Selasa, 12 Mei 2015

Definisi atau Pengertian Kesejahteraan Rakyat

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman .

Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Negara didirikan, dipertahankan dan dikembangkan untuk kepentingan seluruh rakyat yaitu untuk manjamin dan memajukan kesejahteraan umum. Hal ini secara nyata dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi:
”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesa yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”.

Dengan melihat pembukaan UUD 1945 diatas dapat dikemukakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya .

Namun demikian, kesejahteraan umum (keadilan sosial) sebagai tujuan Negara bukan berarti kewajiban Negara untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat, sehingga rakyat tidak berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi rakyat mempunyai hak dan kewajiban untuk mencapai kesejahteraannya. Negara hanya bertugas untuk menciptakan suasana atau keadaan yang memungkinkan rakyat dapat menikmati hak-haknya sebagai warga Negara dan mencapai kesejahteraan mereka semaksimal mungkin. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan tersebut komponen utama yang harus dipenuhi adalah adanya kepastian hukum dan tersedianya barang dan jasa kebutuhan hidup bagi semua warga Negara.

Kepastian hukum menjadi penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum di Indonesia mengingat Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) bukan berdasar pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Terciptanya Negara hukum berarti juga ditaatinya peraturan hukum atau rule of law dalam seganap aktivitas Negara dan warga negaranya. Unsur-unsur rule of law meliputi ;
1. Keutamaan aturan-aturan hukum atau supremasi hukum;
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum;
3. Terjaminnya hak-hak asasi manusia.
Keserasian dan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial atau kesejahteraan umum mutlak diperlukan dalam menjamin hak-hak warga Negara. Keserasian keduanya dapat terwujud manakala memenuhi persyaratan ;
a. Kaidah-kaidah hukum serta penerapannya mendekati citra masyarakat;
b. Pelaksana penegakan hukum dapat mengemban tugas sesuai tujuan dan keinginan hukum;
c. Masyarakat dimana hukum itu berlaku taat dan sadar akan pentingnya hukum bagi keadilan dan kesejahteraan.
Berkaitan dengan ketersediaan barang dan jasa sebagai ukuran kesejahteraan, ILO (International Labour Organization) mengemukakan konsep kebutuhan pokok dalam dua elemen :
  • • Persyaratan-persyaratan minimum keluarga untuk konsumsi sendiri, antara lain kebutuhan pangan, pakaian, dan perlindungan;
  • • Layanan-layanan esensial yang mendasar yang sebagian besar disediakan oleh dan untuk masyarakat seperti air minum bersih, kendaraan umum, sanitasi, fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan.
Perwujudan masyarakat yang adil dan makmur secara lebih rinci disebutkan oleh Kirdi Dipoyudo berupa tersedianya ;
  1. cukup sandang dan pangan dan perumahan yang layak, sehingga ia dapat hidup dengan aman tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang;
  2. fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau daya beli masyarakat;
  3. kesempatasn pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum atau professional kejuruan;
  4. jaminan hari tua, sehingga orang tidak takut mengahadapi masa tuanya pada saat dia tidak bisa berdaya mencari nafkah;
  5. sarana perhubungan secukupnya, sehingga dia dengan mudah, cepat dan murah untuk bergerak dalam mengahadapi segala urusannya;
  6. sarana komunikasi seperlunya, sehingga dapat mengadakan hubungan dengan orang lain melalui pos, telepon, telegram dan radio dengan cepat dan mudah;
  7. kesempatan kereja yang sesuai keinginan dan kecakapannya;
  8. Kesempatan untuk mengembangkan dan menikmati kebudayaan, menyempurnakan hidup moral keagamaan dan kehidupan intelektualnya;
  9. Memungkinkan untuk istirahat dan menikmati hiburan;
Terwujudnya kesejahteraan warga Negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau Negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah sebagai pimpinan Negara mempunyai tugas utama untuk memajukan kesejahteraan umum. Tidak hanya kesejahteraan lahir tetapi juga kesejahteraan bathin.
Oleh karena begitu luas jangkauan kesejahteraan yang meliputi lahir dan bathin ini, kesejahteraan umum berarti diakui dan dihormatinya hak hak dasar warga Negara dan tersedianya barang dan jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat. Dalam rangka mewujudkan hal ini Negara harus melakukan beberapa hal ;
  1. Wajib menetapkan dan menegakkan hak-hak asasi;
  2. Wajib mengusahakan agar barang dan jasa keperluan hidup dihasilkan dan atau didatangkan mencukupi keperluan hidup warga Negara dan dapat didistribusikan dengan cepat, aman dan dijual dengan harga yang wajar seimbang dengan daya beli warga Negara;
  3. Harus mengusahakan setiap warga Negara mampu bekerja secara produktif dengan syarat-syarat kerja yang wajar dan gaji yang mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya;
  4. Wajib memberikan bantuan seperlunya kepada mereka yang terganggu secara fisik dan mentalnya.
Pustaka.
Soedjono Dirdjosisworo, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindopersada,
Aristoteles dalam Kirdi Dipoyudo, Keadilan Sosial, Jakarta: CV. Rajawali
Decay dalam Wahyudi Kumorotomo, 2005, Etika Administrasi Negara, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top