatur keimigrasian sebagai salah satu titik strategis di tengah berlangsungnya dinamika politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan keamanan. Karena itu kebijakan imigrasi bisa menimbulkan efek, baik yang positif maupun yang negatif. Permasalahan yang timbul dan berkaitan dengan masalah politik, ekonomi, sosial dan budaya, pada masyarakat statu negara akan sangat berpengaruh pada stabilitas keamanan statu negara.

Fungsi keimigrasian yang mengatur serta mengawasi keberadaan orang asing di negara tersebut, akan memiliki peran yang signifikan. Secara universal imigrasi dijadikan sebagai penjuru (focal point). Kebijakan yang salah atau tidak tepat di dalam menangani masalah ini akan mempunyai dampak yang Sangay besar pada bidang lain. Sebagai contoh kebijakan keimigrasian untuk mengatasi kejahatan terorganisir lintas negara, harus dapat menjangkau juga bidang lain seperti politik, ekonomi, sosial masyarakat dan kebudayaan, baik yang berskala nasional, regional maupun internasional. Oleh karena itu kebijakan keimigrasian mempunyai keterkaitan substansial yang berdampak beruntun.

Pustaka
Tanpa pengarang, 2000, Kenang-Kenangan 50 Tahun Imigrasi, Ditjen Imigrasi,.
Tanpa pengarang, 2005, Lintas Sejarah Imigrasi Indonesia, Dirjen Imigrasi,.
Ibid, 2005, .
M. Iman Santoso, 2002, Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang, Tesis Universitas Krisnadwipayana Jakarta.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top