Jumat, 08 Mei 2015

Definisi dan Pengertian Keimigrasian | Sejarah Imigrasi di Indonesia

Istilah imigrasi adalah terjemahan dari bahasa Belanda immigratie yang berasal dari bahasa latin immigratio. Kata kerjanya ialah immigreren dalam bahasa latin immigrare. Kata imigrasi terdiri atas dua suku kata, yaitu in yang artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk atau boyong. Jadi secara lengkap arti imigrasi adalah pemboyongan orang-orang masuk ke suatu negeri . Dalam Encyclopedia of the Social Science, disebutkan bahwa : immigration is the entrance into an alien country of persons intending to take part in the life of that country and to make it thei more or less permanent residenc. Sedangkan dalam Black’S Law Dictionary, disebutkan bahwa: immigration is the coming into a country of foreigners for purposes of permanent residence.

Selain dari istilah imigrasi, terdapat juga istilah yang kedengarannya hampir sama dengan istilah imigrasi, akan tetapi berbeda artinya, yaitu emigrasi yang artinya pemboyongan ke luar negeri dan transmigrasi yang artinya pemindahan dari daerah satu ke daerah lain dalam negeri. Dalam hal ini, Indonesia tidak mengenal emigrasi karena tidak ada orang-orang Indonesia yang diboyong ke luar negeri, sebab wilayahnya pada saat ini masih cukup mampu menampung para warga negaranya. Maka dari itu tidak ada Direktorat atau Direktorat Jenderal atau Departemen Emigrasi dalam susunan organisasi pemerintahan kita. Indonesia hanya mengenal Imigrasi yang diurus oleh Direktorat Jenderal imigrasi dan berada di bawah Departemen Kehakiman dan HAM, sedangkan transmigrasi diurus oleh Departemen Transmigrasi.

Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan tugas pokok di bidang keimigrasian yang memiliki fungsi pelayanan, penegakan hukum dan sekuriti, maka istilah imigrasi yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, menurut kaca mata Indonesia, artinya juga ikut meluas. Jadi Janganlah beranggapan bahwa karena istilah imigrasi secara harafiah sedemikian rupa, maka tugas pokok Direktorat Jenderal Imigrasi. Diartikan pula hanya mengurus pemasukan orang-orang asing ke Indonesia yang berniat menumpang hidup atau mencari nafkah dan sedikit atau banyak menjadikan negara itu untuk tempat berdiam atau menetap
Keimigrasian di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda, akan tetapi secara historis pada tanggal 26 Januari 1950 untuk pertama kalinya diatur langsung oleh Pemerintah Indonesia dan diangkat Mr. Yusuf Adiwinata sebagai Kepala Jawatan Imigrasi berdasarkan Surat Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat No. JZ/30/16 tanggal 28 Januari 1950 yang berlaku surut sejak tanggal 26 Januari 1950. Momentum tersebut hingga saat ini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Imigrasi oleh setiap jajaran Imigrasi Indonesia.

Organisasi imigrasi sebagai lembaga dalam struktur kenegaraan merupakan organisasi vital sesuai dengan sasanti Bhumi Pura Yaksa Purna Wibawa, yang artinya penjaga pintu gerbang negara yang berwibawa. Sejak ditetapkannya Penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, maka sejak saat itu tugas dan fungsi keimigrasian di Indonesia dijalankan oleh Jawatan Imigrasi atau sekarang Direktorat Jenderal Imigrasi dan berada langsung di bawah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Imigrasi semula hanya memiliki 4 (empat) buah Direktorat, yaitu Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin Tinggal Orang Asing, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian dan Direktorat Informasi Keimigrasian.
Seiring dengan perkembangan jaman dan pengaruh globalisasi saat ini dengan berbagai kepentingan kerjasama internasional antar negara, serta berbagai kepentingan pelaksanaan tugas-tugas keimigrasian, maka dibentuklah Direktorat yang bernama Direktorat Kerjasama Luar Negeri. Saat ini Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri dari : Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Ijin tinggal Orang Asing dan Status Kewarganegaraan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimgrasian, Direktorat.Informasi Keimigrasian dan Direktorat Kerjasama Luar Negeri.

