Sabtu, 09 Mei 2015

Definisi dan Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dijelaskan dalam Undang–undang No. 19 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1.46
BUMN berperan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti : Sektor pertanian, sektor perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekumunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan serta kunstruksi. Dengan memperhatikan sifat BUMN yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfaatan umum, dalam undang-undang ini BUMN disederhanakan menjadi dua bentuk yaitu : Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bertujuan memupuk keuntungan dan Perusahaan Umum (PERUM) guna mnyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.47
Penjelasan Undang-undang No. 19 Tahun 2003
1. Memajukan kesejahteraan bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya lebih rinci diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan tugas konstitusional bagi seluruh komponan bangsa. Dalam kaitan diatas, dirasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun melalui kepemilikan negara terhadap unit-unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, disamping usaha swasta dan koperasi. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN, swasta dan koperasi melaksanakan peran saling mendukung berdasarkan demokrasi ekonomi.

2. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang jasa/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden dan hasil privatisasi.

3. Dalam kenyataannya, walaupun BUMN telah mencapai tujuan awal sebagai agen pembangunan dan pendorong terciptanya korporasi, namun tujuan tersebut dicapai dengan biaya yang relatif tinggi. . Kinerja perusahaan dinilai belum memadai, seperti tampak pada rendahnya laba yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang ditanamkan. Dikarenakan berbagai kendala, BUMN belum sepenuhnya dapat menyiapakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau serta belum mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis secara global. Selain itu karena keterbatasan sumber daya, fungsi BUMN baik sebagai pelopor/perintis maupun sebagai penyeimbang kekuatan swasta besar, juga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan.

4. Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN perlu menumbuhkan budaya korporasi dan profsionalisme antar lain melalui pembenahan kepengurusan dan pengawasannya. Pengurusan dan pengawasan BUMN harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata – kelola perusahaan yang baik ( good corporate governance). Peningkatan efisiensi dan produktifitas BUMN harus dilakukan melalui langkah-langkah restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi sektoral dilakukan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga tercapai efisiensi dan pelayanan yang optimal. Sedangkan restrukturisasi perusahaan yang meliputi penataan kembali bentuk badan usaha, kegiatan usaha, organisasi. manajemen dan keuangan. Privatisasi bukan semata-mata memaknai sebagai penjualan perusahaan, melainkan menjadi alat dan cara pembenahan BUMN untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus, termasuk didalamnya adalah peningkatan kinerja dan nilai tambah perusahaan, perbaikan struktur keuangan dan manajemen penciptaan struktur industri yang sehat dan kompetitif, pemberdayaan BUMN yang mampu bersaing dan berorientasi global, penyebaran kepemilikan oleh publik serta pengembangan pasar modal domestik. Dengan dilakukannya privatisasi BUMN, bukan berarti kendali atau kedaulatan negara atas BUMN, yang bersangkutan menjadi berkurang atau hilang karena sebagaimana dinyatakan diatas, negara tetap menjalankan fungsi penguasaan melalui regulasi sektoral dimana BUMN yang diprivatisasi melaksanakan usahanya.48 Dengan terbitnya Undang-undang No. 19 Tahun 2003 menghapus berlakunya UU No. 19 Prp Tahun 1960 Tentang Perusahaan Negara dan UU No. 9 Tahun 1969 Tentang PERPU No. 1 Tahun 1969 Tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara dari tiga bentuk, Perjan, PT, PN, menjadi dua bentuk yaitu PT dan Perum (penyederhanaan). Ditegaskan dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pasal 9 BUMN terdiri dari Persero dam Perum.

Pustaka.

Molengraff,W.I.P.A, 1966. Leidraad bej de Beoefening van het Nederlands Handelsrecht, Jilid I, Cetakan ke 9.
Abdulkadir Muhammad, 2002, Hukum Perusahaan Indonesia, PT Citra Aditya bakti,




Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top