Senin, 04 Mei 2015

Pengaturan Investasi di Indonesia

Perkembangan investasi (penanaman modal), khususnya Penanaman Modal Asing di Indonesia mengalami masa pasang surut. Beberapa tahun sebelum diundangkanya Undang Undang No.1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yaitu pada tahun 1953 ketika pemerintahan kabinet Alisastro Amidjojo, pernah dibuat suatu Rancangan Undang Undang (RUU) Penanaman Modal Asing, tetapi RUU tersebut tidak mendapat pengesahan dan ditolak oleh parlement dengan pertimbangan, jika disetujui menjadi undang-undang dapat menghambat dan mengganggu perkembangan masyarakat Indonesia.

Berselang beberapa tahun kemudian, RUU yang pernah diajukan pada tahun 1953, dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan dibarengi dengan persyaratan-persyaratan. Sehingga, untuk pertama kalinya lahirlah sebuah Undang Undang Penanaman Modal Asing yaitu UU No. 78 Tahun 1958. Namun, Undang-Undang Penanaman Modal tersebut, ketika itu tidak dapat dilaksanakan secara efektif dengan alasan bahwa kehadiran PMA di Indonesia dianggap sebagai upaya eksploitasi terhadap rakyat Indonesia serta menghambat revolusi di Indonesia.

Kurun waktu setelah tahun 1965 terjadi krisis dan kemerosotan perekonomian. Secara umum, upaya pembangunan nasional mengalami banyak kendala, terutama ketiadaan modal pembangunan dibarengi dengan krisis ekonomi yang ditandai dengan tingkat inflasi sebesar 400%. Menyadari akan situasi yang cukup sulit bahkan sangat krisis tersebut, maka pada tanggal 10 Januari 1967 diundangkanlah UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang setahun kemudian pada tanggal 3 Juli 1968, disusul dengan Undang Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Kebijakan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dimaksudkan untuk membantu upaya-upaya pembangunan yang ditekankan pada pembangunan ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan nasional khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi, berdasarkan pada suatu kebijakan yang didasarkan pada kemampuan serta kekuatan bangsa Indonesia sendiri, yakni dengan memanfaatkan modal, teknologi dan keahlian dari luar negeri demi tercapainya tujuan pembangunan, tanpa mengakibatkan ketergantungan pada investasi asing.

Sumantoro mengemukakan: Kebijaksanaan pemerintah menerbitkan UUPMA disertai pertimbangan agar dalam pembangunan, sumber-sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menutup kekurangan modal dalam negeri tanpa menimbulkan ketergantungan pada luar negeri. Hadirnya modal, teknologi dan keahlian manajemen luar negeri tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dalam bentuk memberikan lapangan pekerjaan, pengalihan teknologi dan peningkatan produksi pada umumnya.

Jika diperhatikan, isi UU No. 1 Tahun 1967, sejak semula telah menganut prinsip liberalisasi, terutama berkaitan dengan kepemilikan saham. Pihak asing, dalam hal ini investor asing tidak dilarang memilih seluruh saham perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya. Investor asing hanya dilarang untuk menanamkan modalnya dalam usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti; pelabuhan, pelistrikan, air minum dan lain-lain. Disamping itu, pemerintah menentukan daftar skala prioritas bidang-bidang usaha bagi perusahaan yang dikelola oleh pihak swasta.

Dalam perjalanannya, Penanaman Modal Asing mendapat tantangan dari berbagai kalangan. Kontra dan sentiment terhadap modal asing ditandai dengan terjadinya peristiwa “Malari”, sehingga beberapa saat kemudian pemerintah melalui Badan koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan investor asing untuk mencari mitra (partner) usaha dalam negeri, jika hendak menanamkan modal di Indonesia. Artinya, pihak asing tidak bisa lagi memiliki 100% saham .

Peraturan pemerintah ini, oleh banyak kalangan dinilai sebagai suatu kebijakan yang bersifat ekspansif dan liberal karena sektor-sektor dan bidang usaha yang sebelumnya tertutup bagi PMA kini menjadi terbuka, disamping itu warga negara dan/atau badan hukum asing dapat memiliki 100% saham perusahaan PMA serta melalui PMA investor dapat menanam modal dan berusaha pada bidang usaha yang menguasai hidup orang banyak, walaupun dilakukan dengan usaha patungan (Joint Venture).

