Jumat, 08 Mei 2015

Macam-macam Upaya Paksa dalam Penyidikan

A. Penangkapan
Berdasarkan Pasal 1 butir (20) KUHAP yang dimaksud dengan penangkapan adalah :
“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Di dalam Pasal 16 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Dalam hal tertangkap tangan atau tertangkapnya seseorang pada waktu melakukan tindak pidana, atau dengan segera setelah beberapa saat tindak pidana, atau sesaat kemudian.diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut serta melakukan atau membantu melakukan tindak pidana tersebut (Pasal 1 butir 19 KUHAP), penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkapan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

B. Penahanan
Pasal 1 butir (21) KUHAP menentukan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan dalam Pasal 20 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik ataupun penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan.
Adapun yang menjadi alasan untuk dapat melakukan penahanan adalah seperti yang tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP yaitu harus ada kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang dilakukan.

C. Penggledahan
Berdasarkan Pasal 1 butir (17) KUHAP yang dimaksud dengan penggledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan Pasal 1 butir (18) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penggledahan badan adalah tindakan tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita.
Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggledahan rumah dan atau badan dan atau penggledahan pakaian menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak dimana patut dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, sedangkan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri tidak mungkin diperoleh dengan cara layak dan dalam waktu yang singkat (Pasal 32-34 KUHAP).

D. Penyitaan
Pasal 1 butir (16) KUHAP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Seperti halnya penggledahan rumah maka penyitaan rumah harus mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun apabila tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang sebagai barang bukti tanpa perlu surat ijin dari Ketua Pengadilan.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top