Senin, 11 Mei 2015

Definisi dan Pengertian Gratifikasi (Korupsi)

Aturan mengenai gratifikasi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 telah memperkenalkan istilah “gratifikasi” yang terkait dengan suap. Aturan mengenai suap sebenarnya telah lama diatur dalam perundang-undangan nasional sejak dulu.
Bentuk korupsi yang paling umum tersebut (suap) tidak terbatas pada uang, tetapi dapat berbentuk lain, seperti mobil, tanah, perhiasan, rumah, seks, makanan dan minuman, emas atau perak, saham, pelacur, dan hal lain yang umumnya dihargai oleh sipenerima dalam hal ini pejabat atau pegawai negeri.
Suap sendiri mempunyai arti, yakni berasal dari kata “bribery” (bahasa Inggris) ialah “promised to subject in order to get him to do something (often something wrong) in favour of the gift”.

Di Afrika Barat, kata dash merupakan sebuah ungkapan untuk menjelaskan arti tingkah laku suap. Di Timur Tengah, kata baksheesh digunakan untuk menjelaskan hal yang sama. Di Amerika Latin, orang menyebutmua mordida yang artinya “suapan kecil”. Mengikuti budaya riang gembira sambil menenggak minuman beralkohol, orang-orang Prancis lebih menyenangi kata pot de vin yang artinya “mangkuk anggur”. Bertujuan untuk membuat mabuk mereka yang menerima uang suap tersebut. Di Italia dikenal kata la bustarella yang berarti ‘amplop kecil’, salh satu alat menejemen perkantoran yang ditinggalkan dengan meletakanya diatas meja pejabat dengan tujuan agar rantai birokrasi (red tapes) dapat dipotong secukupnya. Di negara bagian Chicago, Amerika Serikat, orang menyebutnya a little grease yang jika diartikan adalah “uang semir”. Sementara di Indonesia terdapat istilah suap, sogok, uang semir, dan uang pelicin.

Fenomena pemberian hadiah atau gratifikasi sudah menjadi fenomena pembenaran dikalangan pejabat. Pemberian tersebut sebenarnya berakar dari tradisi kerajaan masa lalu yang sulit dibendung. Sebenarnya pemberian hadiah telah dikenal pula dalam adat tradisional Afrika dari rakyat kepada kepala suku di Afrika, sedangkan orang Korea mempunyai kebiasaan memberi hadiah terkait dengan masalah tradisional bahwa orang Korea mempunyai pengertian yang penuh dan tenggang rasa serta mengusahakan segala cara menjalin hubungan pribadi dengan orang lain. Memberi dan menerima hadiah dianggap sebagai komisi yang wajar bagi layanan yang diberikan. Dalam konteks ini setiap hadiah mengharapkan imbalan . Asas timbal balik atau resiprositas adalah norma dasar yang dianut setiap kebudayaan di sepanjang masa. Pada kenyataanya, penerima hadiah merasa berhutang pada pemberi hadiah. Menolak hadiah atau menerima hadiah tetapi kemudian tidak membalas dianggap sikap permusuhan. Namun demikian memberi hadiah kepada seorang pejabat tinggi juga dinilai negatif, yaitu sebagai upaya menjilat, menjalin hubungan, atu mempengaruhi. Seorang pengusaha yang menerima sogokan dan tidak membalasnya dengan jasa dianggap tidak bijaksana, tidak adil .
Namun dimasa sekarang, hal tersebut sudah mulai terungkap sebagai suatu tindak pidana atau kejahatan, sebagai contoh :
  1. Perkara Kartika Thahir melawan Pertamina di Pengadilan Singapura yang pada tingkat pertama dan kedua yang menganggap komisi merupakan suatu bentuk suap .
  2. Kasus Pemailitan Perusahaan Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, dimana salah seorang anggota hakim majelis kasus AJMI, Hasan Basri sempat mengakui kepada KPKPN bahwa 10 persen dari harta kekayaanya bernilai lebih dari 1 miliyar rupiah berasal dari uang ucapan terima kasih .
  3. Kasus cek perjalanan yang diterima oleh anggota parlemen Aberson Sihaloho yang diduga kuat sebagai pemberian gratifikasi yang menjurus kearah suap .
  4. Kasus divestasi Bank Niaga, dimana seorang anggota komisi IX dari Fraksi PDIP, Meliono Suwondo menyampaikan bahwa ada uang suap sebesar 1000 dalar AS yang diberikan oleh BPPN pada anggota DPR untuk melancarkan proses divestasi Bank Niaga .
  5. Kasus baru-baru ini terjadi Isu penyuapan di jajaran Mahkamah Agung, Probosutedjo mengaku telah mengelontorkan uang senilai Rp. 16 Milyar untuk kepentingan perkaranya. Dalam proses peradilan terhadap Probosutedjo menunjukkan fakta korupsi sudah menjadi budaya dan semakin melengkapi sebutan Indonesia sebagai Negara terkorup, karena semua kekuatan di negeri ini ikut ambil bagian, baik eksekutif, legeslatif maupun yudikatif .
Mengenai kebijakan formulasi tentang Sistem Pembuktian Terbalik dalam gratifikasi yang memerlukan suatu analisis kritis terutama dalam hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan baru, penulis perlu memaparkan mengenai pengertian gratifikasi.
Gratifikasi menurut kata yang tidak umum (not a common word) merupakan suatu bonus for workers or dividend for shareholders . Berdasarkan kamus hukum, gratifikasi berasal dari bahasa Belanda “Gratificatie” yang berarti hadiah uang, atau pemberian uang, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia gratifikasi adalah uang hadiah kepada pegawai diluar gaji. Pengertian gratifikasi dalam kamus hukum yang membatasi hanya pada hadiah yang berupa uang seperti extra pay, bonus, allowence (uang bantuan).
Dalam Black Law Dictionary dinyatakan, bahwa “ gratification ”
adalah :
“A gratuity, a recompense or reward for services and benefits, given voluntarily, without solicitation or promise” .