Berkaitan dengan hal tersebut, Arief Ramelan Karseno menjelaskan: “Kebijakan yang paling memberikan pengaruh penting adalah Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1994 yang mengizinkan pihak asing menanamkan investasinya pada hampir seluruh jenis usaha di Indonesia termasuk prasarana dan barang-barang publik dengan hampir tidak ada batasan dalam hal kepemilikan. Indikator meningkatnya peranan investasi sebagai akibat dari kebijaksanaan pemerintah waktu itu, pada tahun 1996 investasi asing yang disetujui (dalam dolar) meningkat sebesar 10%, sedangkan investasi domestik yang disetujui juga menunjukkan peningkatan yang sama yakni sebesar 40%.

Carunia Mulya Firdausy Mengemukakan: “mengantisipasi persaingan dalam kegiatan dibidang investasi, Pemerintah telah menetapkan kebijakan dalam bidang investasi, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 1994 yang antara lain mencakup langkah-langkah penyederhanaan dan penghapusan ketentuan-ketentuan pembatasan yang berkaitan dengan kepemilikan, batas minimum investasi pengkajian kembali serta pengurangan cabang usaha yang termasuk dalam Daftar Negatif Investasi”.

Pada periode tahun 1994 sampai pertengahan 1997, deregulasi yang dikeluarkan pemerintah lebih dikhususkan pada pemberian kesempatan yang lebih luas bagi penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investment). Pada periode ini mulai terlihat keterlibatan pihak asing dalam perekonomian baik di sektor swasta maupun pada sektor publik akibat dari keterbatasan pemerintah dalam menyediakan prasarana publik. Selama periode ini, kegiatan perekonomian Indonesia dibuka secara penuh bagi investor baik investor domestik maupun investor asing dengan tujuan untuk mencapai target investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sejalan diberlakukan Otonomi Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf m dan Pasal 14 ayat (1) huruf m UU Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten /Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan investasi di daerahnya. Pengaturan investasi pada tingkat daerah mengacu pada peraturan investasi di tingkat nasional. Hal ini dilakukan mengingat walaupun arah perekonomian Indonesia paska Otonomi Daerah mengacu pada ekonomi di daerah, namun harus di ingat bahwa kewenangan otonomi daerah yang menuju kemandirian daerah tetap berada dalam kerangka negara kesatuan, sehingga tidak dapat diartikan adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonomi menurut kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional.

Pemerintah telah mengambil kebijakan mengenai Tata Cara Investasi (Penanaman Modal) yang diatur melalui Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1993, kemudian telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 115 Tahun 1998 dan selanjutnya mengalami perubahan dengan Keputusan Presiden RI No. 117 Tahun 1999, merupakan perubahan ke dua atas Keputusan Presiden RI No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal. Perubahan itu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan perizinan penanaman modal. Beberapa hal penting berkaitan dengan kebijakan pemerintah tersebut, meliputi:
  1. Kewenangan pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal. Untuk permohonan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah;
  2. Untuk melaksanakan lebih lanjut pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksudkan di atas, Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Daerah (BKPMD);
  3. Tata cara penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dimaksud, diatur lebih lanjut Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Sedangkan untuk penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing ditentukan, bahwa :

1) Kewenangan pemberian persetujuan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 dilimpahkan oleh Menteri Negara/Investasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada Menteri Luar Negeri dan Gubernur Kepala Daerah Propinsi;
2) Khusus kepada Gubernur Kepala Daerah diberikan pula pelimpahan wewenang pemberian ijin pelaksanaan penanaman modal, sepanjang belum dibentuk instansi yang menangani penanaman modal di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
3) Untuk pelaksanaan pelimpahan kewenangan lebih lanjut kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Luar Negeri menugasksan Kepala Perwakilan Republik Indonesia. Sedang untuk pelaksanaan pelimpahan wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah, Gubernur Kepala Daerah Propinsi menugaskan Ketua Badan Koordinasi Penanaman modal daerah (BKPMD) .

Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk Republik dan di dalamnya terdapat beberapa daerah/ wilayah yang terbagi di dalam Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu sudah seharusnya mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan investasi sesuai dengan daerahnya sendiri berdasarkan pada arahan-arahan yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Sebagaimana telah dikatakan oleh Ismail Saleh di muka bahwa berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal kita menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan kepentingan nasional dan pendekatan ekonomi yang diatur dalam pigura hukum. Menurutnya dalam hal ini hukum tidak hanya berfungsi sebagai kristalisasi dari tata nilai yang tumbuh dalam dinamika masyarakat, akan tetapi sekaligus berfungsi sebagai rambu-rambu yang menentukan arah perkembangan masyarakat yang ingin dicapai. Pada fungsi yang pertama hukum menangkap dan merumuskan aspirasi yang berkembang sebelumnya dalam masyarakat. Sedangkan pada fungsi yang kedua, justru hukumlah yang menentukan ke mana nilai-nilai masyarakat akan diarahkan untuk dapat memberikan kepastian. Disini hukum harus mampu mengharmonisasi pendekatan kepentingan nasional dan kepentingan ekonomi agar keduanya tidak saling bertentangan, melainkan dapat saling menunjang. Langkah hukum dituntut untuk melindungi kepentingan bangsa di satu sisi, tetapi bersamaan dengan itu hukum diharapkan dapat memberikan tempat yang subur bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga dalam kaitan ini sesungguhnya dapat dikatakan, bahwa hukum berfungsi sebagai “ a tool Of development enginering” .

Menghadapi Era Otonomi Daerah, di mana nantinya diharapkan pemerintah daerahlah yang lebih berperan dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di arahkan ke daerah-daerah sehingga sudah selayaknyalah bahwa pemerintah pusat hanya membuat aturan-aturan pokok, sedangkan kebijaksanaan (termasuk di dalamnya investasi) diserahkan /didelegasikan kepada daerah.

Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, Pemerintah telah berupaya membuat kebijaksanaan - kebijaksanaan untuk mempermudah pelaksanaan penanaman modal. Kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan yang mengatur tentang investasi. Berkaitan dengan kebijaksanaan tersebut Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan yang mengatur investasi mulai dari Undang-undang sampai dengan peraturan operasional dibawahnya. Peraturan tersebut meliputi :

1). Dalam Bentuk Undang-Undang :
  • Undang -Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing , terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
  • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian;
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
  • Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
  • Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Lalu Lintas Devisa;
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT);
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah;
  • Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.
2). Dalam Bentuk Peraturan Pemerintah (PP):
  • PP Nomor 17 Tahun 1992 yang telah dirubah dengan PP nomor 7 Tahun 1993 tentang Persyaratan Pemilikan Saham dalam Perusahaan PMA;
  • PP Nomor 24 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan PP Nomor 9 Tahun 1993 tentang Jangka Waktu Ijin Perusahaan PMA;
  • PP Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka PMA;
  • PP Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
  • PP Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
  • PP Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin Usaha Industri;
 3). Dalam Bentuk Keputusan Presiden (KEPPRES).
  • Keppres Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri;
  • Keppres Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Tatacara PMA dan PMDN;
  • Keppres Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Kawasan Industri;
  • Keppres Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  • Keppres Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Pelayanan Satu Atap;
  • Keppres Nomor 87 Tahun 2003 Tentang Tim Nasional Peningkatan Eksport dan Peningkatan Investasi.
4). Dalam Bentuk Keputusan Menteri (KEPMEN)
  • SK. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 /SK/1994 Tentang Ketentuan pelaksanaan Pemilikan Saham Dalam perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing.
  • SK. Menteri Perindustrian Nomor 150/M/SK/7/1995 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Industri.
  • SK. Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. No. 590/MPP/Kep/10/1999 Tentang Tanda Daftar Industri dan Ijin Usaha Industri (TDI/IUI).
  • SK. Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 16/MPP/SK/1996 Tentang Kegiatan Impor oleh Perusahaan PMA ke Kawasan Berikat dan atau Entrepot Produksi untuk Tujuan Eksport (EPTE).
Pustaka.
Facebook Twitter Google+

1 komentar:

FBS IndonesiaBroker Terbaik – Dapatkan Banyak Kelebihan Trading Bersama FBS,bergabung sekarang juga dengan kami
trading forex fbsindonesia.co.id
-----------------
Kelebihan Broker Forex FBS
1. FBS MEMBERIKAN BONUS DEPOSIT HINGGA 100% SETIAP DEPOSIT ANDA
2. SPREAD DIMULAI DARI 0 Dan
3. DEPOSIT DAN PENARIKAN DANA MELALUI BANK LOKAL Indonesia dan banyak lagi yang lainya

Buka akun anda di fbsindonesia.co.id
-----------------
Jika membutuhkan bantuan hubungi kami melalui :
Tlp : 085364558922
BBM : D04A8185

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top