Jumat, 08 Mei 2015

Definisi dan Pengertian Penyelidikan serta Penjelasan Proses Penyelidikan

Menurut Andi Hamzah , KUHAP membedakan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan sejajar dengan pengertian opsporing atau investigation. Pembedaan kedua istilah tersebut rupanya tidak didasarkan kepada pengertian biasa. Pengertian biasa menunjukkan bahwa penyidikan berasal dari kata sidik. Juga penyelidikan berasal dari kata sidik yang mendapat sisipan el, menjadi selidik. Artinya sama dengan sidik, hanya diperkeras pengertiannya, banyak menyidik . Dalam KUHAP kedua istilah tersebut diartikan lain. Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya . Dalam bahasa Belanda ini sama dengan opsporing. Menurut de Pinto, menyidik (opsporing) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum .

Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP yang dimaksud dengan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana , penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri, terpisah dari fungsi penyidikan, melainkan hanya merupakan salah satu cara atau methode atau sub dari pada fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.

Latar belakang, motivasi dan urgensi diintrodusirnya fungsi penyelidikan antara lain adanya perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi. Di sampimg itu tidak setiap peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu menampakkan bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana. Selanjutnya sebelum melangkah lebih lanjut dengan melakukan penyidikan dengan konsekuensi digunakannya upaya paksa, perlu ditentukan lebih dahulu berdasarkan data atau keterangan yang didapat dari hasil penyelidikan bahwa peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu benar adanya merupakan tindak pidana sehingga dapat dilanjutkan dengan tindakan penyidikan. Dengan demikian sebenarnya sejak dini KUHAP berusaha mencegah digunakannya dengan mudah upaya paksa. Upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa digunakan demi kepentingan umum yang lebih luas.
Dari penjelasan di atas, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Penyelidikan juga bukan merupakan kegiatan intelegence. Jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

b). Aparat Penyelidik
Penyelidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 butir 4) KUHAP. Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan :
  • menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan
  • menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum, sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih sperti yang dialami pada masa HIR.
  • merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum. Dengan demikian dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien.
Menurut Pasal 4 KUHAP, penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Namun demikian dalam penjelasan Pasal 9 KUHAP dinyatakan bahwa dalam keadaan yang mendesak dan perlu, untuk tugas tertentu demi kepentingan penyelidikan, atas perintah tertulis Menteri Kehakiman, pejabat imigrasi dapat melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Fungsi dan Wewenang Penyelidik
1. Fungsi dan Wewenang penyelidik (Pasal 5 KUHAP)
a) Menerima laporan atau pengaduan
Apabila penyelidik menerima suatu pemberitahuan dan atau laporan yang disampaikan oleh seseorang, penyelidik mempunyai hak dan kewajiban untuk menindak lanjuti (Pasal 1 butir 24 KUHAP). Mengenai laporan atau pengaduan yang dapat diterima penyelidik :
• Jika laporan pengaduan diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu
• Jika laporan atau pengaduan diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik
• Jika pelapor atau pengadu tidak dapat menulis, hal itu harus dicatat dalamlaporan pengaduan (Pasal 103 KUHAP)

b) Mencari keterangan dan barang bukti
Fungsi penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama atau sebagai bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan guna mempersiapkan semaksimal mungkin fakta, keterangan, dan bahan bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.Apabila penyidikan dilakukan tanpa persiapan yang memadai tersebut akan terjadi tindakan penyidikan yang bertentangan dengan hukum atau tejadi kekeliruan terhadap orang yang yang disidik.

c) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan (Pasal 5 KUHAP) kepada penyelidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Untuk melakukan tindakan menyuruh orang yang dicurigai dan sekalian menanyakan identitas orang yang ditanyai tidak perlu surat perintah khusus atau dengan apapun.

d) Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab
Yang dimaksud dengan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidik (Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 KUHAP) dengan syarat :
  • Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
  • Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatannya
  • Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
  • Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa
  • Menghormati hak asasi manusia
e. Kewenangan berdasar perintah penyidik
Tindakan dan kewenangan undang-undang melalui penyelidik dalam hal ini, lebih tepat merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik berupa : penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggledahan, dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik. Menurut ketentuan Pasal 102 ayat (2) KUHAP dalam hal tertangkap tangan, penyelidik dapat bertindak melakukan segera apa yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tanpa mendapat perintah dari pejabat penyidik.
Penyelidik wajib menyampaikan hasil pelaksanaan tindakan sepanjang yang menyangkut tindakan yang disebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b. Pengertian laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan, harus merupakan laporan secara tertulis. Jadi disamping adanya laporan lesan harus diikuti laporan tertulis demi untuk pertanggungjawaban dan pembinaan pengawasan terhadap penyelidik, sehingga apa saja pun yang dilakukan penyelidik tertera dalam laporan tersebut.
Pustaka.
Andi Hamzah, l987, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia
Darwan Prints, 1989, Hukum Acara Pidana, Suatu Pengantar
Tanpa Pengarang, 1982, Buku Pedoman Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Departemen Kehakiman RI
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top