Britain’s Prevention of corruption Act 1916 (section 2) menyebutkan :
Where ……….., it is proved that any money, gift, or, other considerations has been paid or given to or received by a person in the employment of His Majesty or an Government Department or Public Body by or from person, or agent of a person, holding or skeeng to obtain a contract from Majesty or an Government Departement or Public Body, the money, gift, or considerations shall be deemed to have been paid or given and received corruptly a such inducement or reward as a mentioned in such Act unless the contrary is proved” .

Dalam Prevention of Corruption Act Singapura dinyatakan :
Where …………, it is proved that any gratification has been paid or given to or received by a person in the employment of the Goverenment or any department threof or of a public body by or from a person or agent of a person or agent of a person who has or seeks to have any dealing with the Government or any departement thereof or any public body, that gratification shall be deemed to have been paid or given and received corruptly as an inducement or reward as herein before mentioned unless the contrary is proved” .

Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pengertian tersebut mengandung unsur pemberian diberikan sebagai persenan atau imbalan jasa/hadiah oleh orang yang pernah mendapat pelayanan atau keuntungan, atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik/pemerintah untuk misalnya mendapatkan kontrak . Setelah unsur tersebut dapat dibuktikan terlebih dahulu, maka penerimaan pemberian dapat dipandang sebagai delik korupsi kecuali dibuktikan sebaliknya dengan sistem pembuktian terbalik .
Dalam Penjelasan Pasal 12 B ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainya, baik yang diterima didalam maupun diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik. Sedangkan dalam “Property in criminal law includes the Bank account of the accused or his relation under Setion 102 (1) of the Code of criminal Procedure”. Dalam perakara Maharastha v Tapas Neogy, (1999) 7 SCC 685, mengenai gratifikasi tersirat bahwa .
“the entire money deposited in a bank, which is ultimately held in the trial to be the outcome under Setion 102 of the Code of Criminal Prosedure of ilegal gratification, could be withdrawn by the accused and the courts would be powerless to get the said money which has a direct link with the commission of the offence, committed by the accused public officer”.

Di Negara Singapura dalam suatu undang-undang mengenai “the Prevention of Corruption Act”. Gratifikasi dideskripsikan sebagai .
a. money or any gift, loan, free, reward, commision or other property of any descrption
b. any office, employment, or contract
c. any payment, release, discharge or liquidation of any loan, obligation or other liaibility
d. any other service, favour or advantage of any description
e. any offer, undertaking or promise of any gratification

Pustaka.
Andi Irawan, Dampak Suap dan Korupsi terhadap Kinerja Ekonomi, Artikel dimuat dalam Sinar Harapan , tanggal 30 September 2002
Artikel “Komisi Pemberantasan Korupsi,belum Memastikan Perlindungan Hukum Bagi Probosutedjo “ , dalam http.//www.hukumonline.com, tanggal 21 Oktober 2005
Sudargo Gautama, Putusan Banding dalam perkara Pertamina Lawan Kartika Thahir, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1995
M. Khoidin, Uang Terima Kasih, Hibah, Suap-Menyuap dan Korupsi, Artikel dimuat dalam Harian Suara Karya, tanggal 27 Agustus 2002
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top