Kamis, 07 Mei 2015

Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Kawasan Industri

a. Oleh Pemerintah
Di dalam pasal 3 ayat 1 Kepres No. 41 Tahun 1996 Tentang kawasan industri di tegaskan bahwa, kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan kawasan industri berada pada Menteri. Lebih lanjut dalam ayat 2 dinyatakan bahwa, dalam rangka memperlancar upaya untuk menyediakan kavling industri dan/atau bangunan siap pakai/siap bangun, Menteri melakukan koordinasi dalam hal : pengalokasian tanah, perencanaan dan penetapan syarat-syarat pengembangan dan pengelolaan kawasan industri, penyediaan prasarana dan sarana penunjang serta pemberian kemudahan yang diperlukan; pengendalian dan pengembangan kawasan peruntukan industri.

Mengingat pembangunan kawasan industri menyangkut dengan beberapa aspek, maka dalam pembinaan dan pengawasan kawasan industri sebaiknya melibatkan beberapa instansi terkait seperti Departemen Perindustrian Dan Perdagangan, Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Negara Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Maupun pemerintah Propinsi dan Kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.


b. Oleh Asosiasi Kawasan Industri
Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memandirikan kegiatan usaha, maka meskipun usaha kawasan industri sudah mendapat pembinaan oleh pemerintah melalui Departemen terkait, namun untuk lebih meningkatkan kegiatan pembangunan kawasan industri sangat diperlukan adanya asosiasi perusahaan kawasan industri. Sampai saat ini kawasan industri di Indonesia bergabung dalam satu wadah yaitu Himpunan Kawasan Industri (HKI).

Menurut Anggaran Dasar Himpunan Kawasan Industri disebutkan bahwa organisasi HKI didirikan dengan maksud menyatukan serta meningkatkan kerjasama para anggotanya dalam rangka mengembangkan kawasan industri, sarana-sarana usaha industri kecil dan/atau bentuk kawasan industri lainnya termasuk pemusatan-pemusatan industri di dalam suatu areal tertentu yang telah memiliki wadah bersama, baik yang berstatus umum maupun yang berstatus berikat, sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan tujuan HKI adalah untuk memajukan, meningkatkan dan mengembangkan peranan dan fungsi kawasan industri di Indonesia agar dapat mempercepat pertumbuhan industri dalam rangka mensukseskan pembangunan ekonomi nasional, adapun fugsinya antara lain adalah sebagai wadah komunikasi dan informasi antara anggota; wadah pembinaan dan pengembangan para anggota dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi; dan sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan permasalahan yang dihadapi para anggotanya.

Menurut Anggaran Dasar HKI tersebut dapat disimpulkan, bahwa maksud dan tujuan asosiasi tersebut adalah untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi para anggota HKI kepada pemerintah maupun secara swadaya menggalang kekuatan untuk menumbuh kembangkan kawasan industri di masa mendatang.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top