Senin, 11 Mei 2015

Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Kejahatan

Seperti halnya banyak sistem hukum, maka hukum pidana Belanda membedakan antara “ misdrijven”, yakni tindak pidana yang lebih serius yang secara garis besar dapat dibandingkan dengan tindak pidana yang tergolong berat yang diistilahkan sebagai kejahatan dan “overtredingen” (pelanggaran) atau tindak pidana yang lebih ringan.
Kejahatan adalah istilah yang dapat mencakup pengertian yang berhubungan dengan pola-pola prilaku manusia yang sangat beraneka ragam mulai dari yang terselubung di belakang hal-hal yang nampak wajar hingga yang membahayakan. Sehubungan dengan hal ini Moeljatno mengatakan.
Bahwa kejahatan adalah “rechtsdeliten”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana,telah dirasakan sebagai onrecht, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran adalah “wetsdelikten”, yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian. Menurut Andi Hamzah Kejahatan adalah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara kongkret.
Untuk mengetahui yang mana kejahatan dan yang mana pula pelanggaran, dalam KUH Pidana lebih mudah, karena jelas kejahatan terdapat dalam buku II sedangkan pelanggaran pada buku III. Perumusan Kejahatan yang terdapat dalam KUH Pidana adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUH Pidana.
Sebagai bukti bahwa garis antara rechts dan Wetsdelikten itu sangat sukar untuk menentukannya dan merupakan suatu keharusan bagi tiap-tiap pembentukan undang-undang untuk menentukan bahwa suatu perbuatan pidana yang tertentu di masukkan dalam kejahatan atau pelanggaran. Kalau penentuan ini tidak ada maka perbuatan itu tidak dapat diadili
Selain dari pada sifat umum bahwa ancaman pidana bagi kejahatan adalah lebih berat dari pada pelanggaran, maka menurut Muljatno dikatakan. Bahwa: 1. pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja; 2. jika menghadapi kejahatan maka bentuk kesalahan (kesengajaan atau kealpaan yang diperlukan di situ harus dibuktikan oleh jaksa, sedangkan jika menghadapi pelanggaran hal itu tidak usah. Berhubungan dengan itu kejahatan dibedakan pula dalam kejahatan yang dolus dan culpa; 3.percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dapat dipidana (Pasal 54 KUH Pidana). Juga pembantuan pada pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUH Pidana); 4. tenggang daluarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak menjalani pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan tersebut masing-masing adalah satu tahun dan dua tahun; 5. dalam hal perbarengan (concursus) para terpidana berbeda untuk pelanggaran dan kejahatan. Kumulasi pidana yang ringan lebih mudah dari pada pidana berat ( Pasal 65, 66-70 KUH Pidana).
Andi Hamzah mengatakan bahwa kesalahan dalam arti luas itu meliputi: 1.sengaja; 2. kelalaian; 3.dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga-tiganya merupakan unsur subyektif syarat pemidanaan atau jika kita mengikuti golongan yang memasukkan unsur kesalahan dalam arti luas kedalam pengertian delik sebagai unsur subyektif delik.
Lebih lanjut Menurut Saparinah Sadli yang dikutip Barda Nawawi Arief bahwa Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut beliau perilaku menyimpang itu merupakan merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riel atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Dengan demikian kejahatan disamping merupakan masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial, malahan menurut Benedict S. Alper merupakan “the social Oldest problem”.
Pengertian kejahatan (crime) sangatlah beragam tidak ada definisi baku yang di dalamnya mencakup semua aspek kejahatan secara komprehensif. Ada yang memberikan pengertian kejahatan dilihat dari aspek yuridis, sosiologis, maupun kriminologis.
Adapun Munculnya perbedaan dalam mengartikan kejahatan dikarenakan perspektif orang dalam memandang kejahatan sangat beragam, di samping tentunya perumusan kejahatan akan sangat dipengaruhi oleh jenis kejahatan yang akan dirumuskan. Sebagai contoh pengertian kejahatan korporasi (corporate crime), jenis kejahatan ini acap kali digunakan dalam pelbagai konteks dan penamaan. Tidaklah mengherankan kalau di Amerika serikat, dimana setiap Negara bagian menyusun perundang-undangannya terdapat lebih kurang 20 perumusan yang bertalian dengan kejahatan korporasi.

Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai oleh rakyat.
Pada awalnya kejahatan hanyalah merupakan cap yang diberikan masyarakat pada perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian ukuran untuk menentukan apakah sustu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan adalah apakah masyarakat secara umum akan menderita kerugian ekonomi serta perbuatan tersebut secara psikologi merugikan sehingga di masyarakat muncul rasa tidak aman dan melukai perasaan.
Secara faktual, pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana kejahatan semakin komplek yang bergerak seiring dengan dinamisasi kehidupan masyarakat yang bergerak secara evolosi maupun secara revolosi. Dinamisasi kehidupan masyarakat itu ditandai ditandai dengan deferensiasi masyarakat dan spesifikasi profisi. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa :
Suatu ciri yang melekat pada masyarakat dalam perkembangannya adalah terjadinya differensiasi. Melalui defferensiasi ini suatu masyarakat menjadi terurai ke dalam berbagai bentuk bidang spesialisasi yang masing-masing sedikit banyak mendapatkan kedudukan otonom. Oleh karenanya susunan masyarakatnya menjadi semakin kompleks.

Dengan dinamisasi kehidupan masyarakat yang ditandai dengan differensiasi dan spesifikasi, maka secara evolosi maupun revolosi tindak pidana kejahatan akan mengikutinya, karena secara etiologi-kriminal tindak pidana kejahatan lahir dan berkembang karena faktor sosial, politik, dan ekonomi yang dominan terhadap pilihan perilaku individu yang terakumulasi dalam dinamisasi kehidupan masyarakat.
Berdasarkan masa dan pola tindak pidana kejahatan, maka pertumbuhan dan perkembangan tindak pidana kejahatan tersebut dapat dilakukan pembagian dalam dua kelompok tindak pidana kejahatan, yaitu tindak pidana kejahatan konvensional (conventional crime) dan tindak pidana kejahatan non konvensional (non conventional crime). Berbicara mengenai masalah konvensional dan non konvensional tidak dapat dilepaskan dari masalah komparisasi masa dan dan pola tindak pidana kejahatan (pola alat, pola modus operandi, pola kejahatan, pola pelaku, pola korban, pola sasaran dan pola motivasi), apa bila dilakukan komparisasi dengan sesuatu hal yang sebelumnya terjadi dan sesuatu hal yang non konvensional akan menjadi konvensional apa bila dilakukan komparisasi dengan sesuatu hal yang telah atau akan terjadi. Sebagai contoh Tv Hitam Putih akan dikatakan non konvensional apa bila dilakukan komparisasi dengan radio, namun sekarang Tv hitam putih dikatakan konvensional apabila dilakukan komparisasi dengan Tv color, demikian pula tindak pidana kejahatan yang akan berproses menjadi konvensional atau non konvensional, apabila dikomparisasi berdasarkan masa dan pola-pola tindak pidana kejahatan.

Pustaka.
Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni: 1983),
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni; 1984),
Abdul Wahid, Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, H A M, dan Hukum, (Bandung: Refika Aditama; 2004)
Van Duyne, sebagaimana dikutif oleh J.E. Sahetapy,Kejahatan Korporasi, (Bandung: Refika Aditama; 2002),
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top