Senin, 11 Mei 2015

Pengertian Korupsi Secara Yuridis Formal

Kata korupsi baru menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya di Indonesia terdapat dalam Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957. Dalam konsiderannya mengatakan antara lain :
“Bahwa berhubung tidak adanya kelancaran dalam usaha-usaha memberantas perbuatan-perbuatan yang merugikan, keuangan dan perekonomian negara oleh khalayak ramai dinamakan korupsi, perlu segera menetapkan suatu tata kerja untuk dapat menerobos kemacetan dalam usaha memberantas korupsi dan seterusnya……”.

Didalam Peraturan Penguasa Militer tersebut, korupsi diberi arti yang luas yaitu :
  1. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh siapapun juga, baik untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan orang lain, atau untuk kepentingan suatu badan yang langsung atau tidak langsung menyebabkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara.
  2. Tiap perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ataupun suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, yang dengan mempergunakan kesempatan atau kewenangan atau kekuatan yang diberikan kepadanya oleh jabatan, langsung atau tidak langsung membawa keuntungan keuangan atau materil baginya.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPEPU) Nomor 24 tahun 1960 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 1960, dalam Pasal 1 merumuskan pengertian tindak pidana korupsi sebagai berikut :
a. Tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari negara atau masyarakat.
b. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, dan yang dilakukan dengan menyalah gunakan jabatan atau kedudukan.
c. Kejahatan-kejahatan yang tercantum dalam Pasal 17 – 21 dalam peraturan ini dan dalam pasal 209, 210, 415-420, 423, 425, 435 KUHP.
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Bab I Ketentuan Umum menonjolkan tentang dipidananya orang yang melakukan tindak pidana korupsi dan juga merupakan batasan pengertian tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) huruf a menyebutkan :
“Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dan patut diketahui atau patut disangkakan olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 1 ayat (1) huruf b menyebutkan :
“Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.


Perumusan tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a ini dimaksudkan untuk menampung perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif, tetapi ketika itu tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 oleh karena tidak termasuk dalam perumusan tindak pidana menurut undang-undang tersebut.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menggantikan undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi sebagai berikut :
“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi :
“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini yang pertama mengunakan “korporasi” untuk menganti kata “badan atau badan hukum”. Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam UU ini juga dirumuskan secara tegas bahwa tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana formil, sehingga pembuktianya yaitu apabila sudah terpenuhi unsur-unsur perbuatan dalam rumusan pasal ini sudah cukup dan tidak perlu dibuktikan lagi akibat dari perbuatanya.

Pustaka.

Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top