Hal tersebut tidak berhenti sampai disitu saja, bahkan dengan semakin meningkatnya kejahatan internasional atau yang dikenal dengan istilah Transnational Organized Crime (TOC) akhir-akhir ini seperti terorisme, penyelundupan manusia (people smuggling), perdagangan manusia (human trading) dan sebagainya. Direktorat Jenderal Imigrasi memandang perlu untuk membentuk Direktorat yang ruang lingkup tugas dan fungsinya untuk mengantisipasi terjadinya kegiatan-kegiatan kejahatan tersebut. Sedianya telah direncanakan Direktorat baru tersebut dengan nama Direktorat Intelijen Keimigrasian, dimana Direktorat ini dirasakan cukup penting dalam menunjang tugas-tugas keimigrasian dan sekaligus mengantisipasi segala bentuk kejahatan internasional tersebut. Akan tetapi hal tersebut masih dalam proses perencanaan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Dengan pengembangan organisasi yang demikian itu, maka Direktorat Jenderal Imigrasi saat ini secara jelas telah menentukan kerangka tugasnya yang tercermin dalam tri fungsi imigrasi, yaitu sebagai aparatur pelayanan masyarakat, pengamanan Negara dan penegakan hukum keimigrasian , serta sebagai fasilitator ekonomi nasional. Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari sepenuhnya bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut sangat membutuhkan dukungan dari setiap personil yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Direktorat jenderal Imigrasi senantiasa berupaya untuk menjaga dan meningkatkan profesionalisme, kualitas dan kehandalan sumber daya manusia secara berkelanjutan .

Istilah Hukum Keimigrasian secara resmi digunakan oleh pemerintah tanggal 3l Maret l992, tanggal diundangkan dan tanggal mulai berlakunya undang-Undang Nomor 9 tahun l992 tentang Keimigrasian, dimuat dalam Lembaran Negara tahun l992 Nomor 33. Penggunaan istilah Hukum Keimigrasian dapat ditemukan pada bagian umum dari penjelasan atas Undang-undang Keimigrasian dalam tambahan Lembaran Negara Nomor 3474. Baik dalam Undang-Undang Keimigrasian maupun dalam penjelasannya tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan dengan Hukum Keimigrasian. Dalam Pasal l angka l UU No. 9 tahun l992 hanya diberikan batasan perkataan keimigrasian, yaitu hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar wilayah negara republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa :
  1. lLapangan (objek) hukum dari Hukum Keimigrasian adalah lalu lintas dan pengawasankeimigrasian
  2. Subjek hukum dari Hukum Keimigrasian adalah orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah negara Indonesia.
Menurut Abdullah Sjahriful, Hukum Keimigrasian adalah himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu litas di dalam wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing yang berada di wilayah . Hukum Keimigrasian masuk dalam hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu dengan negara (pemerintah). Dengan adanya pencanangan Hukum Keimigrasian, bertambahlah khazanah ilmu hukum di Indonesia dan Hukum Keimigrasianpun mendapat tempat dalam Tata Hukum Indonesia, sehingga kedudukan Hukum Keimigrasian sudah dapat disejajarkan dengan hukum-hukum yang telah lahir terlebih dahulu, seperti hukum perpajakan dan hukum perburuhan. Selanjutnya Abdullah Sjahriful juga menyatakan bahwa kalau hukum perpajakan dan hukum perburuhan sudah dimasukkan ke dalam kurikulum perguruan tinggi, maka sudah saatnya Hukum Keimigrasian untuk dipertimbangkan menjadi mata kuliah pada jenjang pendidikan tinggi terutama di Fakultas Hukum.

  • Fungsi dan Peranan Keimigrasian
Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara operasional, peran keimigarsian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu : Fungsi Pelayanan Masyarakat
  • Pengertian Tindak Pidana Keimgrasian
Untuk dapat memahami pengertian tindak pidana keimigrasian, maka perlu dijelaskan pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda strafbaar feit atau delict. Istilah strafbaar feit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara beragam, misalnya menurut Utrecht diterjemahkan sebagai peristiwa pidana . Karni dan H.J. van Schravendijk , memakai istilah perbuatan yang boleh dihukum. M.H Tirtaamidjaya menerjemahkan dengan pelanggaran pidana. Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana., sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah Negara republik Indonesia. Dengan telah diketahuinya arti tindak pidana dan arti keimigrasian, maka arti lengkap dari tindak pidana keimigrasian adalah tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan sendiri.

Di dalam Undang-Undang No. 9 tahun l992 tentang Keimigrasian, tindak pidana Keimigrasian diatur dalam Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, yaitu dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 61. Dari pasal-pasal tersebut yang berjumlah 14 pasal terdapat sebelas pasal tergolong kejahatan (misdrijf) ,yaitu Pasal 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, dan 59 serta tiga pasal tergolong pelanggaran (overtreding), yaitu pasal 51, 60, dan 61. Menurut Penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU No. 9 tahun l992, Tindak Pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana umum, karena tindak pidana keimigrasian tidak mempunyai kedudukan tersendiri dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana keimigrasian bukan merupakan tindak pidana khusus.

Pustaka.
T.S.G. Mulia dan K.A.H. Hidding , Ensiklopedia Indonesia, Jilid II
Abdullah Sjahriful, l993, Memperkenalkan hukum Keimigrasian
Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi Seluruh Indonesia, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Imigrasi, 2004, Profil Imigrasi
 
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top