Senin, 11 Mei 2015

Definisi dan Pengertian Tindak Pidana

Sebagaimana dikemukakan oleh Kansil. bahwa Tindak pidana atau perbuatan yang dapat dihukum atau delik adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal itu Moeljatno mengatakan.
Perbuatan pidana atau delik adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan kongkrit yaitu pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat. Yang menimbulkan kejadian itu.

Dengan demikian perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar, apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana sebagai mana diancamkan, hal ini tergantung kepada keadaan batinnya dengan perbuatannya itu.. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan.
Selanjutnya bahwa Perbuatan pidana dapat disamakan dengan istilah ”criminal act” mengingat pertama, criminal act berarti kelakuan dan akibat atau akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum, kedua, karena criminal act juga dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau responsibility. Jadi untuk dapat dipidananya seseorang selain dari pada melakukan perbuatan pidana (criminal act) orang itu juga harus mempunyai kesalahan.
Adapun unsur- unsur perbuatan pidana adalah
1. kelakuan dan akibat
2. hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan
3. unsur – unsur yang memberatkan pidana
4. bersifat melawan hukum
Sebagai misal, contoh yang pertama adalah menjadi pejabat Negara atau pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti yang terdapat dalam Pasal 413 KUH Pidana dan seterusnya. Kalau hal menjadi pejabat Negara tidak ada, maka tidak mungkin ada perbuatan pidana tersebut.
Contoh dalam Pasal 160 KUH Pidana, Penghasutan harus dilakukan: ditempat umum.
Kadang-kadang dalam rumusan perbuatan pidana yang tertentu dijumpai pula adanya hal ikhwal tambahan yang tertentu, misalnya dalam Pasal 164, 165 KUH Pidana mengenai kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana, kalau kejahatan tadi benar-benar terjadi. Dengan demikian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan.
Misalnya lagi dalam Pasal 331 KUH Pidana mengenai keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut, jika seseorang tidak memberikan pertolongan, orang tersebut baru melakukan perbuatan pidana kalau orang yang dalam bahaya tadi kemudian meninggal. Hal ikhwal tambahan yang tertentu seperti yang dicontohkan diatas menunjukkan syarat-syarat tambahan untuk dapat dipidananya seseorang. Menurut Simon sebagaimana yang dikutip Moeljatno. syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai elemen strafbaar feit yang sesungguhnya
Contoh , misalnya penganiayaan sebagaimana yang terdapat dala Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dikatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika perbuatan itu menimbulkan kuka-luka berat berat, ancaman pidananya di beratkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan matinya seseorang menjadi tujuh tahun.
Contoh dari hal yang keempat yakni adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas, maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar, sifat demikian ini ialah sifat melawan hukumnya perbuatan. Contohnya dalam merumuskan pemberontakan yang menurut Pasal 108 KUH Pidana antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, maka tidak perlu lagi dirumuskan unsur tersendiri yaitu kata-kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum.
Akan tetapi , adakalanya larangan perbuatan belum jelas dinyatakan dengan adanya unsur-unsur diatas, maka perlu ditambah dengan kata-kata tersendiri untuk menyatakan sifat melawan hukumnya perbuatan. Pasal 167 KUH Pidana melarang seseorang untuk memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekaranga tertutup yang dipakai orang lain, dengan melawan hukum. Rumusan memaksa masuk ke dalam rumah yang dipakai orang lain itu saja dipandang belum cukup untuk menyatakan larangan perbuatan. Harus ditambah dengan unsur secara melawan hukum.
Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung dari pada bagaimana sikap batinnya terdakwa, jadi merupakan unsur yang subyektif . Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan “suyektief Onrechtselement” yaitu unsur malawan hukum yang subyektif.
Jadi dengan demikian dapat dikatakan bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :
1. kelakuan dan akibat (perbuatan)
2. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
3. keadaan tambahan yang memberatkan pidana
4. unsur melawan hukum yang obyektif
5. unsur melawan hukum yang subyektif.
Menurut Andi Hamzah. pengertian tindak pidana dalam hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit , kadang-kadang juga delict. Hukum pidana Negara-negara Anglo-Saxon memamakai istilah offence atau criminal act . Oleh karena KUH Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu strafbaar feit. Timbul masalah dalam menterjemahkan istilah strafbaar feit kedalam bahasa Indonesia, Moeljatno dan Roeslan Saleh memakai istilah perbuatan pidana, Utrecht menyalin istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, sementara itu UUD Sementara 1950 memakai istilah peristiwa pidana.
Sekarang ini semua Undang-undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti halnya Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap dan seterusnya. Dalam hal ini A.Z. Abidin yang dikutip dari Roeslan Saleh mengusulkan
Pemakaian istilah perbuatan criminal, karena perbuatan pidana yang dipakai oleh Moeljatno itu juga kurang tepat, karena dua kata benda bersambungan yaitu perbuatan dan pidana, ini tidak ada hubungan logis antara keduanya. Jadi meskipun tidak sama istilahnya dengan Moeljatno, tetapi keduanya dipengaruhi oleh istilah yang dipakai di Jerman yaitu Tat (perbuatan) atau handlung dan tidak dengan maksud untuk menerjemahkan kata feit dalam bahasa belanda itu, tetapi Az Abidin menambahkan bahwa lebih baik dipakai istilah padanannya saja, yang umum dipakai oleh para sarjana, yaitu delik.

Menurut Hazewinkel-Suringa yang dikutip Andi Hamzah Di Negeri Belanda dipakai istilah feit dengan alasan bahwa istilah itu tidak meliputi hanya perbuatan (handelen), tetapi juga pengabaian (nalaten). Pemakaian istilah feit pun disana dikritik oleh Van der Hoeven, karena yang dapat dipidana ialah pembuat bukan feit. Oleh karena itu Hazewinkel-Suringa mengatakan istilah delict kurang dipersengketakan, hanya karena istilah srtafbaar feit itu telah biasa dipakai.

Pustaka.

Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta; 1994)
C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka: 1989)
Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta : PT, Rineka Cipta; 2002)
Facebook Twitter Google+

Boleh bebas asal jangan terlalu

Back To Top