Kamis, 07 Mei 2015

Harmonisasi Peraturan Perundangan Yang mengatur Kawasan Industri

Keberhasilan dalam pengembangan Kawasan Industri juga sangat erat hubungannya dengan adanya kepastian hukum. Konsistensi peraturan yang ada dalam mendukung keberhasilan Kawasan Industri sangat diperlukan. dengan adanya konsistensi tersebut, maka bagi Investor tidak akan ragu-ragu dalam menanamkan modalnya. Dalam hal kepastian hukum yang lebih penting bagi Kawasan Industri adalah adanya Sinkronisasi dari peraturan-peraturan yang ada, sehingga semua tidak saling kontraproduktif dalam upaya pengembangan Kawasan Industri. Mengingat dalam Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Industri banyak instansi terlibat disana, sehingga produk perundangan yang dikeluarkan mampu mengkoordinasikan kewenangan antara instansi yang satu dengan yang lain sehingga mempunyai semangat yang sama dan tidak timbul tumpang tindih antara satu sama lain dalam memajukan perkembangan Kawasan Industri.

Sebagaimana diketahui bahwa untuk membangun suatu kawasan industri, mulai dari perencanaan, pembangunan fisik dan operasionalnya, melibatkan beberapa instansi yang terkait seperti dalam hal lokasi melibatkan instansi di daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Tata Kota , Badan Pertanahan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Penanaman Modal sedangkan pada tingkat nasional melibatkan beberapa departemen seperti Departemen perindustrian dan Perdagangan, Badan Pertanahan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Pada tataran tingkat nasional kebijakan departemen tersebut dituangkan dalam perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri, sedangkan pada tingkat daerah dituangkan dalam bentuk Perda-Perda. Mengingat banyaknya pihak-pihak yang terlibat di dalam pembangunan kawasan industri, maka seyogyanya diperlukan adanya harmonisasi peraturan yang mengatur kawasan industri, sehingga terjadi suatu persamaan persepsi untuk mendukung perkembangan kawasan industri, dengan demikian pembangunan kawasan industri akan bermanfaat bagi percepatan pertumbuhan industri di daerah dengan cara memberikan kemudahan bagi kegiatan industri sebagaimana yang diamanatkan oleh Kepres no 41 tahun 1996 dapat tercapai.
Sesuai dengan Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Dasar 1945;
2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3) Undang-undang;
4) Perpu;
5) Peraturan Pemerintah;
6) Keputusan Presiden;
7) Peraturan Daerah.

Dengan tata urutan perundang-undangan tersebut, maka seyogyanya untuk memberikan kepastian hukum bagi investor ada harmonisasi diantara peraturan perundang-undangan tersebut baik pada tingkat pusat atau nasional maupun tingkat daerah.

a. Pada Tingkat Pusat
Produk perundang-undangan pada tingkat pusat haruslah dapat mengatur kebijakan kawasan industri dan memberikan kewenangan yang harmonis antara instansi yang satu dengan yang lainnya, sehingga semua unsur pemerintah dapat mendukung kemajuan kawasan industri.

Pada tingkatan nasional instansi yang terkait dengan pengembangan kawasan industri antara meliputi :
- Departemen Perdagangan dan Perindustrian,
- Menteri Lingkungan Hidup,
- Badan Pertanahan,
- Departemen Keuangan,
- Bank Indonesia,
- POLRI,
- BKPM,
- Departemen Ketenagakerjaan.

Pada tingkat pusat/nasional, harmonisasi diperlukan terhadap peraturan perundang-undangan baik yang setingkat maupun dengan yang lebih tinggi.

b. Pada Tingkat Daerah
Produk-produk peraturan yang dikeluarkan oleh Pemda yang terkait dan mempengaruhi perkembangan Kawasan Industri antara lain adalah menyangkut :
- Pajak-pajak,
- Perijinan,
- Pertanahan,
- PU/Tata Kota,
- BKPMD,
- Restribusi.
Pada tingkat daerah harmonisasi diperlukan terhadap peraturan perundang-undangan baik yang setingkat maupun dengan peraturan yang lebih tinggi.
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top