Sabtu, 09 Mei 2015

Definisi dan Pengertian Perusahaan Negara

Perusahaan Negara adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara Republik Indonesia yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang (pasal 1, UU No. 19 Prp Tahun 1960). Perusahaan negara ini didirikan dengan peraturan pemerintah, yang menjadi badan hukum sejak berlakunya PP yang bersangkutan (Pasal 3 UU No. 19 Prp Tahun 1960).37
Program umum Pemerintah di bidang ekonomi setelah (Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945) untuk menyesuaikan organisasi alat-alat produksi dan distribusi kepada penyelenggaraan Pasal 33 UUD 1945 serta dalam rangka penyelenggaraan ekonomi terpimpin Pemerintah merasa perlu mengadakan keseragaman dalam bentuk perusahaan-perusahaan negara.38
Berdasarkan pertimbangan tersebut itulah Pemerintah mengeluarkan peraturan pokok bagi perusahaan-perusahaan negara, yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara. Selanjutnya Perpu ini diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1960. Dalam undang-undang ini Pemerintah telah memberikan penjelasan yang luas sekali tentang segala sesuatu berkenaan dengan Perusahaan Negara.

Dalam usaha mengadakan sinkronisasi tersebut pemerintah merasa perlu meninjau dan menelaah kembali status dalam organisasi dari perusahaan negara, baik yang berbentuk badan – badan berdasarkan hukum perdata maupun yang berbentuk badan hukum berdasarkan hukum publik antara lain juga yang berdasarkan Undang-undang Perusahaan Indonesia (Indonesische Berdrijven wet).39
Perusahaan negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang Komptabiliteit Indonesia40

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan Perundang-undangan diluar KUHD. Dalam KUHD tidak dijelaskan istilah perusahaan. Pengertian Perusahaan dapat dijumpai dalam Pasal 1 huruf (b) UU No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Perusuhaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba41 Sifat dan tujuannya tetap diurus melalui dan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.
Usaha tersebut di atas adalah disesuaikan dengan garis besar haluan negara tahun 1960 yang menetapkan bahwa perlu segera diadakan retoling dari alat-alat produksi dan alat-alat distribusi. Semuanya ini harus direorganisasikan dan ditujukan kearah pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Semua alat vital dalam produksi dan semua alat vital dalam distribusi harus dikuasai atau sedikitnya diawasi oleh Pemerintah, sedangkan segala modal tenaga yang terbukti progresif dapat diikutsertakan dalam pembangunan Indonesia.

Dalam peraturan pemerintah ini ditetapkan bahwa unsur pemilikan negara atas setiap usaha negara yang berbentuk persero disentralisasi penatausahaannya kepada Menteri Keuangan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan, bahwa pada hakekatnya fungsi utama dari persero ialah pemupukan dana bagi negara ataupun sebagai alata untuk mencari sumber keuangan negara. Dalam hubungan ini masalah penanaman kekayaan negara dalam modal persero sangat erat hubungannya dengan kebijaksanaan keuangan negara, kebijaksanaan mana dalam keseluruhannya merupakan tugas Menteri Keuangan.

Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka lingkup perusahaan meliputi 2 (dua) hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Tegasnya hukum perusahaan meliputi bentuk usaha dan jenis usaha keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut hukum perusahaan.42 Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan disebut company atau corporation. Sedangkan jenis usaha adalah berbagai macam usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan (pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Sedangkan yang disebut dengan pengusaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dalam bahasa Inggris usaha disebut business, sedangkan pengusaha disebut businessmen43. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur :
a. dalam bidang perekonomian;
b. dilakukan oleh pengusaha; dan
c. tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Sedangkan menurut Molengraff dalam bukunya Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan44 Jika di bandingkan dengan Polak dalam bukunya beliau berpendapat bahwa memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan.45

Jika seluruh definisi perusahaan dibandingkan ternyata definisi perusahaan dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang No 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan lebih sempurna. Karena dengan adanya bentuk usaha (badan usaha) yang menjalankan jenis usaha (kegiatan dalam bidang perekonomian), maka unsur-unsur lain terpenuhi juga.

Pustaka.
Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya bakti, Bandung
C.S.T Kansil, Christine. S.T. Kansil, Bagian (II), 1995, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian 2, PT. Pratnya Paramita, Jakarta, 


H.M.N. Purwosutjipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Djambatan, Jakarta,
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top