Jumat, 08 Mei 2015

Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Hukum acara pidana merupakan peraturan yang melaksanakan hukum pidana. Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia berdasar pada peraturan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Menurut Andi Hamzah , dengan terciptanya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka pertama kali di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam artian meliputi seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai meliputi peninjauan kembali (herziening).

Menurut M. Yahya Harahap KUHAP sebagai hukum acara pidana yang berisi ketentuan tata tertib proses penyelesaian penanganan kasus tindak pidana, sekaligus telah memberi “legalisasi hak asasi” kepada tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di depan pemeriksaan aparat penegak hukum. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka dari tindakan sewenang-wenang. KUHAP telah mencoba menggariskan tata tertib hukum yang antara lain akan melepaskan tersangka atau terdakwa maupun keluarganya dari kesengsaraan putus asa di belantara penegakan hukum yang tak bertepi, karena sesuai dengan jiwa dan semangat yang diamanatkannya, tersangka atau terdakwa harus diberlakukan berdasar nilai-nilai yang manusiawi

Asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur dalam Penjelasan KUHAP butir ke-3 adalah sebagai berikut :
  1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (asas persamaan di muka hukum);
  2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (asas perintah tertulis);
  3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (asas praduga tak bersalah);
  4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi (asas pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan dan salah tuntut);
  5. Pengadilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak);
  6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya);
  7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan atas dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum (asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan);
  8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (asas hadirnya terdakwa);
  9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum);
  10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (asas pelaksanaan pengawasan putusan);
  11. Tersangka diberi kebebasan memberi dan mendapatkan penasehat hukum, menunjukkan bahwa KUHAP telah dianut asas akusator, yaitu tersangka dalam pemeriksaan dipandang sebagai subjek berhadap-hadapan dengan lain pihak yang memeriksa atau mendakwa yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian rupa sehingga kedua pihak mempunyai hak-hak yang sama nilainya (asas accusatoir).
Sedangkan menurut Andi Hamzah , asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana adalah sebagai berikut:
  1. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan,
  2. Asas praduga tak bersalah (Presumption of Innocence). Sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setiap orang tersangka/terdakwa wajib dianggap tidak bersalah,
  3. Asas oportunitas, Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum,
  4. Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, Terdapat pengecualian, yaitu mengenai delik yang berhubungan dengan rahasia militer atau yang menyangkut ketertiban umum (openbare orde),
  5. Asas semua orang diperlakukan sama di depan hakim, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang,
  6. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan tetap, Pengambilan keputusan salah tidaknya terdakwa dilakukan oleh hakim karena jabatannya dan bersifat tetap. Untuk jabatan tersebut diangkat hakim-hakim yang tetap oleh kepala negara,
  7. Asas tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum,
  8. Asas akusator dan inkisitor (accusatoir dan inquisitoir), Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa dengan KUHP telah dianut asas akusator.
  9. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan
Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan oleh hakim secara langsung, artinya langsung kepada terdakwa dan para saksi.


Peraturan yang menjadi dasar bagi pelaksana hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini adalah “ Reglemen Indonesia yang diperbaharui (selanjutnya disebut RIB) atau yang dikenal dengan nama Het Herziening Inladch Reglement “ (disebut HIR) Staatsblad tahun 1941 No. 44. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Drt tahun 1951, maka sebagai pedoman tentang acara perkara pidana sipil oleh semua Pengadilan dan Kejaksaan Negeri dalam Wilayah Republik Indonesia, kecuali atas beberapa perubahan dan tambahannya
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan dengan tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (rechstaat) bukan kekuasaan (machstaat). Hal ini berarti bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala Warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Oleh karena itu terhadap pembangunan serta pembaharuan hukum perlu diadakan penyempurnaan perundang-undangan yang kemudian kemungkinan ditingkatkan menjadi kodifikasi dan unifikasi hukum dalam bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang sedang berkembang kearah modernisasi.

Pembangunan yang dilakukan terhadap hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum. Undang-Undang tentang hukum acara pidana nasional wajib didasarkan pada falsafah, pandangan hidup dan dasar negara yaitu Pancasila.
Pembaharuan Hukum Acara Pidana dimaksudkan pula sebagai upaya untuk menghimpun ketentuan acara pidana yang saat itu masih terbagi dalam undang-undang ke dalam satu undang-undang hukum acara pidana nasional sesuai dengan tujuan kodifikasi dan unifikasi itu. Oleh karena itu, dengan berbagai pertimbangan lahirlah Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang disingkat dengan KUHAP. Kitab undang-undang ini memuat ketentuan tentang tata cara dari suatau proses pidana.

Ruang lingkup berlakunya undang-undang ini untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan (Pasal 2) KUHAP. Hukum acara pidana ini memuat peraturan pelaksana tata cara peradilan ini dilaksanakan menurut peraturan dan cara-cara yang ditentukan dalam hukum undang-undang hukum acara pidana ini berisi ketentuan-ketentuan yang mengadili mereka yang telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana Indonesia.
Pustaka.
Andi Hamzah, l987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia
M. Yahya Harahap, 1988, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Pustaka Kartini
Karni dan H.J. van Schravendijk, 1956, Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia,
.H. Tirtaamidjaja, 1955, Pokok-Pokok Hukum Pidana
Moeljatno, 1955, Perbuatan Pidana dan Pertanggungan Jawab dalam Hukum Pidana
Facebook Twitter Google+

1 komentar:

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top