Sabtu, 09 Mei 2015

Jenis Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (Persero) yang bertujuan memupuk keuntungan dan sepenuhnya tunduk pada ketentuan Undang-undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta Perusahaan Umum (Perum) yang dibentuk pemerintah untuk melaksankan usaha sebagai implementasi kewajiban pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk bentuk Perum, walaupun keberadaanya untuk melaksankan kemanfaatan umum, namun demikian sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu Perum harus diupayakan juga untuk mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan. 
Dengan memperhatikan sifat BUMN yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang ini (UU No. 19 Tahun 2003) BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yauitu : Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bertujuan memupuk keuntungan dan Perusahaan Umum (PERUM) guna menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ditegaskan pula dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN. Pasal 9 BUMN terdiri dari Persero dan Perum.
1. Perusahaan Perseroan (Persero)
Usaha-Usaha Negara, Perusahaan (Negara) Perseroan (Public/State Company) disingkat PERSERO. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan (keuntungan dalam arti, karena baiknya pelayanan dan pembinaan organisasi yang baik, efektif, efisien dan ekonomis secara business-zakelijk, cost accounting principles, managenment effectiveness dan pelayanan umum yang baik dan memuaskan memperoleh surplus atau laba)

Ditegaskan dalam Undang-undang No. 19 Tauh 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 10 ayat (1) Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Ayat (2) Pelaksanaan pendirian Persero dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11 Terhadap persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
Dengan demikian PT adalah : Pasal 1 ayat (1) UU PT Tahun 1995, merumuskan pengertian PT sebagai Badan Hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaanya.
Pasal 12 Maksud adan Tujuan pendirian Persero adalah :
  • menyediakan barang/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat;
  • mengejar keuntungan guna melihat nilai perusahaan
Bahwa Persero sebagai salah satu pelaku ekonomi nasional dituntut untuk dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan dan nilai Persero yang bersangkutan sehingga akan memberikan manfaat yang optimal bagi pihak-pihak yang terkait.
Pasal 13 Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris.
Dengan demikian maka, Perseroan Terbatas pada umumnya mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri mampu mengadakan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan baik bagi institusinya sendiri maupun bagi para pendukungnya (pemegang saham). Oleh karena itu bentuk badan usaha ini sangat diminati (PT) sangat diminati oleh masyarakat.53
Pasal 13 Oragan Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris, dengan demikian maka PT Persero (BUMN), berbeda dengan PT swasta bila ditinjau dari segi modal, usaha dan Perundang-undangan yang mengaturnya.

2. Perusahaan Umum (Perum)
Perum adalah Perusahaan Umum maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum atau public utility. Berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungan yang berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Perusahaan umum (PERUM) dibedakan dengan Perusahaan Perseroan (PERSERO) karena sifat usahanya. Sifat usahanya Perum lebih berat pada pelayanan demi kemanfaatan umum, baik pelayanan maupun penyediaan barang dan jasa. Namun demikian, sebagai badan usaha diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk itu PERUM harus mendapat laba agar bisa hidup berkelanjutan.

Bentuk hukum Perusahaan Umum (Perum) diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 9 Tahun 1969 tentang bentuk-bentuk Usaha negara (Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1969). Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Perum adalah perusahaan negara yang didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan negara. (Lembaran Negara No. 50 Tahun 1960) Tata cara pembinaan dan pengawasan Perum Diataur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 (Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1983). Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Lembaran Negara Nomor 16 Tahun 1998) tanggal 17 Januari 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya Perum dituangkan dalam Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2003, Ayat (1) pendirian Perum di usulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Ayat (2) Perum yang didirikan sebagai dimaksud dalam ayat (1) memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tantang pendiriannya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, pembinaan, pengurusan, dan pengawasan Perum diatur dengan peraturan pemerintah.
Maksud dan tujuan Pasal 36 ayat (1) Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. (2) untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan peretujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Pasal 37 Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

Melihat borok-borok yang menggerogoti BUMN selama ini, dapatlah meyakinkan atau tidak, untuk terealisir dalam fakta dan kenyataan. Swastanisasi bukan berarti menjamin pemerataan sebagaimana yang diharapkan. Apabila melihat contoh kasus Malaysia dan Filipina, swastanisasi hanya memperkaya segelintir keluarga dan orang-orang mampu yang ikut dalam tender atau lelang aset BUMN. Masalahnya, penawaran dilakukan oleh pemerintah Malaysia terlalu terkait dengan politik dan program pembumiputraan, sehingga hanya mereka yang dekat Partai berkuasa yang punya informasi dan kesempatan luas. Filipina digunakan oleh Ferdinand Marcos untuk membeli loyalitas para pengikutnya, walaupun penawaran dilakukan secara bebas, tetapi masyarakat terlalu lemah melawan Elit Politik yang kaya raya, hampir tidak jauh berbeda dengan di Indonesia.

Pustaka.
Sri Redjeki Hartono, 200, Hukum Perusahaan, Mandar Maju, Bandung
Anisitus Amanat, 1996, Pembahasan Undang-UndangPerseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
Lihat I.G. Wijaya, Hukum Perusahaan, Uasaha- Usaha Negara Perusahaan (Negara) Perseroan ( Public/State Company) disngkat Persero, 2003, Megapoin, Jakarta
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top